Bukan rahasia umum lagi bila dikatakan daya saing dan produktivitas kerja di negeri kita ini masih rendah, namun menginginkan gaji yang sangat tinggi.Â
Salah satu penyebab utamanya mengapa daya saing dan tingkat produktivitas pekerja kita masih rendah, dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah plus kurangnya pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawannya.
Isu tenaga kerja dengan upah minimumnya memang 'asyik' untuk dibahas setiap tahunnya, untuk tahun ini usai pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 'ketok palu' soal penetapan Upah Minimum (UM) hanya naik sebesar 1,09 persen saja, memantik berbagai reaksi pro dan kontra, bahkan ada yang tampil bak 'pahlawan kesiangan' untuk menenangkan pendemo dengan janji-janji manis hingga disoraki 'the next presiden'.
Terbukti, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta kemarin Jumat 19 November 2021, mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan upah mininum sebesar 10 persen pada tahun depan dan segera mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum 2022.
Saat berorasi, perwakilan buruh juga menolak surat edaran Kemenaker dan surat edaran Mendagri yang dinilai melegitimasi upah merah bagi kaum pekerja.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan berbagai federasi buruh mengancam akan mogok selama tiga hari di awal Desember 2021.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan mogok nasional akan diikuti dua juta buruh dari 30 lebih provinsi dan ratusan kabupaten kota. Â
Ini merupakan protes atas penetapan rata-rata upah minimum yang hanya naik 1,09 % tahun depan, dan berlaku batas atas-batas bawah. Ketentuan ini dituding semakin menjauhkan kaum buruh untuk bisa mencicipi upah layak.
Benarkah demikian? Jika merujuk dari apa yang dikatakan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari bahwa kondisi saat ini Upah Minimum (UM) di Indonesia terlalu tinggi jika dikomparasi atau dibandingkan dengan nilai produktivitas tenaga kerja, dimana nilai efektivitas tenaga kerja Indonesia berada di urutan ke-13 Asia, dinilai baik itu dari jam maupun tenaga kerjanya dinilai secara nasional, komparasinya ketinggian dengan produktivitasnya.
Jadi pemahamannya mungkin seperti ini, memang harus diakui bahwa di setahun bisa hari libur itu mencapai 20 hari, belum lagi ditambah dengan beragam cuti, mulai dari cuti bersama, cuti tahunan, cuti kelahiran anak, cuti khitanan, cuti menikah hingga cuti keluarga meninggal, sehingga berpengaruh besar pada hasil kerja atau output yang dilakukan tenaga kerja di Indonesia pun menjadi minim. Otomatis nilai produktivitaspun menjadi rendah.
Apakah ini berpengaruh pada rendahnya upah minimum yang harus diterima oleh para pekerja yang sering disebut buruh ini? Ya bisa jadi, tapi memang disamping produktivitas, akibat pandemi Covid-19 memang berpengaruh pada keputusan pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan kenaikan upah minimum 2022 yang hanya naik sebesar 1,09 persen.
Selain jumlah libur yang terlalu banyak, ditenggarai produktivitas para pekerja di Indonesia pun masih kalah dari Thailand, di mana Thailand poinnya mencapai 30,9 sedangkan Indonesia hanya 23,9. Adapun dari sisi upah, upah minimum di Indonesia justru lebih tinggi dari Thailand.
Di Thailand dengan nilai produktivitas 30,9 poin upah minimumnya mencapai Rp4.104.475, upah minimum tersebut diberlakukan di Phuket. Sementara, di Indonesia, dengan upah minimum di Jakarta mencapai Rp4.453.724, nilai produktivitasnya cuma mencapai 23,9 poin saja.
Sehingga komparasinya itu di situ, karena nilai jam kerja jadi lebih sedikit, makanya upah itu ketinggian nggak sesuai dengan produktivitas jam kerja dan efektivitas tenaga kerja. Sehingga kebijakan pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional, dan diharapkan upah menjadi pembanding yang adil terhadap nilai produktivitas.
Setelah diputuskannya upah minimum tahun 2022 yang hanya 1,09 persen, maka tugas pemerintah memastikan kepatuhan pelaku usaha dala memberikan gaji sesuai aturan. Dimana provinsi di setiap daerah juga diberikan kewenangan untuk menaikkan Upah Minimunya sesuai dengan instruksi pemerintah.
Sumatera Utara juga sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 senilai Rp2.522.609. Angka ini meningkat Rp23.186 atau 0,93 persen dari UMP 2021 senilai Rp2.499 423.
Penetapan UMP tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 188.44/746/KPTS/2021. Peningkatan yang tak sampai satu persen menuai penolakan dari kalangan buruh. Sejumlah serikat mengancam mogok kerja pada Desember 2021.
"Saya belum dengar ada mogok," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sumatra Utara Baharuddin Siagian kepada Bisnis, Minggu (21/11/2021).
UMP Sumatra Utara tahun depan ditetapkan senilai Rp2.522.609, naik 0,93 persen dari UMP 2021. Meski begitu, kenaikan dianggap tidak signifikan. Apalagi UMP Sumatra Utara sama sekali tidak meningkat pada tahun ini.
Di sisi lain, penambahan upah senilai Rp23.186 tidak berarti besar bagi peningkatan daya beli buruh.
Penetapan UMP wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Semoga semua pihak bisa menerima kenaikan upah minimum ini dengan kondisi ekonomi yang masih proses pemulihan pasca pandemi Covid-19.
