Dana Desa yang bisa mencapai 1 Triliun Rupiah untuk satu desa itu memang sangat seksi dan rentan untuk dikorupsikan, dan tak jarang lolos dari jeratan KPK atau lembaga hukum lainnya, karena permainan cantik sang kepala desa dan perangkatnya.
Pokoknya pandai-pandai merekalah untuk menggunakan dana desa itu dengan sebaik dan serapi mungkin untuk melakukan laporan, namun apakah kegiatan itu benar-benar terlaksana ditengah-tengah masyarakat? Akh hanya merekalah yang tau bukan?
Seperti yang terjadi di ada desas-desus kepala desa makin kaya karena persenan proyek dan juga pemanfaatan dana desa yang fiktif, lalu ada pemanfaatan dana desa yang dipergunakan untuk kepentingan segelintir orang atau oknum yang ingin agar akses jalan ke kebunnya -- karena yang punya ladang anggota DPRD di daerah tersebut -- maka dana desa dipergunakan untuk membangun akses jalan ke kebun jeruk miliknya.
Itulah contoh kecil penggunaan dana desa yang kurang tepat, namun sangat membuat para perangkat desa maupun kepala desanya ngotot agar terus berkuasa atau dipilih karena sekarang sudah memiliki fasilitas 'mewah' dan juga 'gaji' tetap.
Bandingkan gaji Kepala desa dan perangkatnya dulu dengan sekarang? Sekarang gaji kepala desa sudah dibayarkan setiap bulannya, dari sebelumnya dibayar tiap tiga bulan sekali.
Dengan dalih kalau enam tahun itu masih kurang untuk memberikan konstribusi untuk desanya dan juga untuk mengurangi persaingan serta polarisasi akan kursi Kepala Desa yang memang semakin seksi dan jadi ajang rebutan, namun kalau menurut saya, bukan karena itu, melainkan karena sudah nyaman dan aman di posisi Kepala Desa.
Kepala desa ini malah berani mengancam akan kembali turun ke jalan dan kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR RI apabila tuntutan mereka agar pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Sungguh tuntutan yang sangat tak masuk akal menurut saya, kala negara kita menciptakan suasana yang lebih demokratis, dimana masa jabatan itu dipersingkat agar mampu bekerja lebih cepat dan tepat untuk membangun negeri tanpa ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri, disitu para kepala desa ini kompak menuntut agar masa jabatannya lebih lama, tentunya dengan beragam tujuan.
Masa jabatan Sembilan tahun sungguh lama dan tentunya memberikan celah lebih lama untuk pejabat di negeri ini untuk meraup keuntungan demi kepentingan pribadi. Persaingan politik itu wajar, namanya dalam demokrasi, tentunya disitulah perangkat desa atau kepala desa mampu tetap bertahan memainkan perannya sebagai Kepala Desa yang baik, jujur dan amanah untuk merangkul semua pihak, termasuk lawan politik mereka.
Kades minta Sembilan tahun masa jabatan, terus yang lain juga tentunya akan memainkan permainan yang sama bukan? Pastinya ada yang iri dan juga minta jabatan lebih lama lagi.
Presiden saja masa jabatannya sudah dipersingkat satu periode lima tahun, dua periode sepuluh tahun, masa kades satu periode Sembilan tahun? Trus kalau dua periode? Delapan belas tahun?
