Babak baru pertarungan dalam tubuh partai golkar melebar dengan berujung pada sidang mahkamah partai dan munculnya surat keputusan menkumham yang mengesahkan hasil munas ancol pada pertengahan Maret 2014.
Pasca munculnya surat keputusan dari Menkum Ham kubu Ical tidak berdiam diri, dengan sigap dan gerak cepat mengumpulkan DPD I dan II yang diklaim oleh pihaknya dihadiri sekitar 400 orang yang bertajuk rapat konsultasi nasional. Pada situasi yang lain juga pertarungan antara kedua kubu semakin panas, sebagaimana wawancara langsung di salah satu stasiun tv kubu Ical yang diwakili oleh Ali Muchtar Ngabalin dan KubuAgung yang diwakili oleh Yoris Raweyai. Dalam wawancara tersebut mereka saling tuding bahwa munas mereka lah yang paling sah, dan munas lainnya “abal-abal”, dan kemudian dari wawancara itu berbuntut panjang sampai terjadi pemukulan oleh orang yang tidak dikenal kepada Ali Muchtar Ngabalin saat menghadiri gelar pertemuan di hotel Sahid.
Pada forum rapat konsultasi nasional yang digelar kubu ARB menyepakati untuk mengajukan gugatan atas pengesahan hasil munas Ancol yang disahkan melalui surat keputusan menkumham tersebut.
Perebutan Fraksi, Babak Baru Perseteruan Golkar
Pada akhir Maret 2015 kembali terjadi perseteruan kedua belah kubu yang melebar pada perebutan fraksi di Senayan. Pasca sidang majelis tinggi dan surat ketetapan dari Menkumham, babak baru kisruh Partai Golkar bergeser kepada perebutan fraksi Golkar di Senayan. Kendati telah adanya penetapan tersebut, kubu ical ternyata tidak mudah menyerah begitu saja.
jika saat yang lalu mereka menempuh jalur banding ke PTUN atas ketetapan menkumham dan iktiar politik untuk mengajukan hak interpelasi, kini perseteruan itu telah merembet kepada upaya saling rebut ruang fraksi. Yang terjadi kemudian terjadi aksi pendudukan ruang fraksi oleh kubu Ical (aburizal Bakrie) yang diketuai oleh Bambang Soesatyo. Kubu Agung Laksono, yang dikomando oleh Yoris pun tidak mau kalah, kini mereka sedang merangsek masuk kedalam ruang fraksi kendati mesti melakukan buka paksa.
Tentunya bagi kita, pemandangan ini kurang elok, ditengah merosotnya citra Partai politik ditengah masyarakat, mereka justru mempertontonkan perilaku yang tidak elegan dan berprilaku bak preman rebutan lapak. Aksi saling klaim mana yang paling benar memang sah-sah saja dalam politik, namun harusnya tetap mengunakan norma-norma yang sepatutnya. Jika mereka terus-terusan kisruh seperti ini, kapan mereka akan memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Persoalan naiknya dollar, ISIS, kenaikan harga, kenaikan BBM, infrastruktur, dan agenda pembahasan RUU yang hingga kini menunggu penyelesaian dari mereka justru diabaikan, dan lebih sibuk berebut jabatan.
Siapa Dibalik Perseteruan Golkar?
Keruwetan yang terjadi dalam tubuh partai golkar memancing banyak spekulasi, tidak terkecuali saya. Ada dugaan perpecahan dalam tubuh partai golkar memang sengaja dimainkan untuk bermain posisi tawar.
Kubu Agung Laksono yang sedari awal menyatakan secara tegas akan memboyong Golkar untuk gabung dalam Koalisi Indonesia Hebat membuat dugaan kita semakin mendekati kebenaran. Keberadaan Jusuf Kalla (JK) sebagai Wakil Presiden RI menguatkan dugaan alasan merapatnya Golkar kubu Agung Laksono. Kendati JK tidak berada dalam struktural Partai Golkar, namun JK tetaplah JK seorang kader kawakan Golkar yang telah memiliki pendukung solid dalam partai golkar.
Dengan demikian, hal yang paling logis adalah bagaimana caranya dapat mengeser golkar yang semula sebagai oposisi menjadi koalisi pemerintah. Selain memperkuat posisi JK dalam pemerintahan dengan segala kebijakan yang akan ia ambil, juga akan menguatkan bargaining JK dalam pemerintahan dalam menentukan arah. Isu matahari kembar dalam pemerintahan bisa saja terjadi jika niat JK untuk menguasai Golkar melalui Agung Laksono ini mulus.
