Bincang-bincang Pancasila di Seminari Menengah Teluk Menyurai

Malam temaram di Bumi Senentang, Sintang. Gelap baru merambat, beradu dengan semburat cahaya terang yang terpancar dari lampu-lampu listrik Seminari Menengah Teluk Menyurai, Kab. Sintang. Komplek seminari, pusat pendidikan calon imam Katolik itu masih nampak sepi. Seperti tak ada aktivitas malam disana. Padahal di tempat itu ada agenda pertemuan para seminaris muda dengan Maria Goreti, anggota MPR RI/DPD RI asal Kalbar yang khusus datang dari Jakarta.

Di halaman luas bersemen beton, Romo Yohanes Fery CM, Pastor Rektor Seminari Menengah St. Yonaes Maria Vianney Keuskupan Sintang, menghampiri rombongan Maria Goreti, senator asal Kalbar yang baru datang. Mereka lalu berbincang-bincang.

"Selamat datang Ibu Maria. Sekarang ini anak-anak baru selesai olahraga. Sebentar lagi mereka makan. Lalu nanti kita berkegiatan di aula," papar Romo Fery menjelaskan rencana pertemuan malam itu.

"Baik romo. Tenang saja romo. Lanjutkan saja dulu kegiatan. Kami bisa menunggu. Sambil kami mempersiapkan diri untuk acara kita nanti bersama anak-anak. Romo tunjukkan dulu dimana tempat acara kita nanti? Karena kami akan memasang spanduk dan bendera," kata Maria Goreti.

Romo Fery menunjukkan ruangan aula tempat pertemuan, persis di gedung serbaguna di dalam komplek seminari itu juga. Tak lama kemudian, para seminaris berhamburan mendatangi aula gedung itu. Mereka ikut membantu tim Maria Goreti yang sedang mempersiapkan acara sosialisasi empat pilar di seminari itu, (6/12/2019).

Tak berapa lama, ruang aula sudah siap. Tikar-tikar digelar untuk tempat duduk lesehan. Bendera merah putih dan baliho bertulisan "Sosialisasi Empat Pilar MPR" yang dijadikan latar-belakang acara itu sudah terpasang rapi. Begitu juga sound system sudah siap digunakan.

Saat Pak Anton, staf pengelola seminari yang spontan menjadi MC -- master of ceremony -- membuka acara malam itu, suasana jadi hening. Anton memberi aba-aba seraya mempersilahkan seorang siswa seminari maju ke depan untuk memandu lagu. Saat lagu "Indonesia Raya" berkumandang di aula gedung Seminari Menengah Teluk Menyurai itu, suasana menjadi khidmat. Semua yang hadir menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dalam posisi berdiri menghadap ke depan.

"Pada intinya, kami berbahagia dan kami senang, karena Ibu Maria Goreti beserta tim mau mampir ke Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang. Tahun ini, kami berusia 25 tahun," kata Pastor Rektor Yohanes Fery CM dalam sambutan pengantarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Romo Fery, beberapa waktu lalu dirinya pernah mengirim pesan whatsApp kepada Maria Goreti untuk mengundang yang bersangkutan hadir dalam perayaan 25 tahun Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney. Namun pada saat itu Maria sedang sibuk menghadiri rapat di DPD RI. Apalagi di awal periode keanggotaan, para anggota parlemen fokus menghadiri rapat-rapat awal tahun sidang pertama.

"Itulah sebabnya pada malam ini, Ibu Maria Goreti hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi pengalaman. Bagaimana menghadapi berbagai kesulitan, terutama selama 4 periode menjadi anggota DPD RI di pusat. Dan berkaitan dengan sosialisasi empat pilar MPR, mohon ibu juga menyampaikan hal ini kepada anak-anak," demikian Romo Fery.

Maria Goreti berterima kasih kepada Romo Fery karena dalam kapasitasnya sebagai pastor rektor telah memperkenankannya untuk menghelat pertemuan di seminari ini. Sesuatu yang jarang terjadi.

Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang merupakan asrama untuk anak laki-laki Katolik pada jenjang SMA, dimana selama 3 tahun menempuh pendidikan menengah, seminari ini mempersiapkan benih-benih panggilan generasi muda Katolik untuk menjadi calon imam Katolik. Sejak berdiri tahun 1994 hingga sekarang, seminari ini telah berhasil mengantarkan 14 orang menjadi imam Katolik. Salah satunya Romo Yohanes Fery CM.

