Mohon tunggu...
Ahmad Faizal Abidin
Ahmad Faizal Abidin Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Sebagai seorang mahasiswa yang selalu berusaha memberikan hal-hal bermanfaat untuk semua orang, saya senang berbagi ide dan inspirasi dalam berbagai bentuk. Mulai dari artikel mendalam, opini yang membuka wawasan, puisi yang penuh makna, hingga cerpen yang menghibur dan humor yang segar. Setiap karya yang saya hasilkan bertujuan untuk memberi nilai tambah, memperkaya pengetahuan, dan menghadirkan senyuman di tengah rutinitas sehari-hari. Melalui tulisan, saya berharap bisa membangun jembatan pemahaman dan mendorong kreativitas, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Jokowi Berubah Haluan, Netralisasi Presiden Dipertanyakan?

6 Februari 2024   16:51 Diperbarui: 7 Februari 2024   14:35 397
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pernyataan terbaru Presiden Jokowi yang memperbolehkan presiden dan wakil presiden mengikuti kampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara menuai kontroversi. 

Hal ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya di mana Jokowi menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden harus bersikap netral selama pemilihan umum 2024.

Penekanan pada "memperbolehkan" menunjukkan bahwa presiden dan wakil presiden diperkenankan untuk terlibat dalam kampanye, tetapi dengan syarat tertentu, yaitu tidak menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh negara. 

Ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa partisipasi mereka dalam kampanye politik adalah hal yang dapat diterima, asalkan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau politik.

Kontroversi muncul karena perubahan sikap Jokowi dari sikap netralitas yang dia tegaskan sebelumnya. Netralitas presiden dan wakil presiden selama pemilihan umum merupakan prinsip yang dianggap penting dalam sistem demokrasi, karena mereka dianggap sebagai pemimpin negara yang harus mengayomi seluruh rakyatnya tanpa kecenderungan politik tertentu. 

Pendekatan yang sekarang diambil oleh Jokowi bisa memunculkan kekhawatiran bahwa kehadiran mereka dalam kampanye bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan politik tertentu, terutama jika tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan bahwa partisipasi mereka dilakukan dengan adil dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, beberapa pihak mungkin mendukung keputusan ini dengan alasan bahwa partisipasi aktif dari kepala negara dalam proses politik dapat meningkatkan keterlibatan publik dan kesadaran politik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat. 

Dengan demikian, perubahan sikap Jokowi dalam hal ini memunculkan debat tentang keseimbangan antara hak politik individu, prinsip netralitas dalam demokrasi, dan penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan politik pribadi.

Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai komitmen Jokowi terhadap netralitas dalam pemilihan umum. Apakah pernyataan terbarunya merupakan bentuk inkonsistensi atau sebuah strategi politik? 

Pertanyaan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa perubahan sikap Jokowi dari menegaskan netralitas presiden dan wakil presiden menjadi memperbolehkan mereka terlibat dalam kampanye, meskipun dengan batasan, dapat dianggap sebagai inkonsistensi dalam pandangan politiknya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun