Proyek AMC Surabaya, Harapan yang Tak Kunjung Terwujud

Proyek angkutan massal cepat (AMC) di Surabaya, yang mencakup pembangunan monorel dan trem, sempat menjadi harapan besar untuk mengatasi masalah transportasi di kota ini. 

Direncanakan selesai pada tahun 2015 dengan anggaran fantastis sekitar Rp 8,6 triliun, proyek ini diharapkan menjadi alternatif efektif untuk mengurai kemacetan Surabaya. Namun, hingga kini, rencana besar tersebut tak kunjung terwujud.

Ketersediaan AMC dirancang untuk merevolusi pola transportasi warga Surabaya. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, sekitar 70 persen warga kota adalah pengguna kendaraan pribadi, sementara hanya 30 persen yang menggunakan angkutan massal.

Hal ini diperparah dengan laju pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat: motor bertambah 10 persen per tahun dan mobil naik lebih dari 5 persen per tahun. 

Sementara itu, pertumbuhan jaringan jalan hanya mampu meningkat rata-rata 4 persen per tahun, jauh dari cukup untuk mengimbangi lonjakan jumlah kendaraan.

AMC diharapkan dapat membalikkan situasi ini. Targetnya, 70 persen warga beralih menggunakan angkutan massal, sementara pengguna kendaraan pribadi berkurang menjadi hanya 30 persen. Dengan begitu, kemacetan di Surabaya yang semakin mengkhawatirkan bisa diminimalisasi.

Namun, berbagai kendala terus menghantui proyek ambisius ini. Mulai dari masalah pembebasan lahan hingga persoalan teknis dan pendanaan, semuanya menjadi penghambat realisasi AMC.

Kendala pembebasan lahan menjadi tantangan awal yang signifikan, terutama karena rencana jalur AMC melintasi kawasan padat penduduk dan area strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Proses negosiasi dengan pemilik lahan sering kali berjalan alot, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang besar untuk kompensasi.

Selain itu, persoalan teknis terkait desain dan konstruksi juga tidak kalah rumit. Proyek ini membutuhkan teknologi canggih yang memerlukan tenaga ahli serta perencanaan yang matang agar integrasi antara monorel, trem, dan sistem transportasi lainnya berjalan lancar. 

Sayangnya, ketersediaan sumber daya lokal untuk mendukung proyek berskala besar seperti ini masih terbatas.

Masalah Anggaran yang Kompleks

Salah satu kendala terbesar dalam realisasi proyek AMC adalah masalah pendanaan. Anggaran Rp 8,6 triliun yang direncanakan ternyata membutuhkan kontribusi signifikan dari pemerintah daerah.

Namun, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, sulit bagi Kota Surabaya untuk menanggung biaya sebesar itu tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat dan sektor swasta.

Idealnya, pembiayaan proyek infrastruktur besar seperti ini melibatkan mekanisme pembiayaan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investasi swasta. 

Namun, hingga kini, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dinilai kurang optimal, sementara minat investor swasta untuk berpartisipasi juga rendah, mengingat skema bisnis proyek ini dianggap kurang menarik.

Di sisi lain, APBD Surabaya harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan mendesak lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Ketergantungan pada anggaran daerah membuat proyek ini sulit beranjak dari tahap perencanaan. Terlebih lagi, pengadaan lahan yang mahal dan kompleks di wilayah urban seperti Surabaya semakin memperburuk tantangan pendanaan.

Harapan yang Tak Pudar

Meskipun proyek ini mengalami banyak kendala, kebutuhan akan angkutan massal cepat di Surabaya semakin mendesak. Kota ini tidak bisa terus mengandalkan jaringan jalan yang terbatas untuk menampung pertumbuhan kendaraan yang kian pesat.

Para pakar transportasi menekankan bahwa tanpa sistem angkutan massal yang andal, Surabaya berisiko menghadapi kemacetan kronis seperti yang terjadi di kota-kota besar lainnya.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta harus segera diwujudkan untuk merealisasikan proyek AMC ini. 

Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memecahkan berbagai kendala yang menghambat proyek AMC.

Pemerintah daerah perlu memanfaatkan anggaran secara efisien, sementara pemerintah pusat harus memberikan dukungan penuh dalam hal kebijakan dan alokasi dana.

Dalam hal ini, skema pembiayaan publik-swasta (public-private partnership) bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi beban anggaran pemerintah.

Sektor swasta, dengan pengalaman dan kemampuan pendanaan yang lebih besar, bisa turut berperan dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal ini.

Namun, untuk menarik minat investor, perlu ada jaminan bahwa proyek ini akan memberikan imbal hasil yang menguntungkan.

Oleh karena itu, perlu ada perencanaan matang yang mencakup aspek teknis, finansial, dan sosial, serta kepastian hukum terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa proyek AMC tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat Surabaya.

Penyediaan angkutan massal yang terjangkau, ramah lingkungan, dan efisien akan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup warga, mengurangi polusi udara, serta mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi masalah utama.

Dengan kolaborasi yang baik dan pemahaman bersama akan pentingnya transportasi massal untuk masa depan Surabaya, diharapkan proyek AMC bisa segera terealisasi dan memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan transportasi di kota ini.

Kini, warga Surabaya hanya bisa berharap agar proyek ini kembali mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait. 

Jika AMC berhasil diwujudkan, Surabaya tidak hanya akan terbebas dari masalah macet, tetapi juga dapat menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan transportasi modern yang mumpuni.

Transportasi massal yang andal juga akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Surabaya. Dengan sistem monorel dan trem yang efisien, konektivitas antarwilayah di kota ini akan meningkat, memudahkan mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa. 

Pelaku usaha akan diuntungkan dengan akses yang lebih mudah, sementara masyarakat umum dapat menikmati penghematan waktu dan biaya perjalanan.

Selain itu, keberadaan AMC dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan. Dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, emisi gas rumah kaca akan menurun, kualitas udara membaik, dan kesehatan masyarakat pun akan meningkat. 

Surabaya berpotensi menjadi contoh bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia dalam mengadopsi sistem transportasi massal yang modern, berkelanjutan, dan inklusif.

Namun, harapan ini tentu memerlukan komitmen nyata dari semua pihak. Pemerintah harus memastikan proyek ini tidak hanya menjadi wacana tanpa akhir, tetapi menjadi prioritas utama yang diwujudkan dengan perencanaan matang dan implementasi tepat waktu. 

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberikan dukungan penuh dengan bersedia beralih menggunakan angkutan massal ketika sistem ini telah tersedia.

Proyek AMC bukan hanya soal membangun infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun budaya baru dalam bertransportasi. Jika semua pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi kendala yang ada, Surabaya akan berada di garis depan sebagai kota yang modern dan layak huni, dengan transportasi publik yang menjadi kebanggaan warganya. (agus wahyudi)