Selain itu kebijakan link and match ini juga mengandung unsur ketidak adilan diantara semua lulusan, dimana yang diperhatikan dari kebijakan itu hanyalah lulusan pendidikan vokasi sementara diluarnya seperti diabaikan. Seolah-olah yang perlu pekerjaan adalah lulusan vokasi itu saja, sedangkan yang Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Pemerintahan dan lainnya tidak butuh pekerjaan. Sementara yang lulusan politeknik itu jumlahnya kurang dari 10% dari seluruh lulusan Sarjana secara nasional.
Data dari  Kemendikbudristek; 'Ikhtisar Data Pendidikan Tinggi Tahun 2022/2023', memperlihatkan jumlah lulusan sarjana secara nasional tahun 2023 mencapai 1.842.588 orang, dan hanya 148.794 orang (8,07%) yang lulusan Politeknik yang terus diupayakan untuk link and match. Lalu bagaimana dengan sarjana lainnya?@
