Manokwari, – Wasekjen DPP Partai Golkar, Amin Ngabalin merespon sejumlah oknum yang mengatasnamakan kader, terkait penolakan Musyawarah Daerah DPD Partai Golkar Papua Barat Daya (PBD).
Ngabalin menegaskan, hajatan itu merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun.
Kata dia DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat persetujuan waktu dan tempat pelaksanaan Musda I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Perintah persetujuan Musda disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto melalui surat bernomor B-932/GOLKAR/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023.
Dalam surat itu tertulis DPP menyetujui Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Lambertus Jitmau menggelar Musda I pada 20-21 Februari 2023 di Kota Sorong.
Dikatakan Ngabalin, Musda DPD Partai Golkar Papua Barat Daya bukan yang pertama digelar karena telah dilakukan di Provinsi pemekaran lain di Papua.
“Oleh karena itu, bagi kader semua di daerah khusus di Papua Barat Daya kalau benar-benar mencintai Golkar, benar-benar menjaga marwah partai, kalau ingin menjaga wibawa ketua umum, maka hentikan semua pikiran yang diluar ranah partai,” tegas Ngabalin.
Menurutnya, jika ada kader yang ingin maju dalam perhelatan Musda, semua kader memiliki hak yang sama. Sehingga bekerja menjalankan mesin partai dengan meyakinkan para ketua DPD.
“Silahkan maju sebagai kader punya hak, silahkan meyakinkan pemegang hak suara. Keinginan ketua umum itu musyawarah untuk mufakat, sebisa mungkin kita mendapatkan kata mufakat, aklamasi untuk memilih seorang ketua,” terang Ngabalin, Jumat, (17/2/23).
Dia meminta tidak ada oknum kader yang coba menghalangi Musda DPD Partai Golkar PBD sebab itu murni hajat DPP.
