Hanya PKS Tolak Nusantara dan Pemindahan Ibu Kota Negara

Siapa bilang politik itu suci? Akh yang ada politik itu busuk dan kotor. Salah satu buktinya, lihatlah apa yang dilakukan oleh PKS dan gerombolan atau kelompok-kelompok yang tidak suka akan kebangkitan Indonesia dengan Ibu Kota Barunya yang terletak di Kalimantan Timur?

Ya, usai Ketua DPR Puan Maharani mengetok palu tanda DPR setuju akan rancangan Undang-Undang Ibukota Baru menjadi Undang-Undang, sehingga proses pembangunan megaproyek IKN alias Ibu Kota Negara yang juga secara resmi namanya diusung Presiden Jokowi dengan sebutan Nusantara, dapat dilaksanakan karena sudah memiliki dasar hukum yang sudah kuat.

Dengan disahkannya Undang-Undang IKN ini, maka praktis megaproyek pemindahan ibu kota negara akan dilaksanakan secara bertahap dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun, walau kenyataannya banyak suara-suara sumbang dan ada partai bernama PKS tidak setuju dengan Undang-Undang IKN yang telah disetujui oleh semua fraksi dan pansus IKN alias Panitia Khusus Ibu Kota Negara, itu tidak berpengaruh karena PKS memang sejak era pemerintahan Presiden Jokowi berkuasa adalah oposisi yang tidak pernah melihat sisi baik dari pemerintahan ini.

Lantas mengapa PKS getol dan bahkan sekarang memainkan isu-isu, bahkan menebarkan hoaks alias berita bohong seputar pemindahan ibu kota negara ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam  Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini?

Menurut berbagai sumber berita yang penulis baca, alasanya memang tak masuk akal dan dibuat-buat, itulah mengapa saya katakan politik itu bukanlah suci, melainkan kotor dan menebarkan aroma busuk, karena ditungganggi oleh kepentingan-kepentingan politik sekelompok orang, bukan memikirkan kepentingan bersama demi kemajuan Indonesia ke masa yang akan datang.

Alasan PKS untuk tidak mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, plus nama ibu kota baru yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi bernama Nusantara, tak lebih dan tak kurang karena PKS menganggap masih banyak masalah dan membebani negara.

Sungguh alasan tak masuk akal, memangnya ibu kota sekarang sudahkah aman-aman saja? Apa tidak ada masalah yang timbul di DKI Jakarta? Lihat saja sekarang, masalah semakin banyak, kota makin amburadul, sedikit hujan sudah banjir, apalagi sumur resapan yang dijanjikan ternyata tidak sanggup menyerap air yang turun, hanya bisa menyerap anggaran yang sudah habis dan dihambur-hamburkan untuk proyek unfaedah, karena memang nyatanya dipimpin oleh pemimpin seiman yang pandai menata kata.

Nusantara, Bukti Visioner dan Kejeniusan Presiden Jokowi

Sungguh visionernya Presiden Jokowi dalam memilih nama Nusantara untuk menggambarkan bagaimana fungsi dan tujuan dari mega proyek pemindahan ibu kota baru negara Indonesia ini. Beliau sekali lagi membuktikan kejeniusan dalam pemilihan kata magis untuk mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap kokoh berdiri walau nantinya sudah berganti ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Panser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Beliau tak peduli, ibarat kata 'anjing menggonggong, kafilah berlalu', beliau tak ambil pusing akan kritikan, karena memang itulah yang mengalir dalam pikirannya untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan rakyat Indonesia.

Nama Nusantara bukanlah bahasa baru dalam benak, hati dan pemikiran kita, karena kata Magis ini sudah didengung-dengungkan dan dibuktikan jauh ribuan tahun lalu ketika seorang mahapatih dari kerajaan Majapahit bernama Patih Gajah Mada mengucapkan janji untuk menyatukan nusantara dalam Kerajaan Majapahit. Kinipun Presiden Jokowi sangat berharap agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh dalam wilayah Kesatuan yang kerap disebut dengan kata Nusantara.

