Pragmatisme Politik: Akar Kekacauan Indonesia

 Selain itu, penurunan kualitas debat politik dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga politik juga dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat dan melemahkan legitimasi demokrasi. Untuk mengatasi dampak negatif dari politik elektoral yang pragmatis ini, diperlukan langkah-langkah yang kuat untuk memperkuat integritas proses demokratis. 

Ini melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika dan peraturan pemilihan umum, peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat, serta pembangunan budaya politik yang lebih inklusif dan berbasis pada dialog dan kerja sama. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan umum menjadi sarana yang efektif untuk mengekspresikan kehendak rakyat dan memilih pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Ideologi Terabaikan 

Pragmatisme politik menyebabkan penurunan peran ideologi dalam arena politik. Politik menjadi tempat untuk memperjuangkan kepentingan individu atau kelompok, bukan untuk memperdebatkan gagasan atau ideologi. Visi dan misi partai politik menjadi kabur, digantikan oleh sikap pragmatis dan oportunisme. 

Dampaknya adalah masyarakat kehilangan arah dan pedoman dalam berpolitik. Dalam konteks ini, pragmatisme politik merujuk pada kecenderungan para pemimpin politik untuk mengejar kepentingan mereka sendiri atau kelompoknya, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ideologis yang seharusnya menjadi dasar dari platform politik. 

Pragmatisme ini sering kali muncul ketika para pemimpin politik lebih mementingkan kesempatan politik dan keuntungan pribadi daripada mewujudkan visi jangka panjang atau prinsip-prinsip yang konsisten.

Dengan terjadinya penurunan peran ideologi dalam politik, persaingan politik lebih berfokus pada pertarungan kepentingan daripada perdebatan gagasan atau program. Ini mengakibatkan visi dan misi partai politik menjadi samar, karena prioritas politik bergeser dari pencapaian tujuan ideologis menjadi peningkatan kekuasaan atau keuntungan. 

Akibatnya, masyarakat sulit untuk memahami atau menilai secara jelas arah politik yang diambil oleh partai-partai politik. Dampak negatif dari penurunan peran ideologi dalam politik adalah hilangnya arah dan pedoman bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses politik. Tanpa ideologi yang jelas sebagai landasan, masyarakat sulit untuk menilai kinerja dan kebijakan politik yang diusulkan oleh para pemimpin politik. 

Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan politik yang mendasar. Untuk mengatasi dampak negatif dari pragmatisme politik yang menenggelamkan ideologi, diperlukan upaya untuk membangun kembali peran ideologi dalam politik. 

Ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi politik dan pentingnya visi jangka panjang dalam pembangunan negara. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kepentingan publik diprioritaskan di atas kepentingan pribadi atau kelompok.