Suburnya Kasus Korupsi Serta Tingginya Apatisme Masyarakat Terhadap Persoalan Korupsi di Bumi Kalwedo, Maluku Barat Daya

Kita pun patut bersedih jika benar ada oknum wakil rakyat yang berpikir bahwa persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi bukanlah bagian dari urusannya, sebab hal ini mengindikasikan bahwa kualitas isi kepala para wakil rakyat kita jauh di bawah standar isi kepala yang harus dimiliki seorang wakil rakyat. 

Memang secara de jure, pemberantasan korupsi tidak menjadi bagian dari tupoksi para wakil rakyat, namun sesungguhnya ada tanggunggjawab moral yang melekat pada setiap wakil rakyat untuk memastikan agar uang negara yang telah dianggarkan atas persetujuan para wakil rakyat untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat MBD tidak dicuri dan dibiarkan tercuri begitu saja. 

Karena itulah, sudah seharusnya ketika terjadi pencurian uang rakyat sehingga berdampak pada lambannya upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat MBD, maka sudah SEHARUSNYA para wakil rakyat Maluku Barat Daya menjadi corong yang secara lantang serta konsisten terus menyuarakan serta mengawal agar kasus-kasus indikatif korupsi di daerah ini segera  dan sungguh-sungguh diproses sebagaimana saharusnya.

Kita patut menduga bahwa kemungkinan besar masih banyak kasusu-kasus indikatif korupsi yang belum terungkap sehingga kelak masih akan bermunculan kasus-kasus baru yang selama ini masih tertutupi dengan rapihnya. Logika sederhananya adalah bahwa di tengah tingginya sikap apatis masyarakat Maluku Barat Daya terhadap persoalan korupsi saja, Kabupaten MBD bersahabat begitu akrabnya dengan persoalan korupsi, apalagi bila masyarakat MBD berubah sikap dan mulai peduli terhadap persoalan korupsi; pasti akan banyak bermunculan teriakan public melawan korupsi dan hal ini menjadi pintu masuk untuk membuka tabir korupsi di kabupaten ini.

Pertanyaanya adalah; seberapa pedulikah kita dalam menyuarakan upaya pemberantasan korupsi di daerah ini? Seberapa bernyalikah kita dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi di wilayah MBD? Korupsi merupakan ancaman terhadap laju pembangunan di wilayah MBD, namun fakta memperlihatkan bahwa kebanyakan masyarakat MBD lebih memilih berbangga diri menjadi actor pengecut bisu, buta dan tuli yang tidak mau peduli dengan persoalan korupsi ketimbang menjadi actor pendorong upaya pemberantasan korupsi di wilayah MBD. Terbukti, hanya segelintir orang bernyali yang mau bersuara, menyuarakan pentingnya pemberantasan korupsi di wilayah MBD. 

Sungguh! Andaikan masih sedikt tersisa kadar kewarasan dalam kepala masyarakat MBD, maka suburnya kasus korupsi di Maluku Barat Daya MESTINYA cukup untuk membuat kita merasa malu dan karena itu kita bangkit melawan korupsi. Sayangnya, meski korupsi kian menggurita di MBD, namun masyarakat Maluku Barat Daya justru tetap MEMBISU - TAK BERSUARA! Mungkinkah kita masih WARAS DALAM KEBISUAN KITA? SEMOGA!!