Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, pemerintah dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.Â
Selain itu, fokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan mendukung pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Namun, implementasi akuntansi sektor publik syariah dalam tata kelola pemerintahan yang baik menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman, kesiapan infrastruktur, dan kebutuhan regulasi yang mendukung.Â
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup edukasi dan pelatihan, pengembangan teknologi, regulasi yang mendukung, serta partisipasi publik dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana publik.Â
Dengan dukungan dari berbagai pihak, implementasi akuntansi syariah dapat berjalan dengan sukses dan memaksimalkan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.Â
Akuntansi sektor publik syariah memiliki potensi besar untuk menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menciptakan era baru pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H