Memahami Proses Penanganan Masalah Hukum

Sebagai warga negara para pihak yang dimintai kesaksian atau ada indikasi sebagai tersangka bersama-sama dengan penasehat hukumnya sudah terlebih dahlulu membela diri dan berbicara tentang hukumnya kasus tersebut (kliennya tidak bersalah, ini adalah pencemaran nama baik).

Tersangka atau tidak tersangka itu fakta hukum yang akan menentukan bukan jaksa bukan polisi bukan penasehat hukum dan bukan kepakaran akan tetapi fakta kejadian. Demikian juga bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang menentukan itu pengadilan. Pada proses dan tataran inilah juga kita mestinya memahami asas hukum "praduga tak bersalah" serta asas hukum "tidak ada seseorang yang dapat dinyatakan bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap"

Dengan demikian marilah kita senantiasa menahan diri untuk mempercayakan proses penanganan dan penyelesaian suatu masalah hukum pada aparat hukum yang berwenang. Marilah dalam proses pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan suatu perkara kita juga memberi ruang publik untuk memperoleh pencerahan tentang masalah hukum yang terjadi.

Salah satu penyebab carut marutnya bangsa dan negara ini secara umum dan secara khusus dunia hukum kita adalah karena terlalu banyaknya orang yang terlibat memberi komentar dalam suatu masalah meskipun bukan bidangnya. Bahkan yang menggelikan pihak-pihak yang merasa berkompoten atau berwenang dibidangnya justru seringkali memperlihatkan kekeliruan yang fatal sebagaimana dikemukakan di atas. Marilah kita serahkan proses penanganan suatu kasus hukumr pada apaat penegak hukum yang berwenang. Marilah kita dukung penegakan keadilan sekalipun langit runtuh.

Pada bagian lain tulisan saya telah penulis uraikan bahwa salah satu masalah utama dunia hukum kita adalah masalah aparatnya. Aparat pengelola institusi hukum yang ada. Aparat atau yang dalam istilah umum kita pahami dengan Sumber Daya Manusianya yang sangat menyedihkan sisi moral dan akhlaknya. 

Pada tulisan tersebut penulis tegaskan bahwa bila aspek moral dan akhlak (moral force) para aparat penegak hukum kita tidak baik (baik dalam arti memiliki standar-standar nilai sebagai manusia sebagaimana diajarkan di dalam ajaran Agama) maka kita jangan pernah berharap tegaknya hukum di negara ini. Penegakan hukum yang berkeadilan. Jangankan berharap tegaknya keadilan dan persamaan dihadapan hukum di tengah masyarakat, bermimpi pun sangat tidak mungkin.

Meskipun demikian penulis tetap optimis dari sudut pandang lain. Penduduk Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka tentu saja pada sisi ini kita masih dapat menyisahkan harapan. Paling tidak mungkin yang bisa kita harapkan adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa memanjatkan doa kepada yang maha kuasa. 

Berdoa agar masih berkenang menurungkan pertolongan dan hidayah-Nya kepada kita semua agar bangsa dan negara ini dapat ditarik kembali kepada rel perjalanannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanah Undang Undang Dasar 1945.

Penulis mungkin tidak berlebihan bila menyatakan bahwa kita semua juga sangat paham dan mengerti bahwa dalam hal-hal tertentu manusia memiliki berbagai keterbatasan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan ketika masalah itu datang dan kita tidak mampu lagi untuk menanganinya, maka disitulah kita harus memasrahkan diri secara totalitas kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan pertolongannya.

Dalam kaitan menempatkan peran agama (Tuhan Yang Maha Kuasa) dalam ruang individu dan ruang publik juga kita masih memiliki sederet permasalahan. Salah satu permasalahan yang dimaksud adalah atmosfir keberagamaan masyarakat kita masih dominan aspek syar'inya. Masyarakat kita masih banyak melupakan aspek terdalam keberagamaan yaitu "aspek hakikat". Padahal syari'at tanpa hakikat lumpuh dan hakikat tanpa syari'at batal. Ajaran agama adalah sumber nilai utama dalam kehidupan.#