Dibutuhkan Pemimpin Pemikir Gila Untuk Mengeksekusi Gagasan Penyatuan Pulau Leti, Moa, Lakor Demi Percepatan Pembangunan MBD

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM Republik Indonesia; https://www.esdm.go.id/id, terungkap bahwa kebijakan yang tengah ditempuh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan adalah "mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan". 

Keseriusan pemerintah pusat untuk membangun wilayah perbatasan tercermin pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Lampiran II dan IV dimana sebanyak 12 kecamatan yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dimasukan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) Pembangunan. Penetapan keduabelas kecamatan MBD tersebut sebagai Lokpri Pembangunan bukan tanpa alasan. Keputusan tersebut telah dilatarbelakangi oleh predikat yang disandang Kabupaten MBD sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan terkategori ekstrim.

Adapun keduabelas kecamatan tersebut yakni; Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Mindona Hiera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Pulau Leti dan Kecamatan Pulau Masela, Kecamatan Pulau Lakor, Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, dan Kecamatan Kisar Utara.   

Menurut Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sebagaimana dilansir https://bnpp.go.id/, isu strategis Kabupaten Maluku Barat Daya meliputi aksesibilitas, kesulitan geografis dan belum maksimalnya pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan. 

Bila dicermati secara lebih seksama, sesungguhnya persoalan kelambanan pembangunan di wilayah Kabupaten MBD telah ditengarai oleh persoalan kesulitan geografis yang sesungguhnya tidak saja berdampak terhadap akesibilitas ekonomi masyarakat MBD, melainkan juga terhadap aksesibilitas kesehatan, pendidikan, politik serta terhadap sektor lainnya. 

Tiakur sebagai pusat kabupaten sekaligus sebagai pusat perekonomian MBD, idealnya harus bisa menjadi pemasok utama kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat MBD yang tersebar pada 17 kecamatan-kepulauan yang ada. Sayangnya, kenyataan yang terjadi adalah Tiakur belum dapat memainkan perannya sebagai pemasok utama kebutuhan pokok masyarakat. 

Ada sebuah tendensitas yang terlihat nyata dimana kebanyakan Masyarakat MBD justru lebih memilih membelanjakan kebutuhan pokoknya ke wilayah Kupang dan Ambon, dari pada ke pusat kabupaten MBD, yakni Tiakur.  Hal ini semakin mengafirmasi bahwa Tiakur sesungguhnya memang belum benar-benar berfungsi sebagai pusat perekonomian Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam kondisi perekonomian yang serba berketerbatasan, fokus kebijakan pembangunan pemerintah pusat untuk menjadikan sector ekonomi sebagai salah satu major priority of the development (prioritas utama pembangnuan) daerah perbatasan harus bisa dibaca sebagai peluang untuk bisa menjajaki lahirnya berbagai program pembangunan yang dipandang dapat mendorong percepatan pembangunan sector ekonomi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. 

Dalam konteks pikir demikian, dibutuhkan pemikiran yang bersifat out of the box (pemikiran yang tidak biasa) untuk menghadirkan gebrakan program pembangunan tidak biasa dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya, salah satunya yakni MENJAJAKI PENYATUAN PULA LETI MOA LAKOR MELALUI JALUR DARAT BERSAMA PEMERINTAH PUSAT, DENGAN MEMBANGUN JEMBATAN PENGHUBUNG ANTAR KETIGA PULAU DIMAKSUD.

APA URGENSITAS GAGASAN PENYATUAN KETIGA PULAU TERSEBUT?

Gagasan penyatuan pulau Leti, Moa, Lakor melalui jalur darat pertama-tama harus dilihat sebagai bagian dari upaya menghidupkan dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat Maluku Barat Daya. Pembangunan infrastruktur jembatan penghubung antar ketiga pulau tentu akan berdampak terhadap kemudahan mobilitas perekonomian masyarakat di daerah ini. 

Dengan adanya kemudahan mobilitas masyarakat antar ketiga pulau jelas akan berdampak terhadap peningkatan permintaan kebutuhan baik sandang, pangan maupun papan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Meningkatnya tuntutan pengadaan kebutuhan masyarakat, akan menumbuhkan keberminatan para pengusaha untuk memasok secara massif produk-produk sandang, pangan maupun papan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Pemasokan bahan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara massif di daratan Leti, Moa, Lakor akan juga mendorong masyarakat kepulauan lainnya yang tercover dalam wilayah otoritas Kabupaten Maluku Barat Daya untuk membelanjakan kebutuhan pokoknya bukan lagi ke Kupang dan atau ke Ambon melainkan ke pusat Kabupaten MBD.

Penyatuan pulau Leti, Moa dan Lakor juga harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan Pusat Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai pusat kegiatan perekonomian Masyarakat MBD. Keberhasilan penyatuan ketiga pulau dimaksud akan menstimuli kegiatan perdagangan di wilayah ini. Hal ini akan turut meningkatkan gairah masyarakat lokal yang tersebar di setiap kecamatan kepulauan MBD untuk memasok/memasarkan produk-produk pertanian, perikanan dan juga peternakan unggulan khas MBD ke pusat kabupaten MBD sehingga hal ini akan semakin menghidupkan perekonomian Kabupaten Maluku Barat Daya oleh karena adanya eskalasi kegiatan perekonomian di pusat Kabpaten MBD (Leti, Moa dan Lakor)

Keberhasilan untuk mengeksekusi gagasan penyatuan pulau Leti, Moa, Lakor akan menjadikan Maluku Barat Daya Sebagai Kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang pusat kabupatennya tebentuk dari tiga gugusan pulau berbeda. 

Penyatuan The Three Mascot Islands of MBD (Tiga Pulau Maskot MBD) tersebut akan juga memberikan dampak terhadap keberminatan masyarakat luar untuk mengunjungi dan melihat langsung The Three Mascot Island of MBD. Hal ini jelas akan berdampak pada perkembangan sekor parawisata Maluku Barat Daya. 

Langkah selanjutnya adalah dibutuhkan kejelian, kreativitas, good will bahkan juga courage dari pemerintah daerah untuk membangun dan menata infarstruktur keparawisataan yang bisa semakin menumbuhkan keberminatan masyarakat luar untuk berwisata ke Kabupaten Maluku Barat Daya. Perkembangan sektor parawisata Kabupaten Maluku Barat Daya pastinya akan juga memberi dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Maluku Barat Daya.

Kesediaan pemerintah pusat dan daerah untuk menindaklanjuti gagasan penyatuan Pulau Leti, Moa dan Lakor menjadi The Three Mascot Islands of MBD merefleksikan komitmen pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan yang terisolir secara serius, sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk mengafirmasi keberpihakan pemerintah terhadap ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan. 

Hal yang tidak kalah penting adalah di balik gagasan penyatuan The Three Mascot Islands of MBD terkandung Value of Pride as a Nation (Nilai Kebanggan Sebagai Bangsa); bahwa Indonesia mampu membangun seluruh wilayah teritori NKRI bahkan hingga ke daerah terpelosok/terisolir seperti Kabupaten Maluku Barat Daya. Penyatuan The Three Mascot Islands of MBD merupakan bagian dari pembuktian kapasitas diri Bangsa Indonesia.

MUNGKINKAH GAGASAN PENYATUAN THE THREE MASCOT ISLANDS OF MBD DIEKSEKUSI?

Penyatuan The Three Mascot Islands of MBD sangat mungkin direalisasikan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa; Pertama, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam (SDA; Potensi Pertambangan Blok Marsela) yang sangat besar yang mana jika potensi ini benar-benar dikelola dengan baik nantinya maka mestinya ada modalitas finansial fantastis yang bisa diperuntukan untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang dipandang dapat menggairahkan perekonomian MBD termasuk juga pembangunan jembatan penghubung antar The Three Mascot Islands of MBD, asalkan modalitas finansial tersebut nantinya tidak dikorupsi oleh oknum pejabat MBD bermental koruptif.

Kedua, Indonesia saat ini telah memiliki sumber daya manusia yang mampu dikerahkan untuk mengerjakan berbagai mega proyek pembangunan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah-daerah terisolir. Ketiga, besarnya political will pemerintah pusat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur secara massif di wilayah Indonesia Timur bisa menjadi landasan kuat untuk mengeksekusi gagasan pembangunan jembatan penghubung antar ketiga pulau dimaksud. Hal ini berarti bahwa, ada modalitas potensi SDA, SDM dan juga Political Will Pro Pembangunan Infrastruktur yang memungkinkan dikesekusinya gagasan penyatuan The Three Mascot Islands Of MBD.

