Pragmatisme Politik: Akar Kekacauan Indonesia

Indonesia, negara yang kaya akan potensi luar biasa, telah terhambat dalam kemajuannya oleh pragmatisme politik yang merajalela. Pragmatisme ini, di mana partai politik lebih mementingkan kekuasaan dan keuntungan pribadi daripada mengutamakan ideologi dan kesejahteraan rakyat, telah menyebabkan timbulnya berbagai kekacauan. 

Dalam konteks ini, pragmatisme politik merujuk pada orientasi para pemimpin politik untuk mengambil tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau partai, bahkan jika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip atau tujuan yang seharusnya mereka perjuangkan. 

Fenomena pragmatisme politik ini merupakan hasil dari dinamika politik yang kompleks di Indonesia. Negara ini memiliki sejarah panjang perjuangan politik dalam mencapai kemerdekaan dan kemudian membangun bangsa. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, praktik politik pragmatis telah menjadi semakin menonjol, mempengaruhi kebijakan publik, proses demokrasi, dan stabilitas politik secara keseluruhan.

Baca juga: Tuanku Rakyat, Jabatan Hanya Mandat: Sebuah Refleksi Politik Indonesia

Salah satu dampak dari pragmatisme politik ini adalah terjadinya polarisasi politik yang mendalam di kalangan masyarakat. Ketika partai politik lebih mementingkan kepentingan sempit kelompoknya sendiri, hal ini cenderung memperkuat kesenjangan antara elit politik dan rakyat. 

Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik dan pemerintah menurun, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik dan pembangunan nasional. Selain itu, pragmatisme politik juga berpotensi menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Ketika kebijakan-kebijakan publik dibentuk berdasarkan pertimbangan politik yang sempit, hal ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi juga dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menangani pragmatisme politik ini secara serius. 

Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin politik untuk mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau partai. Selain itu, perlu juga pembangunan budaya politik yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga proses politik dapat menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Caleg dan Metafisika: Antara Spiritualitas dan Pragmatisme Politik dalam Pemilu 2024

Korupsi Merajalela 

Baca juga: Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Ancaman Tersembunyi bagi Kualitas Pendidikan Nasional?

Pragmatisme politik membuka celah bagi praktik korupsi. Demi memperoleh dan mempertahankan posisi politik, partai politik sering kali melakukan tindakan suap, manipulasi, dan penyalahgunaan dana secara tidak sungguh-sungguh. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2023 mencatatkan skor sebesar 34, yang masih jauh dari kondisi yang diharapkan. 

Korupsi telah merusak keuangan negara, menghalangi proses pembangunan, serta merusak rasa keadilan di kalangan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi dalam konteks pragmatisme politik menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi masyarakat secara luas.