Padahal jika dihubungkan dengan tujuan PT Indonesia, tidak ada kewajiban untuk menyegerakan perguruan tinggi kita menjadi WCU. Tujuan PT Indonesia adalah,
(a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa,
(b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa,
(c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, dan
(d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 5 UU No. 12/2012). Hal itu tentu juga sulit dipenuhi oleh dosen asing dan PTA, karena kehadiran mereka tidak dalam konteks tujuan pendidikan tinggi yang bersifat keindonesiaan itu. Tujuan mereka semata untuk kepentingan pribadi (dosen asing) dan pengembangan kerjasama 'bisnis' pendidikan, dan bisa pula termasuk memanfaatkan NKRI sebagai laboratorium besar
penelitian.
Pandangan kedua kelompok itu, baik yang mendukung maupun menolak rencana kebijakan Risetdikti memiliki alasan yang benar rasional, tidak ada yang salah. Keduanya harus dipadukan. Dimana PT Indonesia harus maju (hebat) menjadi WCU, dan di sisi lain harus mampu menjadi sarana pendidikan yang mampu menanamkan dan mengembangkan iman dan taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan tekonologi (iptek) serta berbudaya Indonesia, sehingga berguna untuk meningkatkan daya saing bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Â
Permasalahannya dengan sistem yang ada saat ini, capaian tujuan itu dirasakan jauh panggang dari api, belum optimal. Dari hampir 5.000 perguruan tinggi yang kita miliki, sebagian terbersarnya masih berkualitas rendah. Lalu kebijakan apa yang bisa mengoptimalkan capain tujuan pendidikan tinggi itu. Selama ini sesungguhnya telah terjadi internasionalisasi pendidikan tinggi, khususnya melalui pengiriman mahasiswa dan dosen untuk studi lanjutan, penelitian, seminar dan berbagai kegiatan lainnya, termasuk penulisan jurnal internasional.
Hal ini tentunya memerlukan biaya tahunan yang sangat besar, baik yang menjadi beban swasta (mandiri) maupun yang dari anggaran negara. Ini artinya kita memiliki potensi besar untuk pasar dan biaya pendidikan,yang tidak terkelola dengan baik, dan dinikmati negara tujuan pendidikan, seperti Malaysia, Singapore, Australia, Amerika dan Eropa.
Jika potensi ini dapat dikelola dengan baik melalui perencanaan peningkatan pendidikan tinggi yang tepat dan benar, maka triliunan rupiah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan internasionalisasi itu akan dapat dikurangi. Bahkan, potensi berkembangnya jumlah mahasiswa asing yang kuliah di tanah air akan terus meningkat, sejalan dengan tren saat ini dengan dibukanya kelas internasional.
Untuk itu saya mengundang kelompok ketiga mengkonstruksi pandangan "jalan lain menuju sukses pendidikan tinggi". Ada dua langkah perencanaan kebijakan PT yang rasanya lebih pas untuk Indonesia. Pertama, melakukan clustering perguruan tinggi yang kita miliki menjadi tiga kluster yakni,
1) peringkat A, yang pembinaannya diarahkan menjadi mandatory and research university, dan WCU