Lebih lanjut Maria Goreti menjelaskan, acara sosialisasi empat pilar yang digelar ini mengusung tema utama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Diingatkannya, pada tahun 1998 telah terjadi peristiwa bersejarah yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan di berbagai daerah di Indonesia. Gelombang massa rakyat menginginkan Presiden Suharto segera meletakkan jabatannya, dan kemudian digantikan BJ. Habiebie. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan reformasi. Dimana kekuasaan pemerintahan rejim orde baru berpindah ke pemerintahan orde berikutnya, yang kemudian kita sebut orde reformasi.

"Peristiwa reformasi itu kemudian berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Terjadi perubahan atau amandemen pada konstitusi kita, yaitu UUD 1945. Salah satunya, kalau dulu MPR itu disebut sebagai lembaga tinggi negara, tapi sekarang tidak. Kedudukan MPR sekarang sama dengan lembaga negara lainnyanya, seperti DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK dan KY," kata Maria Goreti.

Amandemen UUD 1945 itu kemudian salah satunya menghasilkan lembaga baru, yakni DPD RI. "Jadi, DPD RI itu merupakan buah hasil dari reformasi," tutur Maria Goreti.

DPD RI itu, lanjut Maria, merupakan konsekwensi dari sistem parlemen yang kemudian kita anut, yakni sistem dua kamar atau yang biasa disebut bikameral (bicameral). Istilahnya, kamar yang satu berisi anggota DPR RI dari partai politik. Sedangkan kamar yang satunya lagi berisi anggota DPD RI yang bukan dari partai politik. DPD RI itu merupakan pengejawantahan dari apa yang dulu di masa orde baru kita sebut utusan daerah. Keberadaan DPD RI di parlemen pusat mewakili masyarakat dan daerah, bukan mewakili partai politik.

Malam semakin larut. Namun perhatian peserta pertemuan terhadap materi yang disampaikan tak kunjung surut. Semua mata tertuju pada Maria Goreti. "Orang-orang muda yang populer sekarang disebut kaum milenial, mestinya selalu memperbaharui pengetahuan dan wawasan mengenai perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia," papar senator asal Kabupaten Landak itu.

Banyak juga peserta pertemuan yang masih bingung mengenai kedudukan 3 lembaga perwakilan di pusat, yakni MPR RI, DPR RI dan DPD RI. Hal itu nampak dari pertanyaan yang dilontarkan peserta pertemuan. Mereka kebanyakan bingung. Misalnya, seorang anggota DPD RI itu sekaligus juga sebagai anggota MPR RI. Bagaimana penjelasannya?

Dijelaskan Maria Goreti, saat ini total anggota DPD RI periode 2019-2024 berjumlah 136 yang terdiri dari 4 orang setiap provinsi. Indonesia saat ini ada 34 provinsi. Sementara total anggota DPR RI periode 2019-2024 berjumlah 575 orang. Maka, total anggota MPR RI itu berjumlah 711 orang. Artinya, total jumlah anggota MPR RI adalah jumlah anggota DPR RI (575 orang) ditambah dengan jumlah anggota DPD RI (136 orang). Yakni, 711 orang. "Anggota MPR RI itu adalah gabungan anggota DPR RI ditambah anggota DPD RI. Itulah MPR RI," lanjut Maria Goreti.

Dalam kapasitas sebagai anggota MPR RI itulah dirinya saat ini mensosialisasikan empat pilar MPR. Dikatakannya, arus informasi yang begitu cepat menjejali menit demi menit, detik demi detik dalam keseharian kita. "Jika kita tidak memiliki filter yang kuat, maka semua akan kita telan mentah-mentah. Padahal, di antara informasi-informasi itu sebagiannya adalah racun, dan sebagiannya lagi memang berguna."

Maria berharap agar generasi milenial sekarang menggunakan filter untuk memilah-milah, mana informasi yang benar, mana infomasi yang bias. Selain itu, diperlukan pengetahuan yang cukup, iman yang kuat dan nasionalisme yang tinggi. Dengan demikian, kita tidak kehilangan identitas dan jatidiri di tengah-tengah perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan pengaruh berbagai macam ideologi yang berseliweran di setiap jalur komunikasi.

Maria Goreti yang kini memasuki tahun ke-16 di DPD RI itu berpesan agar generasi muda tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Sebagai orang muda, kita harus menyadari bahwa para founding fathers mendirikan bangsa ini bukanlah dengan mudah. Tugas kita tinggal merawatnya, menjaganya, dan mengusahakan tercapainya apa yang menjadi cita-cita bersama para pendahulu kita, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Menurut Maria, dari banyak hal yang diperbicangkan, kita harus kembali pada konsensus kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Acara malam itu ditutup dengan menyanyikan lagu "Padamu Negeri" sebagai pengingat akan apa yang telah mereka perbincangkan.