***
Video yang berisi pengakuan Wali Kota Risma yang "diminta meninggalkan Surabaya" agaknya mengundang keingintahuan publik. Siapa yang meminta?Â
Pun munculnya nama Risma di pentas politik nasional kini juga menimbulkan banyak spekulasi. Ke mana Risma bakal berlabuh? Bagaimana karir politik Risma setelah lengser dari jabatan Wali Kota Surabaya? Apakah dia akan berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta 2022 mandatang?
Saya melihat ada beberapa hal. Pertama, Risma bakal meletakkan jabatan Wali Kota Surabaya pada Februari 2020. Namun, pada Agustus 2019, Risma sudah tak boleh lagi mengambil kebijakan strategis. Hingga menunggu hasil pemilihan wali kota baru Surabaya yang dijadwalkan pada September 2020 mendatang.
Praktis, sisa waktu efektif menjabat wali kota bagi Risma tinggal 8 bulan ke depan. Risma sudah bertekad menyelesaikannya sampai tuntas. Ini sesuai komitmen dia yang terpilih menjadi Wali Kota Surabaya dua periode, yakni tahun 201-2015 dan tahun 2015-2020.
Kedua, Risma selalu menolak ditawari jabatan. Seperti tahun 2017, dia pernah "dirayu" beberapa kalangan ikut kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Mereka bahkan sempat mendatangi Risma di Surabaya. Â
Juga dengan tawaran menjadi menteri Kabinet Jokowi, Risma juga menolak. Yang terakhir, Risma dihubungi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani (waktu itu belum dilantik jadi Ketua DPR RI).Â
Kedua tokoh itu menanyakan kesanggupan Risma masuk kabinet. Namun Risma tetap menolak tawaran tersebut, lantaran ingin menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatan wali kota.
Ketiga, Risma bisa dibilang sebagai sosok media darling. Dia menerima 259 penghargaan selama menjadi Wali Kota Surabaya. Dia terpilih menjadi Presiden United Cities Local Governments Asia-Pasific (UCLG-ASPAC) periode 2018-2020.
Raihan prestasi inilah yang menjadi pembeda sosok Risma dengan kepala daerah lain. Makanya, ketika publik membandingkan hasil pembangunan, pasti muncul sosok yang dianggap memiliki kapasitas dan kredibilitas. Seperti halnya ketika nama Risma disebut-sebut layak menjadi gubernur DKI Jakarta.