Tentu saya segera menemukan jawabannya dari website resmi Badan Bank Tanah Indonesia. Di situ disebutkan bahwa tanah milik negara adalah tanah yang dimiliki, dikelola, dan dikontrol oleh pemerintah untuk kepentingan publik.
Tanah milik negara bermacam-macam peruntukan dan asal-muasalnya. Antara lain berupa tanah dominal (tanah negara yang belum dibagikan), tanah negara bebas (tanah yang belum digunakan), tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum (misalnya jalan, sekolah, rumah sakit), tanah hutan negara, tanah pantai negara, dan tanah bengkok (tanah untuk keperluan pemerintahan).
Saya tertegun membaca penjelasan tersebut. Kemudian sepenuhnya menyadari bahwa sebetulnya sejak masa kanak-kanak dahulu saya tak asing-asing amat dengan tanah milik negara. Hanya saja, tak paham definisinya. Terutama dengan tanah bengkok. Telinga saya terbiasa mendengar istilah tanah bengkok diucapkan orang-orang di sekitar saya.
Waktu kecil saya tinggal di desa. Lurah dan carik tatkala itu digaji dengan tanah bengkok. Bukan dengan uang tunai. Yang selanjutnya tanah bengkok berupa sawah ditanami padi atau tanaman lain. Hasil panen menjadi hak si penerima tanah bengkok. Karena lurah dan carik tidak mungkin menggarap sendiri tanah bengkok tersebut, mereka mempekerjakan petani penggarap dengan upah tertentu. Seingat saya, upahnya pun berupa padi.
Saya juga ingat. Suatu ketika pernah diajak main ke rumah seorang teman bapak yang tinggal di desa pinggiran hutan. Di sela obrolan random saya sempat mendengar seseorang berkata, "Yang penting ada tanah nganggur ditanami. Kalau nanti diminta lagi karena mau dipakai pemerintah, ya kami kembalikan. Mau gimana lagi?"
Mendengar perkataan itu saya yang masih SMP merasa takjub. Kok boleh menanam di tanah yang bukan miliknya, ya? Kok bisa pasrah saja kalau ladangnya diminta pemerintah? Apa tidak rugi?
Begitulah adanya. Ternyata tanpa saya sadari, saya justru sering berinteraksi, dengan hal-hal terkait tanah milik negara.
Hanya saja, dahulu belum ada Badan Bank Tanah. Adanya sejak tahun 2021 'kan? Jadi, tidak mengherankan kalau saya sampai tak tahu-menahu tentangnya. Untunglah sekarang sudah tahu.
Lebih jauh, saya akhirnya paham perkataan seseorang dalam obrolan random di desa pinggiran hutan semasa saya SD itu. Pantas saja dia pasrah. Ladangnya memang bukan properti pribadinya. Itu tanah milik negara. Ketika negara meminta balik untuk dikelola demi kepentingan yang lebih besar, ya sudah. Dia tak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankannya.
Perlu diketahui, yang diberi tanggung jawab sebagai pengelola tanah milik negara adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Badan Bank Tanah, dan pemerintah daerah. Tujuan Pengelolaannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan ekonomi, nelindungi lingkungan, dan mengoptimalkan penggunaan tanah. Dengan demikian, Bank Tanah punya peran strategis dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan.
Beberapa contoh manfaat nyata dari pengelolaan tanah milik negara adalah (1) adanya Program Tanah untuk Rakyat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (2) pembangunan infrastruktur di daerah terpencil melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan; (3) pengembangan industri pertanian dan perkebunan melalui Program Pengembangan Industri Pertanian.
Membaca beberapa contoh manfaat nyata dari pengelolaan tanah milik negara itu, seketika saya teringat pada salah satu agenda kegiatan Pak Jokowi saat masih menjadi Presiden RI. Yang kemudian setelah Pak AHY menjadi bawahan beliau sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, juga melakukan hal yang sama. Kegiatan yang saya maksudkan adalah pembagian sertifikat tanah kepada sejumlah masyarakat.
