Sederhananya begini. Setiap warga negara punya suara yang sama. Sejajar. Tidak ada lagi embel-embel: Profesor, Petani, Nelayan, Buruh, Wanita, atau Pria. Satu nyawa satu suara. Pandangan ini bukan imajiner tapi sungguh revolusioner.
Zaman dulu tidak pernah terpikirkan; bayangkan saja suara raja, orang kaya, sama dengan pemburu kodok. Inilah demokrasi itu. Menguliti manusia pada identitas tunggalnya: sama-sama manusia. Humanisme. Bukankah ini sesuatu yang sangat indah?
Untuk kebutuhan pemilu dibutuhkan data informasi penduduk. Ini bukan pekerjaan ringan. Ini jelas berat untuk negara yang menduduki peringkat ke-4 jumlah penduduk terbesar di Planet Bumi.
Dengan data akurat akan memberi kejelasan siapa yang berhak mencoblos maupun yang tidak berhak, sehingga tidak memberi celah pada kecurangan.
Pada masyarakat yang sudah maju--Amerika, Jerman, dan Jepang--pencatatan penduduknya sudah sangat rapi, maka hal semacam itu perkara mudah. Sangat mudah. Tinggal diolah oleh otoritas yang berwenang data yang dibutuhkan sudah siap dalam waktu singkat.
Bagaimana dengan Indonesia?Â
Negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Untuk sampai ke sana butuh waktu. Dan juga butuh dana yang tidak sedikit. Kita sedang menuju ke sana.
Untuk saat ini Komisi Pemilihan Umum menggunakan SDM untuk mendata seluruh warga negara yang berhak untuk memilih maupun yang tidak. Proses ini dikenal dengan coklit--pencocokan dan penelitian.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lewat PPS membentuk badan ad hoc, badan sementara dengan tugas khusus, yakni Pantarlih--Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih. Mereka lah yang berada di garis depan pembaharuan data pemilih.
Suka Duka Menjadi Pantarlih
Pantarlih adalah organ vital bagi terselenggaranya pemilu di Indonesia. Posisinya sangat penting. Kelewat penting. Merekalah yang bertugas memperbaharui data kondisi terbaru daftar pemilih supaya relevan dan mutakhir.
