Taman Mini Indonesia Indah yang luasnya begitu rupa ternyata sebelumnya dikuasai  Yayasan Harapan Kita. Lahan 146,7 hektar tersebut dikelola bukan oleh negara selama 44 tahun.
Baca: Keppres Soeharto Langsung Dibayar Jokowi Tunai
Di Megamendung, pemerintah juga menggugat  lahan ex-FPI seluas 30 hektar melalui PTPN VIII.  Menurut anggota DPR Tubagus Hasanuddin luas total lahan di kawasan Puncak Bogor itu sekitar 352,67 hektar yang bermasalah. Tidak hanya FPI saja yang terlibat tetapi juga ada sejumlah jenderal, yayasan, hingga perusahaan Korea (sindonews.com, 27/12/2020).
Ada pula aset lahan sitaan yang berada di kawasan Kabupaten Lebak. Kejaksaan Agung memburu ratusan bidang tanah yang dimiliki tersangka korupsi Asabri, Benny Tjokro. Luas lahan --yang di Lebak saja-- yaitu 7.190.000 meter persegi atau 719 hektar.
Kasus-kasus di atas bisa dikatakan menyangkut lahan negara atau menggunakan uang negara. Yang lebih memprihatinkan adalah jika makelar dan mafia tanah menipu individu warga. Korbannya bisa siapa saja.
Keluarga Dino Patti Djalal adalah contoh paling gamblang bagaimana mafia tanah bisa memangsa siapa saja. Dino Patti Djalal adalah mantan Wakil Menlu zaman SBY dan juga pernah menjadi Dubes RI untuk Amerika Serikat. Yang kena tipu bukan Dino, tetapi ibunya.
Dino Patti Djalal (twitter.com, 9/2/2021):
"Sy mohon perhatian Gubernur @aniesbaswedan+Kapolda Metro utk meringkus SEMUA komplotan mafia tanah yg kiprahnya semakin rugikan + resahkan rakyat. Sy juga harap masyarakat agar berani lawan mafia tanah. Para korban mafia tanah agar bersatu melawan mrk #berantasmafiatanah."
Dalam kasus ini polisi berhasil menangkap 15 anggota komplotan mafia tanah. Mereka itu masing-masing memiliki peran yang mengatur seolah-olah terjadi jual beli yang sah padahal palsu.
Kita tentu menginginkan peran pemerintah lebih aktif dalam memberantas mafia tanah dan transparansi pembebasan lahan warga yang terdampak proyek. Warga yang mendapat ganti untung dan mafia tanah yang tergulung mudah-mudahan bukan hanya kabar sesaat.*** Â
