Mohon tunggu...
Telisik Data
Telisik Data Mohon Tunggu... Penulis - write like nobody will rate you

Fakta dan data otentik adalah oase di tengah padang tafsir | esdia81@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Jumlah Menteri Korup Kabinet Jokowi Lampaui Era SBY

2 Oktober 2023   15:39 Diperbarui: 20 Oktober 2023   13:50 353
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tetapi komitmen Jokowi memberantas korupsi tampaknya kurang dilengkapi instrumen pembelajaran dalam hal cara pencegahan. Atau jangan-jangan seperti kartun Disney, tikus selalu jauh lebih cerdas dibanding kucing.

Ada apa dengan integritas kabinet Jokowi? Apakah persoalan korupsi itu bibitnya ada sejak awal ataukah muncul di tengah perjalanan?

Menilik profil para pelaku yang semuanya adalah kader partai (koalisi), kita bisa menduga bahwa ada sisi yang rawan pada aspek ini. Berkaitan dengan hal ini sejumlah hipotesa bisa diajukan.

Pertama, semuanya berjalan normal sampai pada satu titik di mana hasrat mencuri menteri muncul ketika ada kesempatan. Integritas yang sedari awal dijunjung tinggi lalu sirna serta merta.

Kedua, lingkungan parpol menekan sedemikian rupa sehingga kader menteri harus atau merasa harus menyediakan uang dalam jumlah di luar kesanggupannya (gaji).

Ketika mengerjakan target tugasnya otomatis menteri tak bisa nyambi. Tak bisa jadi Youtuber, dagang, jadi konsultan, atau main judi online. Yang ada adalah uang anggaran dan itu yang rawan dikutip dengan meminjam tangan pemenang proyek atau tender.

Uang itu mungkin akan digunakan sebagai logistik pemilu legislatif periode berikutnya. Pasca-menteri belum tentu menjabat lagi. Logika umum kader partai adalah jadi anggota DPR/DPRD, kalau tidak di pemerintahan.

Atau untuk keperluan-keperluan lain di mana menteri parpol relatif mengalami tekanan tertentu untuk mencuri anggaran dan itu tidak dialami oleh menteri profesional.

Kita tidak tahu apa yang telah riil Jokowi lakukan supaya anggaran tidak disikat anak buahnya sejak satu-dua kasus pertama terjadi. Apakah hanya mengandalkan KPK saja dan tak punya power untuk mengontrol menteri parpol, ataukah sudah mati-matian berusaha tetapi hasrat mengutil itu yang sudah sulit dikendalikan.

Lantas apa implikasi dari rekor korupsi kabinet yang baru pecah ini di masa mendatang?

Sebagai warga tentunya kita tidak menginginkan pencurian terus-menerus terjadi. Ganti presiden, ganti menteri, ganti program; korupsi seharusnya tidak semakin liar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun