Mengacu pada apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan menerapkan Pendidikan gratis di wilayanya, tentu saja patut diapresisasi. Tujuan mereka mulia, memberikan akses bagi siapa pun untuk menikmati Pendidikan.
Namun ketika ditilik dari sisi keadilan, justru muncul tanda tanya besar. Benarkan dengan menggratiskan biaya Pendidikan tanpa melihat latar belakang ekonomi orang tua sebagai sebuah keadilan.
Hal ini patut dipertanyakan. Keadilan yang hakiki tidak harus semuanya sama. Tetap saja latar belakang ekonomi orang tua pun menjadi pertimbangan.
Sehingga secara idealnya, pembebasan biaya Pendidikan hanya diberikan pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sementara itu, bagi mereka yang mampu, ditarik berlebih untuk memberikan subsidi silang.
Pendidikan Gratis Menurunkan Standar Kualitas Layanan Pendidikan
Satu lagi yang mungkin juga luput dari perhatian. Pendidikan gratis pada akhirnya menurunkan standar layanan sekolah pada siswa. Sebab tumpuan biaya penyelenggaraan Pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Hal ini terjadi di beberapa daerah, terutama di jenjang SMA/SMK. Saat sekolah masih diperbolehkan menarik iuran, beberapa sekolah negeri di wilayah itu mampu bersaing dengan sekolah swasya bonafid dalam segi kualitas.
Sekolah-sekolah tersebut mampu berdiri sejajar dengan sekolah swasta dalam meraih berbagai penghargaan baik akademik maupun non akademik.
Namun ketika muncul larangan memungut iuran dari siswa, semua berubah total. Sekolah-sekolah tersebut tidak mampu berprestasi lagi gegara dana, sungguh miris.
Usut punya usut, saat mengikuti sebuah lomba sekolah tersebut tidak mempunyai dana operasional. Jika selama ini mereka mampu memanfaatkan dana yang ada di sekolah, kini tidak lagi. Mereka hanya dapat berharap dari 'jatah' pemerintah.
Padahal untuk mengikuti lomba, mereka harus mencari mentor, mengirim peserta, mempersiapkan sarana pendukung yang membutuhkan banyak biaya. Kini, semua tidak ada lagi.
