Senang juga dengar kabar ini: Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS) bakal dihidupkan lagi. Dua tempat hiburan legendaris tersebut bakal dibangun kembali, tahun ini. Keduanya akan dijadikan sebagai tempat hiburan dan wisata yang murah meriah.
THR dan TRS memang bersebelahan. Jika ditotal luasnya sekitar 5,2 hektar. Dipisahkan oleh pagar tembok dan pagar besi. Sedianya, dua tempat tersebut nantinya dijadikan dalam satu kompleks wisata.Â
Sebelum tutup, tahun 2018, TRS dikelola PT Sasana Taruna Aneka Ria (STAR). Di sana menyediakan wahana permainan dari anak-anak sampai orang dewasa. Ada boom boom car, monorail, twist aladin, mini coaster, kiddy boat, kiddy locomotive, dan masih banyak lagi.
Pengunjung TRS cukup ramai tiap harinya. Terutama di Jumat, Sabtu, Minggu. Di sana juga ada panggung hiburan yang menjadi tempat unjuk aksi dan ekspresi para seniman musik dari berbagai genre. Berbagai festival seni dan budaya juga digelar secara periodik di TRS.Â
TRS meredup disebabkan oleh persoalan manajemen. Wahana permainan di TRS memang sudah tua, butuh peremajaan. Hal itu tidak bisa dipenuhi oleh manajemen karena investasinya tidak sedikit.
 Kian hari keberadaan wahana permainan di TRS kian tak terawat. Parahnya, beberapa kali ada insiden kecelakan di wahana permainan. Salah satunya, ada bocah yang terpeleset dari mini coaster, kepalanya membentur besi penyangga rel. Hingga dia dibawa ke rumah sakit.
Buruknya manajemen TRS berdampak pada kepercayaan Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki lahan tersebut. Pada gilirannya banyak aturan yang dilanggar oleh manajemen TRS. Hingga berujung pada penyegelan TRS.
Ada lima alasan penyegelan yang disampaikan Pemerintah Kota Surabaya kala itu. Pertama, ketidaksesuaian bangunan dengan IMB.Â
Kedua, perjanjian kerja bersama belum diperbaharui dan BPJS tidak dibayarkan. Ketiga, wahana tak terawat dan PBB nunggak. Keempat, Limbah B3 tidak diolah dengan baik. Kelima  melanggar Perwali Nomor 25/2014 tentang tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata.
Sedangkan THR nasibnya lebih suram. Tempat ini sejatinya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah dinas pariwisata.Â
Sudah lama THR mati suri. Aktivitas di gedung kesenian ludruk, ketoprak, dan wayang orang tidak menentu. Kadang ada, tapi seringnya tidak ada.
Suatu ketika, saya pernah melakukan liputan di THR. Tempat itu ternyata sudah sepi. Aktivitas kesenian tradisional diganti dengan hiburan yang memanjakan syahwat.Â
Gedung yang biasa dipakai pertunjukan ketoprak berganti dengan gerai musik dangdut yang menyediakan minum-minuman keras. Tiap malam banyak orang mabuk di sana.
Banyak kalangan menyebut redupnya THR juga tak lepas dari keberadaan Hi-Tech Mall Surabaya. Yang berdiri di depan alias menutupi THR.
Sehingga publik tidak banyak yang tahu keberadaan THR. Â Hi-Tech Mall adalah pusat perbelanjaan yang menawarkan beragam perangkat teknologi informasi. Pengelolanya PT Sasana Boga yang kontraknya sudah habis tahun 2019 lalu.
***
Nah, bagaiman konsep THR-TRS yang baru? Kabarnya gak jauh berbeda dengan THR-TRS sebelumnya. Hanya  akan ada penambahan plaza terbuka. Tujuannya untuk mewadahi seniman agar bisa tampil menghibur pengunjung.
Berita yang dirilis Pemerintah Kota Surabaya, pembangunan THR ditarget selesai pada tahun ini pula. Jika kelar, harga tiket masuknya sudah ditentukan, yakni Rp 25 ribu. Biaya itu belum termasuk tiket beberapa permainan yang ada di dalamnya.
Lalu siapa yang membangun? Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan kalau biaya pembangunan THR-TRS nantinya dilakukan melalui kerja sama investor alias pihak ketiga.
Lalu, siapa investornya? Eri Cahyadi tidak menyebutkan. Berikut dua pihak ketiga yang lama, yakni PT Sasana Taruna Aneka Ria (STAR) dan PT Sasana Boga.
Wali kota penerus Bu Risma (Tri Rismaharini) itu, hanya bilang kalau saat ini Pemerintah Kota Surabaya tengah membahas skema kerja sama yang tepat, apakah melalui lelang atau sewa.
Jika sewa, maka mekanisme kerja sama tidak perlu lewat lelang.  Sementara jika menggunakan lelang, maka kerja sama bisa dilakukan melalui skema build operate transfer (BOT) atau build transfer operate (BTO).
"Kita lihat, kalau BOT atau BTO, maka kita lelang. Kalau sewa kan tidak. Tapi ada beberapa kemarin yang menyampaikan ya sudah kita lihat, kalau dia (investor) mengajukan secara sewa silakan," kata Eri Cahyadi.
