Invasi Rusia terhadap Ukraina membawa dampak luar biasa terhadap stabilitas ekonomi dunia. Bagaimana tidak? Perang saudara, Rusia dan Ukraina berasal dari rumpun budaya yang sama bernama Slavia Timur ini juga dikenal penghasil minyak sunflower atau bunga matahari yang pasokan minyak nabatinya 17% ke dunia tiba-tiba terhenti akibat perang, mengakibatkan harga CPO melonjak naik karena pengguna minyak ramai-ramai beralih ke CPO alias minyak kelapa sawit mentah. (sumber disini)
Tak hanya perang Rusia versus Ukraina yang sampai sekarang belum usai itu penyebab kelangkaan minyak goreng mengakibatkan emak-emak merana hingga harus berjemur berjam-jam antri mendapatkan minyak goreng langka dan mahal, tapi juga oleh kelakuan para mafia minyak goreng yang telah ditetapkan tersangkanya oleh Kejaksaan Agung, termasuk Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW).
Ulah nyata para sindikat mengakibatkan hilang, langka dan menimbulkan kepanikan bagi emak-emak, masyarakat kecil menengah sampai pedagang dan sektor industri yang sangat membutuhkan pasokan minyak goreng harus pontang-panting mencari solusi atas kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dipasaran.
Tak sampai disitu, nyata juga terlihat kelakuan para menteri-menteri kita yang lebih doyan impor daripada memanfaatkan uang rakyat untuk membangun kestabilan ekonomi kita dengan membeli produk-produk Tanah Air.
Padahal dari segi kualitas dan harga, produk-produk kita pastinya lebih murah dan tak kalah saing dengan produk impor, namun begitulah sifat klasik mendarah daging dalam diri pejabat publik dan susah diubah meskipun Presiden kita untuk kesekian kalinya menginstruksikan agar mengutamakan belanja negara sebesar Rp400 triliun itu diserap pelaku usaha dalam negeri.
Dukungan Nyata Bank Indonesia Kembangkan Kualitas Produk UMKM
Namun, lagi-lagi instruksi Presiden Jokowi tak diindahkan oleh Kementerian atau Lembaga yang dihunjuk melakukan pengadaan dengan dalih klasik lagi, dimana kata mereka produk UMKM itu tak sesuai dengan standar yang dibutuhkan, kualitas tak sebaik dengan barang impor.
Hellow, ini dah tahun 2022 bro, memang ditahun 90-an atau awal tahun 200-an bisalah kita mengatakan kualitas barang kita jauh dari barang impor, namun tahun 2022? Masa ia produk lokal kita masih kalah saing dengan produk luar?
Contoh kecil saja, bola resminya Piala Dunia 2022 yang bakal berlangsung di Qatar, November nanti berasal dari Indonesia, tepatnya dari Kota Pendekar, Madiun, Jawa Timur. Bola resmi bernama Al Rihla, artinya Perjalanan, konon telah diekspor sampai ke lima negara.
Jikapun memang produk kita masih banyak kurangnya, harusnya kementerian dan lembaga negara memberikan pendampingan, pelatihan dan modal yang kuat serta standarisasi produk tak dipersulit dengan birokrasi yang bertele-tele agar sesuai dengan standar yang diinginkan.
Berdasarkan data dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), transaksi belanja dari UMKM baru mencapai 33,6 persen di tahun 2021. Padahal Presiden Jokowi telah meminta minimal anggaran belanja kementerian/lembaga 40 persennya diserap UMKM, sementara di tahun yang sama, untuk pengembangan produk yang masuk e-catalog hanya sebesar 46.903, padahal targetnya harus 70.000 produk.
Inilah pekerjaan rumah pemerintah dan Bank Indonesia dengan tugas tunggalnya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, pun ketika Indonesia didapuk pemegang 'palu' Presidensi G20 sebagai buah dari pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global, menjadikan Indonesia berkesempatan menunjukkan kepemimpinan di kancah internasional, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi global.
Bank Indonesia sampai saat ini telah membuktikan komitmen dalam memajukan UMKM nasional dengan menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia (KKI) pada 26 - 29 Mei 2022. Perhelatan ini merupakan wadah bagi UMKM untuk menampilkan karya kreatif unggulannya yang berkualitas. Tujuannya untuk meningkatkan akses pasar baik secara domestik maupun global (ekspor).
Bank Indonesia sendiri terus konsisten melaksanakan pengembangan UMKM dan sudah mulai terlihat hasilnya, mulai dari korporatisasi UMKM, peningkatan kapasitas produksi, keuangan hingga pemasaran nasional dan global, serta penggunaan platform digital (e-catalogue) untuk memasarkan produk hingga proses transaksi pembayaran (QRIS).
Tak sampai di situ, Bank Indonesia juga terus mendukung Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BWI) dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi, antara lain melalui penyelenggaraan berbagai event strategis Bank Indonesia, perluasan penggunaan QRIS UMKM, program belanja produk-produk UMKM, serta peluncuran aplikasi E-Catalogue Bank Indonesia.
Dukungan Bank Indonesia di Presidensi G20
Sebagai pemegang 'palu' Presidensi G20, Bank Indonesia berperan mendorong inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan akses bagi UMKM, mendorong transisi menuju ekonomi yang berwawasan lingkungan dan mencapai konsensus global terkait perpajakan digital yang tertunda dari target semula di akhir 2020.
