 Dalam pembentukan peraturan daerah juga diatur asas kehati-hatian dan pembatasan agar peraturan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan agama dan tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan .
 Oleh karena itu, penerapan aturan kehati-hatian dan pembatasan memegang peranan penting.Mereka berperan penting dalam memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan sesuai dengan ajaran agama dan prinsip keadilan.
- KAIDAH TENTANG HAKÂ
 Aturan hak dalam Islam adalah prinsip yang mengatur hak-hak yang diberikan Allah kepada umat Islam.Aturan hak-hak Islam meliputi aturan keadilan, aturan persetujuan, aturan keseimbangan, dan lain-lain.
Penerapan aturan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti transaksi keuangan, jual beli, dan pembentukan peraturan daerah. Contoh antara lain menjaga keadilan, mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan, serta menjamin keseimbangan dan keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan.
- KAIDAH TENTANG BUKTI DAN DATA
 Kaidah pembuktian dan data dalam Islam merupakan asas yang mengatur validitas dan reliabilitas bukti dan data yang digunakan dalam pembuktian dan pengembangan ilmiah.
 Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bukti dan data yang digunakan untuk membuktikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan ajaran agama.
 Contoh penerapannya adalah transaksi keuangan, dimana bukti dan data yang digunakan harus valid dan dapat diandalkan untuk menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan .
 Selain itu, aturan ini juga dapat diterapkan dalam bidang hukum pidana, dimana alat bukti indikatif digunakan dari surat-surat dan keterangan terdakwa untuk memperkuat keyakinan hakim. Dengan memahami aturan bukti dan data, kita dapat memastikan bahwa kita memiliki semua bukti.Tindakan dan keputusan sejalan dengan ajaran agama dan prinsip keadilan.
- KAIDAH TENTANG KEBIJAKAN SYARI'AH
 Aturan kebijakan syariah dalam Islam merupakan prinsip-prinsip yang mengatur kebijakan yang harus konsisten dengan ajaran agama. Penerapan aturan ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti transaksi keuangan, jual beli, dan pembentukan peraturan daerah.
 Contoh penerapan ini antara lain lembaga keuangan syariah yang tidak diperbolehkan mengadakan kontrak dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan rezim bunga, meskipun mereka diperbolehkan melakukannya ().
 Selain itu, kaidah ini juga dapat diterapkan dalam bidang muamalah lainnya, seperti dalam jual beli tanah dan hewan. Memahami kaidah politik syariah memungkinkan kita memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan ajaran agama dan prinsip keadilan.
