Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di fase awal ini, Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, serta Sekretariat Negara akan berpindah ke Ibu Kota Negara yang baru yang berada di sebagian area Kabupaten Penajam Panser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Dalam upaya pemindahan tahap awal ini, pemerintah meminta dukungan semua pihak, terutama aturan turunan yang jelas dalam dan rinci sebagai pendukung IKN, mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaannya, tata kelola pemerintahan, masa transisi, hingga penahapan relokasi.
Harus dipikirkan daya dukungnya, karena menyiapkan manusia dari luar daerah untuk tinggal dan hidup bersama dengan masyarakat Kalimantan Timur Asli, bukanlah perkara mudah, setidaknya jangan sampai terjadi konflik akibat pemidahan ASN dan kedatangan masyarakat dari luar Kalimantan ke IKN baru.
Sementara, untuk pendanaan jelas menggunakan dana APBN sebesar 19% dan selebihnya ditanggung oleh swasta dan BUMN. Jangan dilupakan juga bahwa IKN didukung oleh negara-negara besar.
Ada Putra Mahkota Pangeran Uni Emirat Arab (UEA), Mohammed bin Zayed (MBZ). Tak tanggung-tanggung, UEA disebut investasi sebesar Rp 142,6 Triliun. Sementara yang berminat masih antri dibelakang, seperti Inggris, Jerman, Cina, Korea, dan Jepang.
Artinya apa? Bahwa Presiden Jokowi optimis bahwa pembangunan IKN yang membutuhkan dana sekitar 35 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 501 triliun itu dapat ditalangi dengan baik lewat gotong-royong antara APBN, BUMN dan kerjasama dengan negara lain yang sudah berinvestasi seperti negara UEA.
Kita juga harus optimis, bukan pesimis dengan menebarkan hoaks atau mencibir, malah ada yang menyakiti sesama rakyat Indonesia yang beda suku, agama dan budaya dengan menghina atau mengucapkan rasisme, tapi kita harus dukung langkah besar pembangunan IKN baru ini...
