Kades Ngelunjak, Dikasih Hati Minta Jantung

Kades berani demo? gumam saya dalam hati ketika membaca sebuah berita di Koran beberapa hari lalu. Segitu pentingnya-kah jabatan Kades sehingga mereka harus turun ke jalan untuk demo besar-besaran menuntut agar jabatan mereka di perpanjang? Sungguh tak tau diri gumam saya lebih lanjut...

Gile benar? gumam saya, Presiden saja satu periode itu menjabat hanya lima tahun dan maksimal sepuluh tahun? Masa Kepala Desa sekarang mintaknya aneh-aneh? Jabatan diperpanjang hingga sampai Sembilan tahun?

Memang tak dapat dipungkiri di era pemerintahan Presiden Jokowi ini, Pembangunan dari Desa membuat para perangkat desa semakin diperhatikan dengan segala fasilitas yang diberikan.

Jika kita jujur dan berkaca dari pemerintahan sebelumnya, terutama di era Suharto atau Orde Baru? Maka akan banyak yang gigit jari, terutama kades-kades atau kepala-kepala desa era itu, ketika mengetahui bagaimana 'enak'nya jadi kepala desa di era Pemerintahan Presiden Jokowi.

Kades jaman Soeharto dengan jaman sekarang memang sangat beda sekali, antara langit dan bumi. Kades era dulu itu tak pernah mendapat gaji atau tunjangan ataupun honor, yang ada hanya kupon beras sebanyak 12 kilogram.

Namun begitupun, kades-kades jaman itu bisa juga kaya raya, karena ada permainan jual-beli tanah yang harus mendapatkan tanda tangan kades dan tentunya harus disertai dengan pendekatan-pendekatan uang bukan?

Lantas mengapa sekarang ini jabatan Kades sangat seksi sekali? Hingga harus demo segala agar masa jabatannya diperpanjang? Bukankah enam tahun sudah cukup?

Ternyata Dana Desa yang disalurkan Pemerintah dan menjadi program andalan Pemerintah untuk memajukan perekonomian dari Desa ternyata menjadi sumber dan akar dari permintaan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

Bagaimana tidak? Dana Desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, tak sedikit kita dengar pemberitaan dana desa yang begitu seksi itu, dimana tahun 2023 ini maksimal 3 persen dana desa dapat digunakan untuk operasional pemerintah desa, 25 persen dana desa dapat juga digunakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dan juga dapat berupa BLT Dana Desa, menjadi ladang basah yang rentan dikorupsikan oleh perangkat desa.

Dana Desa yang bisa mencapai 1 Triliun Rupiah untuk satu desa itu memang sangat seksi dan rentan untuk dikorupsikan, dan tak jarang lolos dari jeratan KPK atau lembaga hukum lainnya, karena permainan cantik sang kepala desa dan perangkatnya.

Pokoknya pandai-pandai merekalah untuk menggunakan dana desa itu dengan sebaik dan serapi mungkin untuk melakukan laporan, namun apakah kegiatan itu benar-benar terlaksana ditengah-tengah masyarakat? Akh hanya merekalah yang tau bukan?

Seperti yang terjadi di ada desas-desus kepala desa makin kaya karena persenan proyek dan juga pemanfaatan dana desa yang fiktif, lalu ada pemanfaatan dana desa yang dipergunakan untuk kepentingan segelintir orang atau oknum yang ingin agar akses jalan ke kebunnya -- karena yang punya ladang anggota DPRD di daerah tersebut -- maka dana desa dipergunakan untuk membangun akses jalan ke kebun jeruk miliknya.

Itulah contoh kecil penggunaan dana desa yang kurang tepat, namun sangat membuat para perangkat desa maupun kepala desanya ngotot agar terus berkuasa atau dipilih karena sekarang sudah memiliki fasilitas 'mewah' dan juga 'gaji' tetap.

Bandingkan gaji Kepala desa dan perangkatnya dulu dengan sekarang? Sekarang gaji kepala desa sudah dibayarkan setiap bulannya, dari sebelumnya dibayar tiap tiga bulan sekali.

Dengan dalih kalau enam tahun itu masih kurang untuk memberikan konstribusi untuk desanya dan juga untuk mengurangi persaingan serta polarisasi akan kursi Kepala Desa yang memang semakin seksi dan jadi ajang rebutan, namun kalau menurut saya, bukan karena itu, melainkan karena sudah nyaman dan aman di posisi Kepala Desa.

Kepala desa ini malah berani mengancam akan kembali turun ke jalan dan kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR RI apabila tuntutan mereka agar pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Sungguh tuntutan yang sangat tak masuk akal menurut saya, kala negara kita menciptakan suasana yang lebih demokratis, dimana masa jabatan itu dipersingkat agar mampu bekerja lebih cepat dan tepat untuk membangun negeri tanpa ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri, disitu para kepala desa ini kompak menuntut agar masa jabatannya lebih lama, tentunya dengan beragam tujuan.

Masa jabatan Sembilan tahun sungguh lama dan tentunya memberikan celah lebih lama untuk pejabat di negeri ini untuk meraup keuntungan demi kepentingan pribadi. Persaingan politik itu wajar, namanya dalam demokrasi, tentunya disitulah perangkat desa atau kepala desa mampu tetap bertahan memainkan perannya sebagai Kepala Desa yang baik, jujur dan amanah untuk merangkul semua pihak, termasuk lawan politik mereka.

Kades minta Sembilan tahun masa jabatan, terus yang lain juga tentunya akan memainkan permainan yang sama bukan? Pastinya ada yang iri dan juga minta jabatan lebih lama lagi.

Presiden saja masa jabatannya sudah dipersingkat satu periode lima tahun, dua periode sepuluh tahun, masa kades satu periode Sembilan tahun? Trus kalau dua periode? Delapan belas tahun?

Tentunya jika permintaan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) yang menggelar aksinya di depan Gedung DPR RI, Selasa (17 Januari 2023) ini direalisasikan? Maka tak heran apabila profesi-profesi atau jabatan-jabatan lainnya akan melakukan langkah yang sama, pastinya akan demo untuk menuntut perpanjangan masa jabatan.

Apakah demo tuntutan perpanjangan masa jabatan Kades ini akan dikabulkan? Mari kita tunggu...

Pesan untuk para Kades di Seluruh Nusantara..Belajarlah dari Kesederhanaan dan Kesahajaan Presiden Jokowi yang Tak Meminta Jabatan Lebih Lama...