Di kawasan Ampel, saya pernah agak kaget ketika ditarik uang parkir motor Rp 5 ribu. Karena niat mbayari tiga teman lain yang bawa, jadinya uang Rp 50 ribu yang saya serahkan kemudian dikembalikan Rp 30 ribu. Itu pun tak ada selembar karcis parkir yang diberikan.
Dalam Pasal 19 Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan, bahwa petugas parkir berkewajiban memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir.
***
Di Surabaya kini lagi ramai membahas masalah parkir. Gara-garanya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan pernyatan keras.
Eri meminta kepada seluruh warga Surabaya gak usah membayar retribusi parkir apabila tak diberikan karcis.
"Kalau ada parkir yang bayarnya tidak ada karcis, jangan dibayar, di manapun. Nanti tolong kalau ada yang bayar, kasih uangnya, foto (juru parkir) kasih ke saya. Tapi saya minta warga Surabaya jangan pernah mau bayar," kata Eri dalam keterangan pers, Senin (7/8/2023).
Bagaimana kalau jukir memaksa minta uang? Eri meminta agar warga segera menghubungi Command Center (CC) 112, layanan darurat milik Pemkot Surabaya.
Di CC 122 itu disiapkan aparat gabungan Pemkot Surabaya. Ada dari Satpol PP, Bakesbang Linmas, petugas kesehatan yang di-backup polisi.
Saya pernah memanfaatkan CC 122 itu. Ketika mengalami insiden kecelakaan di Jalan Gubeng. Lumayan sigaplah. Aparat yang bertugas cukup cepat menangani. Kebetulan yang saya alami tidak kelewat berat, sehingga gak sampai dirujuk ke rumah sakit.
Kenapa Eri sampai geram? Ternyata, dia ngaku mendapat pesan WA. Isinya pengaduan dari warga. Eri tidak disebutkan namanya. Warga itu mengeluh. Katanya, saat parkir di depan RS Siloam (dekat Kantor BPJS Kesehatan), dia tak diberi karcis.
Eri juga mengingatkan kepada seluruh jukir agar tidak narik uang parkir melebihi ketentuan yang berlaku.
