Mohon tunggu...
EWIL M.WOLOIN
EWIL M.WOLOIN Mohon Tunggu... Lainnya - Penulis

Publik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Wasekjen DPP Partai Golkar Respon Penolakan Musda DPD Golkar PBD

18 Februari 2023   14:06 Diperbarui: 18 Februari 2023   14:08 158
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto : Wasekjen DPP Partai Golkar Respon Penolakan Musda DPD Golkar PBD "ewil m.woloin"

Manokwari, – Wasekjen DPP Partai Golkar, Amin Ngabalin merespon sejumlah oknum yang mengatasnamakan kader, terkait penolakan Musyawarah Daerah DPD Partai Golkar Papua Barat Daya (PBD).

Ngabalin menegaskan, hajatan itu merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Kata dia DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat persetujuan waktu dan tempat pelaksanaan Musda I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya (PBD).

Perintah persetujuan Musda disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto melalui surat bernomor B-932/GOLKAR/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023.

Dalam surat itu tertulis DPP menyetujui Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Lambertus Jitmau menggelar Musda I pada 20-21 Februari 2023 di Kota Sorong.

Dikatakan Ngabalin, Musda DPD Partai Golkar Papua Barat Daya bukan yang pertama digelar karena telah dilakukan di Provinsi pemekaran lain di Papua.

“Oleh karena itu, bagi kader semua di daerah khusus di Papua Barat Daya kalau benar-benar mencintai Golkar, benar-benar menjaga marwah partai, kalau ingin menjaga wibawa ketua umum, maka hentikan semua pikiran yang diluar ranah partai,” tegas Ngabalin.

Menurutnya, jika ada kader yang ingin maju dalam perhelatan Musda, semua kader memiliki hak yang sama. Sehingga bekerja menjalankan mesin partai dengan meyakinkan para ketua DPD.

“Silahkan maju sebagai kader punya hak, silahkan meyakinkan pemegang hak suara. Keinginan ketua umum itu musyawarah untuk mufakat, sebisa mungkin kita mendapatkan kata mufakat, aklamasi untuk memilih seorang ketua,” terang Ngabalin, Jumat, (17/2/23).

Dia meminta tidak ada oknum kader yang coba menghalangi Musda DPD Partai Golkar PBD sebab itu murni hajat DPP.

“Kalau mereka mau demo, apa yang mau didemo. Kalau mengaku sebagai kader, kader mana? Tanggal 13 Minggu lalu Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar bersama wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu DPP Partai Golkar sudah mengkonsolidasikan ini dengan ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat bersama ketua DPD,” ungkap Ngabalin.

Dalam pertemuan itu, semua telah bersepakat untuk ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Lambertus Jitmau melaksanakan Musda I DPD Partai Golkar PBD.

“Mereka mau demo, kader dari mana yang mereka mau bawa, kader Golkar mana?,” ucap Ngabalin melalui sambungan telepon.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun