Dialog antar-agama: Dialog rutin antar-agama membahas isu-isu yang memengaruhi kerukunan umat beragama, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan pemahaman serta toleransi. Kerja sama antar-agama dalam bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi kolaborasi untuk kebaikan bersama.
Peran pemerintah: Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi semua warga negara, termasuk kelompok minoritas. Ini termasuk kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang adil, serta pembentukan badan khusus yang independen untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan anti-diskriminasi.
Diskriminasi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Memahami pengertian, akar permasalahan, dan dampak diskriminasi penting untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, yang merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, agama, dan stakeholder terkait. Melalui pendidikan inklusif, kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang adil, dialog antar agama, dan kebijakan pemerintah yang progresif, tercapailah masyarakat yang harmonis dan adil. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat bersatu dalam keragaman, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Semoga pengamalan Pancasila menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan setiap warga negara merasakan keadilan dan kesetaraan. (*)
