Dibutuhkan Pemimpin Pemikir Gila Untuk Mengeksekusi Gagasan Penyatuan Pulau Leti, Moa, Lakor Demi Percepatan Pembangunan MBD

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM Republik Indonesia; https://www.esdm.go.id/id, terungkap bahwa kebijakan yang tengah ditempuh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan adalah "mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan". 

Keseriusan pemerintah pusat untuk membangun wilayah perbatasan tercermin pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Lampiran II dan IV dimana sebanyak 12 kecamatan yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dimasukan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) Pembangunan. Penetapan keduabelas kecamatan MBD tersebut sebagai Lokpri Pembangunan bukan tanpa alasan. Keputusan tersebut telah dilatarbelakangi oleh predikat yang disandang Kabupaten MBD sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan terkategori ekstrim.

Adapun keduabelas kecamatan tersebut yakni; Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Mindona Hiera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Pulau Leti dan Kecamatan Pulau Masela, Kecamatan Pulau Lakor, Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, dan Kecamatan Kisar Utara.   

Menurut Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sebagaimana dilansir https://bnpp.go.id/, isu strategis Kabupaten Maluku Barat Daya meliputi aksesibilitas, kesulitan geografis dan belum maksimalnya pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan. 

Bila dicermati secara lebih seksama, sesungguhnya persoalan kelambanan pembangunan di wilayah Kabupaten MBD telah ditengarai oleh persoalan kesulitan geografis yang sesungguhnya tidak saja berdampak terhadap akesibilitas ekonomi masyarakat MBD, melainkan juga terhadap aksesibilitas kesehatan, pendidikan, politik serta terhadap sektor lainnya. 

Tiakur sebagai pusat kabupaten sekaligus sebagai pusat perekonomian MBD, idealnya harus bisa menjadi pemasok utama kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat MBD yang tersebar pada 17 kecamatan-kepulauan yang ada. Sayangnya, kenyataan yang terjadi adalah Tiakur belum dapat memainkan perannya sebagai pemasok utama kebutuhan pokok masyarakat. 

Ada sebuah tendensitas yang terlihat nyata dimana kebanyakan Masyarakat MBD justru lebih memilih membelanjakan kebutuhan pokoknya ke wilayah Kupang dan Ambon, dari pada ke pusat kabupaten MBD, yakni Tiakur.  Hal ini semakin mengafirmasi bahwa Tiakur sesungguhnya memang belum benar-benar berfungsi sebagai pusat perekonomian Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam kondisi perekonomian yang serba berketerbatasan, fokus kebijakan pembangunan pemerintah pusat untuk menjadikan sector ekonomi sebagai salah satu major priority of the development (prioritas utama pembangnuan) daerah perbatasan harus bisa dibaca sebagai peluang untuk bisa menjajaki lahirnya berbagai program pembangunan yang dipandang dapat mendorong percepatan pembangunan sector ekonomi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. 

Dalam konteks pikir demikian, dibutuhkan pemikiran yang bersifat out of the box (pemikiran yang tidak biasa) untuk menghadirkan gebrakan program pembangunan tidak biasa dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya, salah satunya yakni MENJAJAKI PENYATUAN PULA LETI MOA LAKOR MELALUI JALUR DARAT BERSAMA PEMERINTAH PUSAT, DENGAN MEMBANGUN JEMBATAN PENGHUBUNG ANTAR KETIGA PULAU DIMAKSUD.

APA URGENSITAS GAGASAN PENYATUAN KETIGA PULAU TERSEBUT?