Nusantara menggambarkan Indonesia dengan seluruh isinya. Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan yang ada di Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu kota negara baru yang dikenal dengan nama Ibu Kota Republik Indonesia mempresentasikan realitas kemajemukan yang ada.

Nusantara dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografis Indonesia dengan konstituen pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Nusantara sendiri menggambarkan kesatuan pulau geografi- antropologi.

Kata Nusantara kembali didengungkan dengan gigihnya oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara dan Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno untuk menggelorakan penggunaan kata Nusantaran mengganti nama Hindia Belanda yang kala itu digunakan bagi negeri kita bekas jajahan Belanda.

Lantas mengapa ditolak oleh PKS? Apakah PKS tidak suka dengan nama Nusantara? Mereka bisanya menyumbangkan nama apa untuk ibu kota negara baru?

Ada juga pertanyaan mengapa pindah ibu kota? Mengapa harus di Kalimantan Timur? Pemindahan Ibu Kota Negara ini didasarkan pada keunggulan wilayah dan sejalan dengan visi lahirnya sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Nusantara, dimana dilihat dari empat segi.

Pertama, dari sisi lokasi letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah Wilayah Indonesia, yang dilewati alur laut Kepulauan Indonesia, yaitu Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut taman nasional dan regional.

Kedua, lokasi Ibu Kota Negara memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan dan jalan yang lebih baik, serta ketersediaan infrastruktur lainnya seperti jaringan, energi, dan air minum yang memadai.

Ketiga, lokasi ibu kota negara berdekatan dengan dua lokasi pendukung yang sudah berkembang, yaitu kota Balikpapan dan kota Samarinda.

Keempat, miminmya resiko terkena bencana alam. Yang terutama, kita harus membangun pola pikir baru dengan resminya pemindahan Ibu Kota Negara, dimana nantinya akan terwujud Pusat Pemerintahan yang berbasis inovasi dan teknologi, serta berbasis Green City alias Kota Hijau.

Jangan dilupakan juga bahwa Ibu Kota Negara baru ini nantinya akan menjadi strategi baru pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tak lagi bertumpu di Pulau Jawa saja atau JawaSentris, tetapi akan terwujud pemerataan ekonomi baru dari Sabang hingga Merauke.

Semoga saja PKS sadar dan mengerti mengapa pemindahan Ibu Kota Negara ini sangat penting untuk masa depan Indonesia, karena faktanya memang ibu kota sekarang lebih banyak masalahnya dan makin berpotensi bermasalah apabila tidak dipindahkan.

Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur, dimana sekarang ini terjadi krisis ketersediaan air di Pulau Jawa dan Bali, kondisi paling buruk terjadi di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur.

Disamping itu, konversi lahan, pertumbuhan urbanisasi yang meningkat dari tahun ke tahun, penurunan daya dukung lingkungan di DKI Jakarta, hingga ancaman banjir, gempa bumi dan tanah turun di DKI Jakarta adalah potensi yang membuat ibu kota harus dipindahkan, seperti mimpi Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno.

Ya, semoga orang-orang PKS maupun yang tidak setuju dengan rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, plus penamaannya jadi Nusantara, setelah membaca artikel ini, tiba-tiba mendapatkan roh kebaikan untuk mendukung.

Dan semoga PKS bukanlah partai berkuasa, mengingat pembangunan dan pemindahan megaproyek IKN ini berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga ketika pemerintahan berganti, megaproyek ini tetap berjalan hingga benar-benar selesai diperkirakan tahun 2035, karena sekali lagi megaproyek pemindahan IKN ini bukanlah inisiasi Presiden Jokowi semata, melainkan keinginan The Founding Father's dan disetujui oleh DPR yang jadi wakil Seluruh Rakyat Indonesia...