Masih di hari yang sama, ribuan umat Islam berkumpul menggelar tabligh akbar di Masjid Kwitang, Jakarta. Mereka mengeluarkan pernyataan dukungan untuk Letjend Suharto yang ditandatangani oleh Habib Muhammad Al Habsyi. Mereka di antaranya menyatakan kepercayaan bahwa Presiden Sukarno telah memberikan kepercayaan yang tepat kepada Letjend Suharto. Mereka juga meyakini bahwa Letjend Suharto dengan bantuan ABRI dan seluruh rakyat akan berhasil menumpas G.30.S/PKI sampai ke akar-akarnya. Menjawab kepercayaan rakyat, Letjend Suharto menyerukan seluruh rakyat untuk menciptakan suasana tenang dan tenteram. Rakyat diminta menjauhkan diri dari segala bentuk hasutan dan fitnah, dan memencilkan golongan petualangan G.30.S/PKI. Ia juga meminta agar usaha-usaha keamanan di RK dan RT dipergiat di bawah bimbingan alat negara, dan agar semua alat produksi, distribusi, dan komunikasi diamankan/dicegah dari sabotase, petualangan dan pencolengan.
Dukungan lain yang harus dicatat adalah dari para mahasiswa. Dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), mereka menyelenggarakan rapat umum di halaman Fakultas Kedokteran UI pada 3 November 1965. Rapat umum diikuti oleh 17 organisasi mahasiswa Pancasilais, antara lain HMI, PMII, PMKRI, GMNI, Germahii, SEMMI, Imada dan lain-lain. Di kesempatan itu para mahasiswa mengeluarkan suatu kebulatan tekad untuk membantu ABRI dalam menghancurkan gerakan kontra revolusi G.30.S/PKI dan semua orpol/ormas yang langsung maupun tidak langsung turut serta di dalamnya.
Ada satu kalimat Letjend Suharto yang semakin memperkuat kemanunggalan ABRI-Rakyat yang diucapkannya saat kaum ibu ikut menyatakan dukungannya pada 8 November 1965. Pak Harto menyatakan bahwa masalah pengembalian keamanan tidak hanya menjadi tugas ABRI saja, melainkan juga tugas dari seluruh masyarakat, karena masyarakat dan ABRI ibarat air dengan ikan. Tanpa air, ikan tak dapat hidup, begitu pula halnya dengan ABRI yang tidak dapat hidup tanpa rakyat.
Menjawab Fitnah TNI-AD Merebut Kekuasaan
Kemanunggalan ABRI-rakyat bukan tanpa ujian. Sebagaimana kita pahami bahwa alasan G.30.S melakukan penculikan terhadap para perwira TNI-AD karena mereka dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Sukarno. Hal ini sebagaimana pidato Letkol Untung melalui RRI pada 1 Oktober 1965. Letkol Untung menyatakan bahwa Gerakan Tigapuluh September yang dipimpinnya ditujukan kepada para jenderal yang disebutnya "Dewan Jenderal" yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Sukarno.
Menjawab fitnah ini, Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf ABRI (Menko Hankam/KASAB) Jenderal A.H. Nasution pada kesempatan Hari Pahlawan 10 November 1965 mengungkapkan bahwa hampir semua perwira tinggi TNI, termasuk Perwira Tinggi Kehormatan, telah menandatangani permohonan kepada Panglima Tertinggi (Pangti)---Presiden Sukarno---agar mereka diadili sebagai penghianat jika fitnah terhadap jenderal-jenderal AD terbukti kebenarannya. Sebaliknya mereka meminta agar tukang fitnah itu sendiri diberikan hukuman yang setimpal, bilamana ternyata fitnahan itu tidak benar.
Di momen yang sama Menpangad Letjend Suharto juga menyatakan bahwa gugurnya pahlawan revolusi merupakan hasil dari fitnah keji yang dilancarkan oleh goolongan tertentu dengan maksud untuk memisahkan TNI-AD dari rakyat, dan Pemimpin Besar Revolusi (PBR) Bung Karno. Sebelumnya, melalui sebuah pamflet yang disebar di Jawa Tengah, Menpangad di antaranya menegaskan bahwa Gerakan 30 September adalah yang sebenarnya gerakan penghianatan terhadap rakyat dan Penyambung Lidah Rakyat Bung Karno, pemecah belah persatuan kita, mengadu domba kita, yang sangat menguntungkan Nekolim (Neo-kolonialisme-imperialisme, jargon yang diciptakan oleh Bung Karno).
Sebenarnya, tanpa Menko Hankam/KASAB Jend A.H. Nasution dan Menpangad Letjend. Suharto menjelaskan hal di atas, rakyat dengan sendirinya sudah menaruh kepercayaan kepada ABRI dibuktikan dengan dukungan yang mereka berikan. Dukungan dimaksud terutama menjelang Letjend Suharto dilantik Menpangad atau saat pelantikan seperti telah disinggung sebelumnya.
Dukungan rakyat terhadap ABRI bukan hanya secara moril untuk pemulihan keamanan dan ketertiban, tetapi juga secara materil. Hal ini terbukti saat Menpangad Letjend Suharto menyerahkan uang sebesar Rp. 620 juta untuk 6 kesatuan dalam ABRI pada 26 November 1965. Uang yang terbilang sangat besar jumlahnya saat itu adalah sumbangan dari masyarakat kepada ABRI yang diteruskan kepada kesatuan-kesatuan untuk pelaksanaan operasi-operasi dan kesejahteraan mereka. Sumbangan ini sekaligus menjadi bukti bahwa rakyat tidak percaya dengan fitnah G.30.S bahwa ABRI khususnya Angkatan Darat akan merebut kekuasaan.