PENTINGNYA MEMILIKI FIGUR FIGUR PEMIMPIN WARAS YANG MAU BERPIKIR DAN BERTINDAK GILA DEMI KEMAJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA SECARA KOMPREHENSIF

Di tengah kondisi kemendesakan untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya, terdapat fakta memilukan yang memperlihatkan bahwa ada sejumlah okum tokoh potensial Kabupaten Maluku Barat Daya yang justru telah dinyatakan terbukti secara hukum melakukan tindak pidana pencurian uang negara. Maraknya kasus tindak pidana pencurian uang negara yang dilakukan oknum-oknum tokoh potensial MBD sungguh-sungguh telah merobek-robek serta membusukkan citra Kabupaten Maluku Barat Daya baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. 

Banyaknya kasus korupsi berkekuatan hukum tersebut turut mengafirmasi bahwa pemberitaan sejumlah media massa tentang berbagai kasus pencurian uang negara di MBD bukan lagi hanya sekedar omongan kosong tak berdasar yang bisa terbantahkan dengan dalil-dalil murahan yang cenderung mengabaikan aspek kewarasan berpikir manusia. 

Patut disayangkan bahwa di tengah kemendesakan kebutuhan akan finansial yang sangat besar untuk bisa membangun Maluku Barat Daya, oknum-oknum tokoh potensial MBD yang terbukti secara hukum melakukan pencurian uang negara justru hanya sibuk mengolah daya pikirnya untuk mencari cara terbaik demi mencuri uang negara yang seharusnya diperuntukan untuk menggenjot pembangunan MBD. 

Fakta banyaknya kasus tindak pidana korupsi berketetapan hukum dan juga banyaknya kasus indikatif korupsi yang menyeret nama sejumlah oknum tokoh potensial MBD tersebut menjadi indikasi awal yang mengindikasikan adanya ancaman pembusukan kualitas empati terhadap keterpurukan pembangunan MBD dan juga adanya ancaman pembusukan kualitas moralitas figur-figur potensial MBD.  

Di tengah keterpurukan pembangunan ekonomi Maluku Barat Daya yang sungguh memilukan, daerah ini sesungguhnya SEDANG DALAM KONDISI SANGAT MEMBUTUHKAN FIGUR-FIGUR PEMIMPIN WARAS YANG MAU BERPIKIR DAN BERTINDAK GILA UNTUK MENGGENJOT PEMBANGUNAN MALUKU BARAT DAYA SECARA KOMPREHENSIF.

Gagasan penyatuan The Three Mascot Islands Of MBD (Leti, Moa, Lakor) bukanlah sebuah gagasan tanpa logika yang tidak dapat dieksekusi. Gagasan ini mungkin untuk dieksekusi asalkan siapapun figur pengambil kebijakan tertinggi di bumi kalwedo, ia harus berani untuk tidak memberi ruang dalam pikirannya untuk mengkalkulasi  terlebih dahulu berapa besaran keuntungan finansial yang akan ia dapatkan dari setiap proyek pembangunan yang hendak digulirkan, jika proyek-proyek dimaksud benar-benar digulirkan.

Gagasan Penyatuan Pulau Leti, Moa dan Lakor menjadi The Three Mascot Island of MBD hanya dapat diselami dan dieksekusi oleh figur-figur pemimpin waras yang mau berpikir dan bertindak gila demi mempersembahkan kualitas pembangunan terbaik demi perbaikan kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku Barat Daya. 

Hal yang tidak kalah penting lainnya yakni Maluku Barat Daya membutuhkan figur pemimpin yang secara terbuka mau menyatakan diri sebagai Kesatria Pembasmi Tindakan Pencurian Uang Negara dan karena itulah yang bersangkutan mutlak menyatakan perang untuk membumihanguskan tindakan pencurian uang negara di kabupaten yang dijuluki Bumi Kalwedo tersebut. 

Maluku Barat Daya membutuhkan figure pemipin waras yang mau berpikir juga bertindak gila demi kemajuan pembangunan MBD dan salah satu ciri pemimpin yang mau berpikir dan bertindak gila (truly out of the box) demi kemajuan pembangunan ekonomi Maluku Barat Daya adalah pemimpin yang berani mengkesekusi gagasan penyatuan pulau Leti, Moa dan Lakor dan menjadikannya sebagai The Three Mascot Island of Maluku Barat Daya.