Simak Aturannya, Polisi Tidur Jangan Sampai Membuat Pemotor Terkapar

Polisi tidur atau speed bump di Jl. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara, dibongkar. Pengguna lalu lintas mengeluhkan keberadaan polisi tidur tersebut karena terlalu lebar sehingga menyaru seperti zebra cross. Akibatnya sejumlah pengendara terutama motor berjatuhan terpeleset.

Pengemudi tertipu oleh badan jalan yang ditinggikan yang tidak terlihat, atau diasumsikan tidak ada. Berdasarkan penampakkan mata, garis hitam putih zebra cross secara otomatis dianggap sebagai sebagai tempat menyeberang jalan yang rata. Alhasil ketika motor atau mobil lewat dengan kecepatan pelan saja bisa tergelincir atau terlontar.

Warga pengguna jalan (Detik.com, 25/8/2022):

"Bahaya banget. Sumpah. Bikin orang jatuh semua, udah banyak yang jatuh. Itu bahaya banget. Sumpah."

Kasudin Bina Marga Jakut, Ilham Raya, mengatakan bahwa tanggul jalan itu dibuat berdasarkan hasil rapat bersama Wali Kota Jakarta Utara. Tujuan awal pemasangan yaitu untuk mencegah balapan liar yang kerap terjadi dan mengganggu warga. 

Setelah dibongkar, Kasudin Bina Marga selanjutnya akan memasang speed trap. Penempatannya yaitu di sejumlah titik di kedua ruas jalan.

Speed trap atau pita penggaduh (Foto: Liputan6.com).

Solusi pembuatan speed trap itu dapat menengahi kepentingan kedua belah pihak. Warga setempat yang tak ingin terganggu balap liar dan pengemudi kendaraan yang membutuhkan keselamatan; keduanya terpenuhi. 

Terkait pembuatan polisi tidur, acuannya hukum atau peraturan yaitu Undang-undang Lalu Lintas dan Jalan Raya (UU LLAJ). Menurut UU yang berlaku sejak tahun 2009 itu, polisi tidur atau speed bump termasuk salah satu perlengkapan jalan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengamankan pengguna jalan (Hukumonline.com).

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Kemudian, peraturan yang menjelaskan detilnya ada pada Permenhub 14/2021 yaitu berikut ini.

• Speed bump;

- terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;

- tinggi antara 5 cm sampai 9 cm, lebar total antara 35 cm sampai 39 cm dengan kelandaian paling tinggi 50%; 

- kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm sampai 50 cm.

• Speed hump;

- terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;

- ukuran tinggi antara 8 cm sampai 15 cm, lebar bagian atas antara 30 cm  sampai 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%; 

- kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.

• Speed table.

Ilustrasi speed table (Foto: Trafficlogix.com).

- terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan;

- ukuran tinggi antara 8 cm sampai 9 cm, lebar bagian atas 660 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%;

- kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.

Sayangnya, untuk penyebutan ketiga perlengkapan jalan di atas dalam Permenhub tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Juga istilah polisi tidur itu tidak ada dalam peraturan resmi. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, speed bump, speed hump, dan speed table tampaknya semua pukul rata disebut polisi tidur.

Berdasarkan ketentuan warna, speed bump Danau Sunter yang bercat hitam putih itu sebenarnya tidak melanggar meski tampilannya memang persis zebra cross. Tentang perizinannya tentu tidak ada masalah karena pembuatnya adalah pemerintah kota sendiri.

Pembongkaran polisi tidur atau speed bump jalan Danau Sunter (Foto: MPI/ Yohannes Tobing via Metrosindonews.com).

Lantas apa yang membuat Bina Marga membongkar alat perlengkapan jalan itu?

Persoalan tampaknya ada pada ukuran lebar polisi tidur itu. Ukurannya melebihi standar baku lebar speed bump yaitu maksimal 39 cm.

Karena terlalu lebar dan bercat belang penampilannya menjadi sama persis dengan tempat penyeberangan. Pengemudi akan berpikir bahwa tak ada perubahan ketinggian di titik itu dan melintas cepat saat tak ada orang menyeberang --karena memang bukan zebra cross--. Lalu kemudian mereka --pemotor-- terkapar akibat terpeleset salah perhitungan.

Dimensi lebar yang melebihi batas dan tampilannya itu tidak sinkron dengan Permenhub Tahun 2018 tentang penempatan dan pemasangan polisi tidur yang harus memperhatikan:

1. desain geometrik jalan;
2. karakteristik lalu lintas;
3. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
4. kondisi struktur tanah;
5. perlengkapan jalan yang sudah terpasang; dan
6. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.

Pada poin di bagian akhir (f) jelas, bahwa polisi tidur harus memperhatikan fungsi dan arti perlengkapan jalan lain. Dengan dimensi polisi tidur yang terlalu lebar plus cat belang maka fungsi dan artinya menjadi rancu dengan alat perlengkapan jalan yang lain yaitu zebra cross.

Dan terjadilah selanjutnya, konflik kepentingan antara dua maksud baik; melindungi warga dari gangguan balap liar, dengan keharusan menjaga keselamatan pengguna jalan.

Dengan dibongkarnya polisi tidur rasa zebra cross itu mudah-mudahan masyarakat dan juga pemerintah lebih teliti sebelum membuat atau membangun terutama yang terkait keselamatan. Meski maksudnya baik tetapi jika ada pelanggaran --meski tampak kecil-- bisa-bisa malah merugikan pihak lain.***