Seperti saya kulik dari sumbernya, Indonesia mengajak negara-negara G20 bekerjasama dan berkoordinasi dalam mengatasi pandemi dan kerentanan yang terjadi untuk menjaga dan mendorong pemulihan ekonomi global.Â
Bank Indonesia bersinergi dan mendukung stimulus fiskal yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia melalui stimulus moneter berupa penurunan suku bunga kebijakan hingga sebesar 150bps sejak tahun 2020 (level terendah sepanjang sejarah), menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan senilai 4,8% dari PDB dan melakukan pembelian SBN di pasar perdana (sekitar 3% dari PDB di tahun 2020).
Dalam forum tersebut, Indonesia juga berharap agar terwujud penguatan kerjasama untuk membantu negara berpenghasilan rendah dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan utang.Â
Selain itu, G20 juga meminta IMF untuk mempersiapkan proposal alokasi Special Drawing Rights (SDR) untuk negara-negara anggota guna menjaga likuiditas dan memperkuat cadangan devisa di tengah masih tingginya ketidakpastian akibat pagebluk Covid-19.
Politik Indonesia Bebas dan Aktif Kunci Sukses G20
Mengusung tema 'pulih bersama, tangguh bersama', mata dunia tertuju akan apa langkah strategis Indonesia mendorong pemulihan ekonomi dunia pasca pagebluk Covid-19? Pun seberapa jagonya Indonesia berkoordinasi membangun kerjasama diantara para anggota G20 mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan di tengah era digital agar dapat keluar dari krisis secara merata, serta menghasilkan pemulihan berkualitas dan berjangka panjang?
Banyak pihak gregetan dan harap-harap cemas akan sikap Indonesia sebagai pemegang 'palu' Presidensi G20 terhadap konflik Rusia versus Ukraina. Lagi-lagi Presiden Jokowi membuktikan kepiawiannya serta ketegasannya untuk tidak berpihak kepada salah satu negara berkonflik dan tetap mengusung pilihan Politik Bebas Aktif yang telah diatur dalam Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, dimana dalam ketetapan itu mengandung dua hal pokok.
Pertama, politik bebas aktif merupakan sebuah sikap anti imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun. Kedua, politik bebas aktif mengabdi pada kepentingan nasional. Sementara setelah era reformasi, politik bebas aktif diatur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 untuk lebih ditekankan pada bidang ekonomi yang berkaitan dengan hubungan kerja sama di dunia internasional.
Sejak pertama kali dicetuskan oleh Sutan Sjahrir saat berpidato dalam acara Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada 23 Maret-2 April 1947, yang kemudian dipertegas oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang" pada 2 September 1948, sikap Indonesia dalam peta politik luar negeri cukup terang benderang yaitu Politik Bebas Aktif.
Dengan mencermati panjangnya sejarah Indonesia dalam memerankan politik bebas aktif di dunia internasional, termasuk penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung, Indonesia tentu saja menentang invasi Rusia terhadap Ukraina, sebab inti dari politik bebas aktif adalah mengedepankan perdamaian dunia.
Namun, bentuk dukungan itu harus hati-hati dan tidak latah, apalagi melakukan blunder untuk ikut terlibat memboikot atau memutus hubungan diplomatik dengan salah satu pihak, baik itu Rusia maupun Ukraina.
Dan Presiden Jokowi menegaskan sikap inklusivitas sebagai prioritas kepemimpinan Indonesia di G20 untuk "tak meninggalkan siapa pun". Penegasan Presiden tersebut sedikit banyak memperjelas sikap Indonesia dalam kancah pergaulan internasional untuk merangkul semua negara tanpa terkecuali.
Bahkan, sebagai bentuk upaya Indonesia mendamaikan dua negara bertikai, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sampai rela terbang ke langit Ukraina guna bertemu Presiden Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina, Rabu 29 Juni lalu untuk menyampaikan pesan perdamaian.
"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia."Â Lewat pernyataan itu, Presiden secara implisit menyerukan agar perang dihentikan karena merugikan tatanan dunia secara umum, tanpa menghakimi pihak mana yang salah dan mana pihak yang benar.
Usai mendengar curhatan Presiden Ukraina, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kembali terbang ke langit Moskow, Rusia via Polandia, mendarat dengan selamat dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin diantara meja kecil yang melingkar. Kedekatan dan kehangatan kedua pemimpin karismatik itu terlihat jelas dan Presiden Jokwoi menyampaikan pesan perdamaian dan meminta perang agar segera disudahi.
Pilihan sikap politik luar negeri bebas aktif, pilihan cerdas yang menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dengan menjadi Presidensi G20, tanpa mengabaikan kondisi politik dunia saat ini, Indonesia secara independen dan aktif akan tetap mendorong keberhasilan pembahasan isu-isu prioritas G20 tahun ini yaitu, konektivitas dan pemulihan ekonomi pasca pagebluk Covid 19, kemampuan literasi, serta aliran data lintas negara dan aliran data secara bebas berbasis kepercayaan.
Pilihan politik bebas aktif membuat Indonesia secara leluasa dapat membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan banyak negara maju dan berkembang, di saat dunia mulai bangkit dari keterpurukan akibat pagebluk Covid 19.
Sumber Artikel:
