Mohon tunggu...
agus hendrawan
agus hendrawan Mohon Tunggu... Guru - Tenaga Kependidikan

Pendidikan, menulis, berita, video, film, photografi, sinematografi, alam, perjalanan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Apa yang Harus Dipertahankan dan Diperbaiki dari Kurikulum Merdeka?

25 Oktober 2024   20:27 Diperbarui: 25 Oktober 2024   20:30 113
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: Dokumen Pribadi

Terkait pernyataan Pak Prabowo Subianto yang akan melanjutkan kebijakan era Pak Jokowi, ada banyak pro kontra tentang kurikulum Merdeka. Sistim PPDB Zonasi, dihilangkannya Ujian Nasional, adalah beberapa diantaranya yang masih jadi polemik. 

Lalu apa yang patut dipertahankan dan diperbaiki dari Kurikulum Merdeka? Menyusul dipecahnya kementrian pendidikan diera Presiden Prabowo Subianto.

Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada era Mendikbud Nadiem Makarim membuat sejumlah perubahan signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beberapa di antaranya, seperti sistem PPDB Zonasi dan penghapusan Ujian Nasional (UN), memunculkan beragam pro dan kontra. Berikut adalah pandangan tentang aspek-aspek yang patut dipertahankan dan yang perlu diperbaiki dari Kurikulum Merdeka:

Aspek yang Patut Dipertahankan

1. Pembelajaran Berbasis Proyek dan Fleksibilitas Kurikulum

Pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada keterampilan praktis dan pengembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah nyata adalah salah satu fitur positif Kurikulum Merdeka. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas, yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Fleksibilitas kurikulum memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk mengadaptasi materi sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Ini memberi ruang bagi sekolah-sekolah di berbagai daerah untuk menyusun pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.

2. Penghapusan Ujian Nasional

Penghapusan UN diganti dengan Asesmen Nasional, yang lebih menekankan pada pengukuran keterampilan literasi, numerasi, dan survei karakter. Ini dianggap lebih representatif untuk menilai kualitas pendidikan daripada hanya mengukur kemampuan siswa dalam menghafal.

Fokus pada asesmen formatif yang berkelanjutan juga membantu guru mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan siswa, memungkinkan penyesuaian strategi belajar secara real-time.

3. Sistem Zonasi dalam PPDB

Sistem Zonasi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit, serta memperkuat rasa keadilan dalam akses pendidikan. Ini berupaya agar siswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah-sekolah yang berkualitas, sehingga mengurangi fenomena sekolah elit.

4. Pendekatan Berbasis Kompetensi

Fokus pada pengembangan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, serta soft skills seperti komunikasi dan kerja tim, merupakan hal yang patut dipertahankan karena hal ini sejalan dengan tuntutan global dan kebutuhan keterampilan abad ke-21.

Aspek yang Perlu Diperbaiki

1. Sistem PPDB Zonasi yang Fleksibel

Meskipun sistem zonasi bertujuan baik, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Beberapa daerah mengalami masalah terkait kapasitas sekolah yang tidak merata, kualitas sekolah yang belum seimbang, dan akses yang sulit bagi siswa yang tinggal di perbatasan zona.

Solusinya adalah membuat sistem zonasi yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan distribusi sekolah, serta meningkatkan kualitas sekolah di daerah yang belum optimal. Ini termasuk peningkatan fasilitas dan kompetensi guru di sekolah non-favorit.

2. Perbaikan dan Sosialisasi Asesmen Nasional

Asesmen Nasional yang menggantikan UN masih membutuhkan peningkatan dalam hal sosialisasi kepada sekolah, guru, dan orang tua. Banyak yang masih bingung tentang tujuan dan cara kerja asesmen ini. Ada kebutuhan untuk memperjelas metode evaluasi dan bagaimana hasil asesmen dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dukungan teknis bagi guru dalam mempersiapkan asesmen berbasis komputer juga perlu ditingkatkan, terutama di sekolah-sekolah di daerah terpencil.

3. Peningkatan Kompetensi Guru

Kurikulum Merdeka memberi kebebasan bagi guru, tetapi ini membutuhkan peningkatan kompetensi guru dalam menyusun materi pembelajaran yang kreatif dan adaptif. Pelatihan guru secara berkelanjutan dan mendalam sangat diperlukan agar mereka siap dengan tantangan Kurikulum Merdeka.

Selain pelatihan teknis, guru juga perlu diberikan dukungan dalam penggunaan teknologi dan pengembangan soft skills seperti kepemimpinan dalam kelas dan manajemen waktu.

4. Standarisasi Minimum Nasional yang Fleksibel

Meskipun Ujian Nasional dihapus, perlu ada standar minimum nasional yang jelas tentang kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa di setiap jenjang pendidikan. Standar ini sebaiknya bersifat fleksibel dan berbasis pada indikator yang lebih holistik, seperti literasi, numerasi, keterampilan berpikir kritis, dan karakter.

Standar ini juga sebaiknya tidak membatasi kreativitas sekolah, melainkan memberi panduan yang fleksibel bagi guru dan institusi pendidikan.

5. Penekanan pada Pengembangan Karakter dan Kebudayaan

Salah satu tantangan utama Kurikulum Merdeka adalah memastikan bahwa pendidikan karakter tetap menjadi fokus, mengingat banyak sekolah yang masih kesulitan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan budaya dalam kurikulum yang fleksibel.

Dengan adanya pemisahan kementerian pendidikan yang baru, penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal dan nasional tetap diajarkan secara konsisten, serta mengintegrasikannya ke dalam kurikulum.

Tantangan ke Depan

Perubahan kurikulum selalu memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat. Implementasi yang konsisten di seluruh daerah juga menjadi tantangan besar.

Melanjutkan kebijakan dari era Presiden Jokowi, jika dilakukan oleh pemerintahan yang baru seperti Pak Prabowo Subianto, perlu disertai dengan evaluasi mendalam terhadap efektivitas setiap kebijakan dan memastikan ada perbaikan di titik-titik kritis.

Kebijakan pendidikan yang berkelanjutan harus berfokus pada dampak jangka panjang, bukan hanya mengejar target jangka pendek atau pencapaian angka statistik semata.

Dengan mempertahankan aspek-aspek positif dari Kurikulum Merdeka sambil memperbaiki kelemahan-kelemahannya, sistem pendidikan Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih inklusif, adaptif, dan berkualitas, sesuai dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) dan kebutuhan global saat ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun