Dalam forum tersebut, Indonesia juga berharap agar terwujud penguatan kerjasama untuk membantu negara berpenghasilan rendah dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan utang.Â
Selain itu, G20 juga meminta IMF untuk mempersiapkan proposal alokasi Special Drawing Rights (SDR) untuk negara-negara anggota guna menjaga likuiditas dan memperkuat cadangan devisa di tengah masih tingginya ketidakpastian akibat pagebluk Covid-19.
Politik Indonesia Bebas dan Aktif Kunci Sukses G20
Mengusung tema 'pulih bersama, tangguh bersama', mata dunia tertuju akan apa langkah strategis Indonesia mendorong pemulihan ekonomi dunia pasca pagebluk Covid-19? Pun seberapa jagonya Indonesia berkoordinasi membangun kerjasama diantara para anggota G20 mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan di tengah era digital agar dapat keluar dari krisis secara merata, serta menghasilkan pemulihan berkualitas dan berjangka panjang?
Banyak pihak gregetan dan harap-harap cemas akan sikap Indonesia sebagai pemegang 'palu' Presidensi G20 terhadap konflik Rusia versus Ukraina. Lagi-lagi Presiden Jokowi membuktikan kepiawiannya serta ketegasannya untuk tidak berpihak kepada salah satu negara berkonflik dan tetap mengusung pilihan Politik Bebas Aktif yang telah diatur dalam Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, dimana dalam ketetapan itu mengandung dua hal pokok.
Pertama, politik bebas aktif merupakan sebuah sikap anti imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun. Kedua, politik bebas aktif mengabdi pada kepentingan nasional. Sementara setelah era reformasi, politik bebas aktif diatur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 untuk lebih ditekankan pada bidang ekonomi yang berkaitan dengan hubungan kerja sama di dunia internasional.
Sejak pertama kali dicetuskan oleh Sutan Sjahrir saat berpidato dalam acara Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada 23 Maret-2 April 1947, yang kemudian dipertegas oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang" pada 2 September 1948, sikap Indonesia dalam peta politik luar negeri cukup terang benderang yaitu Politik Bebas Aktif.
Dengan mencermati panjangnya sejarah Indonesia dalam memerankan politik bebas aktif di dunia internasional, termasuk penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung, Indonesia tentu saja menentang invasi Rusia terhadap Ukraina, sebab inti dari politik bebas aktif adalah mengedepankan perdamaian dunia.
Namun, bentuk dukungan itu harus hati-hati dan tidak latah, apalagi melakukan blunder untuk ikut terlibat memboikot atau memutus hubungan diplomatik dengan salah satu pihak, baik itu Rusia maupun Ukraina.
