Lain lagi dengan fakta kuatnya persaingan antar negara Teluk, terutama dengan Uni Emirat Arab, yang sekarang sudah berkembang pesat menjadi salah satu pusat keuangan global, lanjut Frdric G. Schneider.
Memang mengkritik itu perlu, tetapi tentu pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini lebih memahami apa yang dihadapi dan apa yang akan dituju daripada pihak yang mengkritiknya. Karena itu bisa dipastikan kegiatan evaluasi dari pemerintah Saudi terhadap progres dari setiap rencana yang dibuat terus dilakukan dari waktu ke waktu. Pastinya memang akan banyak hambatan dan penghalang untuk bisa meraih cita-cita yang dituju, tetapi setiap target tidak mesti tercapai sesuai jadwal.
Bagaimanapun juga, Saudi Vision 2030 cukup menarik sebagai sebuah rencana pembangunan, sehingga patut jadi referensi dari negara-negara lainnya dalam mewujudkan visinya. Karena itu dalam uraian berikut ini akan dicoba dipaparkan Visi Saudi 2030, lalu membandingkannya dengan Visi Indonesia 2045. Harapannya, Indonesia bisa mengikuti jejak langkah Saudi dalam mengejar Visinya.
Visi Saudi 2030
Diumumkan pertama kali pada tanggal 25 April 2016 oleh Pangeran MBS, Visi Saudi 2030 utamanya dihajatkan untuk mampu mengatasi masalah mendasar yang dihadapi negara yaitu ketergantungan ekonomi dan pendapatan negara pada hasil penjualan minyak. Cita-cita ini sebenarnya juga sudah sejak lama diniatkan. Akan tetapi karena terlena dengan harga minyak yang terus stabil, maka semangat untuk difersifikasi sumber penghasilan sepertinya melemah.
Tantangan berat kemudian muncul ketika harga minya anjlok ke tingkat terendah dalam sejarah industri perminyakan moderen yaitu yang mencapai US$49 per barrel pada Januari 2015. Harga itu anjlok dari US$115 per barel pada bulan Juni 2014. Harga yang tidak wajar itu terus berlanjut sampai dengan pertengahan 2016.
Akibatnya bisa diduga penghasilan APBN-nya yang 80% lebih dari penjualan minyak menjadi terganggu. Dan sejak 2014 sampai dengan 2021 defisit anggaran mencapai puluhan miliaran dolar setiap tahun. Baru tahun 2022 ini seperti diberitakan situs Aljazeera, diprediksi akan bisa surplus US$24 milyar.
Selain ketergantungan pada minyak bumi, masalah yang dihadapi oleh Saudi Arabia adalah besarnya proporsi penduduk yang berusia muda. Menurut biro statistik disana GASTAT, sekitar 67% dari penduduk Saudi yang mencpai 34,1 juta jiwa tahun 2021 merupakan penduduk usia dibawah 35 tahun. Ini tantangan terkait dengan penyiapan pendidikan, lapangan kerja dan perumahan yang layak.
Apalagi tingkat pengangguran dikalangan angkatan kerja cukup tinggi di Arab Saudi dibanding negara teluk lainnya. Data akhir tahun 2021 dari Bank Dunia seperti dikutip Al Monitor memperlihatkan secara keseluruhan tingkat pengangguran di Saudi Arabia mencapai 7,4%, sementara di Uni Emirat Arab 3,4%, Bahrain 1,9% dan Qatar 0,3%. Jadi Kerajaan tidak bisa berleha-leha dengan pakta seperti itu.
Di Arab Saudi dari total penduduk tahun 2021 yang mencapai 34,1 juta jiwa, 63,6% (21,7 juta) merupakan penduduk asli, sedang 36,4% (12,2 juta) merupakan pendatang.
Selain itu, diusungnya perencanaan Visi Saudi 2030, kemungkinan juga karena fakta pesatnya kemajuan yang dicapai Uni Emirat Arab dengan kota Dubai pada khususnya yang bertaburan gedung pencakar langit serta menjadi salah satu pusat keuangan dunia. Kenyataan ini bisa jadi ikut juga menginspirasi dan menantang Kerajaan.
