Analisis dari Kebijakan Kampus Merdeka, Memerdekakan atau Memperbudak?

Didalam hal ini yang menjadi sorotan ialah masalah magang karena menurut penulis tidak semua mahasiswa memiliki minat dan bakat didalam pemenuhan kegiatan selain magang, jikapun ada mahasiswa yang banyak memliki minat di wirausaha tetapi tidak banyak pula yang memiliki modal yang memadai inilah yang menjadi pr pemerintah dalam pendanaan modal bagi mahasiswa yang merintis usahanya. 

Balik ke fokus yaitu magang dalam penerapan ini tentunya mahasiswa akan dibentuk wataknya bukan sebagai pencipta inovasi tetapi menjadi pegawai kantoran yang berbaju rapi.

Dan dalam hal ini kita akan mencoba meletakkan diri kita menjadi seorang manajer perusahaan yang dimana di depan kita terdapat dua pilihan yaitu menggunakan lulusan fresh graduate ataupun pengangguran baru lulus dari univ yang notabene ketika diperkerjakan harus ada kontrak yang jelas dan gaji yang tetap pula. 

Disisi lain kita ada pillihan menggunakan tenaga magang yang kualitas tidak kalah dari para fresh graduate tetapi bisa digaji/upah dengan sukarela dan bisa kapanpun di PHK. Tentunya kita akan memilih pilihan kedua tersebut, karena dalam jiwa seorang pengelola sangat mendasar pada teori Adam smith yaitu "dengan pengorbanan (modal) yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil (keuntungan) sebesar-besarnya". 

Tentunya hal ini akan sangat kontradiksi dengan tujuan awal yaitu ingin mempersiapkan mahasiswa pasa pasar yang justru akan menimbulkan penyebab-penyebab pengangguran baru dikalangan lulusan mahasiswa. 

Fokus kedua mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama tentunya hal ini mungkin sangat bagus untuk menunjang ke multi talent an sesesorang yang bisa mempelajari hal diluar prodinya. 

Dibalik hal itu tentunya akan banyak mahasiswa yang berfokus mengambil ke sisi mata kuliah inti/terapan sehingga melupakan matakuliah prerequisite atau yang disebut mata kuliah prasyarat seperti contoh si A mengambil matakuliah implementasi kebijakan publik di FIA yang dimana sebelum mempelajari hal tersebut si A seharusnya mempelajari dasaran dulu seperti pengantar ilmu administrasi publik agar tidak timbulnya mis konsepsi dalam memandang kebijakan publik.

Suatu kebijakan tidak akan bisa benar-benar putih (menguntungkan seutuhnya) maupun benar-benar hitam (merugikan seutuhnya) tinggal dimana kita bisa membantu dalam mengurangi nilai hitam dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan tersebut dengan sama-sama mengkritisinya. 

Pemerintah juga sebagai governance sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip good governance  seperti adanya transparasi terkait kebijakan, adanya akuntabilitas yang jelas dan yang paling penting adanya pastisipasi yang dimana dalam kebijakan kampus merdekap artisipasi bisa berasal mahasiswa dan civitas akademis yang lain.