Mohon tunggu...
Caesar Naibaho
Caesar Naibaho Mohon Tunggu... Guru - Membaca adalah kegemaran dan Menuliskan kembali dengan gaya bahasa sendiri. Keharusan

Pengajar yang masih perlu Belajar...

Selanjutnya

Tutup

Pulih Bersama Pilihan

Caretakernya DKI Jakarta Harus Jago Tata Kota, Bukan Tata Kata

10 September 2022   08:52 Diperbarui: 10 September 2022   08:59 451
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tak Terasa Jabatan Mas Anies Akan Berakhir. Sumber foto: Instagram/Anies Baswedan

Tak terasa akan berakhir juga masa jabatan Mas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kompatriotnya, Ahmad Riza Patria sebagai wakilnya di tanggal 13 September ini. Ya, setelah memenangkan pilkada paling diingat itu dan menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, Mas Anies telah memberikan warna tersendiri dengan caranya saat memimpin DKI Jakarta. Miniatur Indonesia yang luas itu dikelola oleh Mas Anies dan pasangannya, pertama oleh Sandiaga Uno, namun ditengah-tengah euforia kemenangan paling dramatis itu, Sandiaga Uno tiba-tiba lebih memilih mengundurkan diri daripada mengambil cuti untuk menerima pinangan Prabowo Subianto jadi duet mautnya dalam Piplres 2019 lalu.

Walau kita sama-sama tau endingnya dan Presiden Jokowi memutuskan untuk menggandeng pak Prabowo dan pak Sandiaga, membuka jalan bagi seorang Riza Patria untuk menjadi duet mas Anies jadi wakil gubernur DKI Jakarta. Semenjak menjabat, sejak dilantik 17 Oktober 2017 dan akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022 nanti, banyak kita lihat program-program unggulan mas Anies yang tidak sesuai dengan omongan atau janji-janji saat kampanye.

Bahkan, asli mas Anies tidak mau meneruskan program-program pendahulunya dan merubah kebiasaan yang dilakukan pendahulunya sebagai gubernur DKI Jakarta, semisal menutup balai walikota yang dulunya selalu diserbu oleh warga yang butuh solusi atas permasalahan mereka, bahkan sekedar bertemu, tegur sapa ataupun yang mau foto-foto selfie dengan gubernur atau wakil gubernurnya.

Mas Anies tidak meneruskan program itu karena dianggap tak terlalu baik, apalagi sesudah mereka dilantik, tak berapa lama pagebluk Covid-19 melanda, sehingga Mas Anies menganggap program itu tak bagus untuk kesehatan dan memang walau jarang menerima warga, mas Anies buktinya pernah kena Covid-19 juga, sehingga harus menjalani isoman alias isolasi mandiri usai tiga minggu dinyatakan terpapar Covid-19.

Bahkan saking pedulinya mas Anies akan bahaya Covid-19, mas Anies pernah ketangkap foto dan video -- masih ada buktinya di youtube -- mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) untuk menjenguk dua ekor harimau yang sedang jalani isolasi mandiri (isoman) akibat terpapar Covid-19.

Selain itu, yang membedakan mas Anies dan wakilnya dari yang sebelum-sebelumnya tentunya program-program mereka yang sebenarnya hampir sama, tapi itulah kelebihan Mas Anies yang mampu merangkai dan menata kata sehingga kedengaran lebih wow dan lebih paten dari program pendahulunya.

Dan untuk menuntaskan janji-janji kampanye ini, mas Anies bekerja dalam senyap, diam-diam beliau di tanggal 8 September 2022 ini menurut berita Kompas.com telah meresmikan rumah dengan down payment (DP) nol rupiah di Cilangkap, Jawa Timur. Dan anehnya, baru diresmikan ternyata menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, rusun DP Rp 0 ini belum berpenghuni.

Wah, tapi walau belum berpenghuni sudah ada yang booking alias sudah ada calon pembelinya kan pak? Ternyata belum juga, menurut pak Sarjoko hunian dengan DP 0 persen ini boleh dipasarkan asalkan setelah memiliki SLF alias Sertifikat Laik Fungsi. Menurut Sarjoko, SLF ini sebagai jaminan kepada penerima layanan manfaat. Berbeda dengan milik komersial yang bisa dipasarkan meski baru berupa tanah.

Wah, jadi prosesnya masih lama donk? Diresmikan tapi blom bisa digunakan? Padahal tanggal 13 September nanti mas Anies dan kompatriotnya tak bertugas lagi. Artinya ini akan menjadi tugas Caretaker alias pejabat sementara yang akan dihunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Jadi keberadaan rumah DP 0 persen atau rupiah ini kira-kira hampir sama juga dengan keberadaan Stadion Internasional Jakarta atau lebih keren disebut Jakarta International Stadium lebih disingkat dengan JIS yang konon kata FIFA tak dapat dijadikan tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di tahun 2023 nanti.