Namun demikian, Eri berpesan kepada calon investor agar konsep penataan wisata eks THR-TRS ke depan banyak menyediakan ruang terbuka untuk keluarga. Termasuk pula tidak meninggalkan keberadaan panggung kesenian tradisional seperti ludruk dan ketoprak yang sebelumnya pernah ada.
Apabila kerja sama dengan investor nanti sudah berjalan, secara otomatis kompleks eks THR dan TRS selanjutnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Termasuk pula mengenai keamanan terhadap setiap wahana wisata yang nantinya ada di sana.
Secara otomatis pihak ketiga juga punya kewajiban untuk melakukan audit, punya kewajiban untuk mengecek wahana-wahana permainannya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
Saya sempat bertemu Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony. Saya lontarkan pertanyaan soal rencana dihidupkan lagi THR-TRS. Kata dia, perlu ada integrasi antara Hi-Tech Mall, THR dan TRS menjadi satu kesatuan hiburan yang tak lepas dari local wisdom.
Thony menyebut lokasi THR-TRS berhadapan dengan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa di Jalan Kusuma Bangsa. THR juga tak jauh dari rumah wafat WR Soepratman.
"Karenanya, konsep berbeda dan local wisdom itu idealnya mengandung nilai sejarah kota. Tidak hanya yang bersifat seni dan budaya saja," jelas Thony.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, kalau bicara tentang wahana hiburan di Surabaya, sekarang sudah banyak tempat yang bagus, menarik, dan nyaman.
"Jangan head to head dengan tempat hiburan yang sudah ada. Perlu diciptakan tempat hiburan yang edukatif sesuai dengan ruh kota. Karenanya perlu dipikirkan konsep THR yang baru ini," tegas Thony.
***
Saya memberi catatan khusus terkait dengan rencana Pemerintah Kota Surabaya membangun THR-TRS lagi dengan melibatkan investor atau pihak ketiga.
Pertama, ada kerja sama pengelolaan menggunakan model build operate transfer (BOT) atau bangun guna serah. Dimana pengelolaan diserahkan swasta atau konsorsium dengan jangka waktu tertentu. Jika telah melewati waktunya, semua aset menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya.
Pengalaman di Surabaya, BOT tersebut kerap kali menjerat aset pemerintah daerah. Karena nilai kompensasi yang diterima Pemerintah Kota Suravaya sangat rendah, sementara aset pemerintah kota sudah dibangun menjadi pasar, sarana olah raga, mal, dan sebagainya.
Kedua, model kerja sama build transfer operate (BTO) atau bangun serah guna. Di mana setelah selesai dibangun oleh pihak ketiga, aset akan langsung diserahkan kepada pemerintah daerah, untuk kemudian dioperasikan oleh pihak ketiga tersebut selama jangka waktu tertentu.
Dengan model BTO ini, managemen di-handle oleh mitra selama jangka waktu kontrak, dengan perjanjian untuk berbagi keuntungan atau profit sharing.
Ketiga, dalam konteks BOT atau BTO tersebut, idealnya Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih dulu menyiapkan perangkat kelembagaannya. Salah satunya dengan membentuk semacam badan usaha milik daerah (BUMD).
Hal itu memungkinkan jika kerja sama dengan pihak ketiga atau mitra dapat berjalan dalam skema yang lebih fleksibel, business-friendly, serta lepas dari kekakuan birokrasi. Pilihan ini juga bukan tanpa risiko. Pasalnya, tuntutan profesionalisme pengelolaan menjadi taruhannya.
Keempat, dari sudut pandang investor sejatinya bukan urusan teknis pembangunan semata, tapi regulasi. Jaminan keamanan investasi sangat diperlukan. Juga dengan kepastian pembebasan lahan. Masalah ini kerap menjadi pemicu keruwetan dalam proses pembangunan.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Surabaya harus bisa membuktikan diri kalau pihaknya selalu ramah dengan kehadiran investasi. Surabaya tak pernah alergi dengan masuknya investasi.
Lewat investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Pemerintah daerah dituntut terus memperbaiki iklim investasi, salah satunya dengan menyederhanakan peraturan dan pembenahan birokrasi.
Kelima, jaminan kepastian dari kepala daerah belumlah cukup. Karena proses selanjutnya, investor akan bersentuhan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bahasa birokrasi selalu berlindung di balik penegakan peraturan dan undang-undang. Sementara, investor butuh percepatan dan sangat mengeluhkan masalah birokrasi seperti perizinan yang berbelit dan rawan pungutan liar (pungli).
Dua kepentingan tersebut harus bisa dijembatani oleh kepala daerah. Surabaya tak mungkin menolak pembangunan, tapi bukan menolerir pembangunan yang menyalahi aturan. Dan publik pun wajib terlibat aktif untuk terus melakukan kontrol sosial.
THR dan TRS pernah berjaya dan menjadi sendi etalase seni dan budaya Surabaya. Menjadi jujugan warga Surabaya dan daerah lain untuk menikmati wisata yang relatif murah dan terjangkau.
Di THR dan TRS Â juga menggores catatan sejarah jika kegiatan kesenian dan dan kebudayaan pernah tumbuh subur di sana, meski akhirnya layu ditelan perkembangan zaman.
Kini, Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi harus bisa membuktikan janjinya menghidupkan dua ikon hiburan di Surabaya itu.Â
Bukan pekerjaan ringan, tapi pasti bisa dilakukan. Karena sungguh menyesakkan dada melihat dua tempat itu dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan. (agus wahyudi)