Alasannya, stadion berkapasitas 82 ribu orang itu dinilai belum memenuhi kelayakan untuk digunakan jadi event laga sekelas Piala Dunia U-20, bahkan konon untuk jadi tempat laga uji coba Timnas Indonesia Vs Curacao pada 27 September nanti tidak layak digunakan.

Setelah PSSI melakukan uji kelayakan, Stadion JIS dianggap belum memenuhi persyaratan untuk menggelar laga FIFA matchday alias jeda internasional. Berdasarkan hasil inspeksi tim Infrastructure Safety and Security PSSI, Stadion JIS belum memenuhi kelayakan 100 persen infrastruktur yang meliputi area drop off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara.

Selain itu, concourse timur bahkan belum dapat digunakan, perimeter tribune perlu pengkajian ulang, terutama pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh. Lalu sarana prasarana pendukung juga kurang seperti kantong parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar.

Nah, ini baru stadion JIS dan rumah DP 0 persen yang baru diresmikan oleh mas Anies, bagaimana dengan janji-janji mas Anies lainnya? Baru saja, tanggal 7 September kemarin, mas Anies dipanggil KPK dan dimintai keterangan selama 11 jam.

Masalahnya? Tentu polemik pagelaran mobil listrik, mulai dari keputusannya mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021, pemaksaan pagelaran ditengah-tengah gelombang ketiga pagebluk Covid-19, hingga memicu dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, PDI Perjuangan dan Fraksi PSI mengajukan hak interpelasi terkait anggaran pagelaran Formula E miliaran rupiah hingga kejadian paling lucu, mas Anies mengundang 7 fraksi lainnya untuk makan malam bersama.

Masih banyak lagi permasalahan DKI Jakarta yang harus ditanggung oleh Caretaker pengganti mas Anies nantinya. Seorang Caretaker alias Pengemban Tugas Sementara atau Pejabat Sementara pengganti mas Anies dan kompatriotnya itu haruslah bisa menata kota, bukan sekedar menata kata dan bermain kata.

Normalisasi atau apalah itu harus benar-benar diwujudkan agar Jakarta bebas banjir dan mengembalikan kebahagiaan warga DKI Jakarta yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) telah menurun setiap tahunnya, dimana di tahun 2021 indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta berada di urutan 27 dari 34 provinsi tanah air.

Caretaker DKI Jakarta nanti dipilih langsung oleh Presiden Jokowi dan santer beredar bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian belum ada mengantongi nama calon dan juga menerima masukan dari DPRD DKI Jakarta siapa caretaker yang cocok menggantikan mas Anies.

Setelah menerima masukan dari DPRD DKI, Kemendagri akan membahas dan menggodok nama-nama yang masuk serta menyaring tiga nama kandidat yang bakal disampaikan kepada Presiden Jokowi dan penentuan siapa caretakernya ada ditangan Presiden sendiri.

Yang pasti harapan ketua DPRD DKI Jakarta yang sering berseberangan dengan mas Anies adalah harapan rakyat DKI Jakarta, yang mana caretaker atau Pj Gubernur DKI itu adalah orang yang mengerti akan permasalahan DKI Jakarta, karena masa sajabatan caretaker ini cukup panjang juga, hampir lebih satu tahun, sementara Undang-Undang Pilkada membatasi masa jabatan Caretaker itu hanya selama satu tahun, namun Tito Karnavian akan mengevaluasi kinerja caretaker, jika memuaskan bisa ditambahkan masa kerjanya, jika tidak maka akan diganti kembali.

Saat ini santer beredar Caretakernya mas Anies, ada Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.

Dan sepertinya dukungan lebih banyak ke Heru Budi Hartono, selain pekerja keras, penganyom masyarakat, juga paling penting memiliki komunikasi yang baik ke atas dan ke masyarakat, tidak neko-neko, dan paling penting tak usah terlalu pandai merangkai kata, apalagi bersilat lidah dan selalu bermain playing victim atas keadaan yang dihadapi.

Pemimpin itu harus mampu bekerja keras walau dalam kondisi atau keadaan yang sesulit apapun. Menerima tantangan tanpa harus banyak bermain kata, tapi lebih bekerja nyata membangun dan membantu permasalahan warganya.

Jadi siapapun nanti caretaker Pj sementara gubernur DKI Jakarta, diharapkan dapat bekerja dengan baik membangun tata kota, bukan tata kata...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pulih Bersama Selengkapnya
Lihat Pulih Bersama Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun