Mohon tunggu...
Telisik Data
Telisik Data Mohon Tunggu... Penulis - write like nobody will rate you

Fakta dan data otentik adalah oase di tengah padang tafsir | esdia81@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kubu Moeldoko Sarankan Bikin Partai Baru, SBY Harus Legowo

5 April 2021   16:57 Diperbarui: 5 April 2021   19:57 690
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

M Rahmad, jubir Demokrat versi KLB:

"Terkait opsi kedua Andi yang menawarkan membuat partai baru, maka kami bersama tokoh-tokoh pendiri Partai Demokrat yang dulu mereka berdarah-darah mendirikan partai tahun 2001, mempersilakan SBY untuk mendirikan partai baru (detik.com, 5/4/2021)."

Menkumham Yasonna Laoly sudah mengambil keputusan bahwa Demokrat yang sah adalah Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY. Dengan keputusan tersebut tampak jelas bahwa AHY sangat sumrimgah. Senyum mengembang saat konpers menanggapi putusan pemerintah.

Pihak Moeldoko tidak begitu reaktif. Kalem bin cool. Tidak ada gerakan geradak geruduk. Demokrat versi KLB menerima dengan terbuka keputusan Menkumham.

Terhadap sikap tersebut kita menaruh respek atas sikap Moeldoko dkk; mengedepankan asas legalitas berdasarkan pengakuan terhadap pemerintahan yang sah. Coba kalau tidak, pasti Jokowi lagi yang kena tuduhan macam-macam.

Akan tetapi soal mengapa Moeldoko santai, kita bisa mengira-ngira sebabnya.

Yang pertama adalah drama Demokrat sepenuhnya dagelan untuk mengangkat popularitas. Indikasinya adalah lawyer Demokrat KLB Razman Arif Nasution yang mendadak pamit dari tim Moeldoko. Alasannya yang paling esensial adalah kubu Moeldoko terkesan tak ingin menang dengan sengaja tidak melengkapi syarat untuk mengajukan kepengurusan sebuah partai. Ketidaklengkapan itu yang disoal Yasonna Laoly untuk memutus bahwa Demokrat KLB ilegal.

Sebab yang kedua berkaitan dengan strategi.

Moeldoko bagaimanapun masih pejabat KSP seperti yang menjadi titik kritis serangan Demokrat AHY. Posisi tersebut juga menjadi bahan olok-olokan berbagai pihak termasuk dari kubu relawan Jokowi.

Dengan mengalah di babak pertama Moeldoko ingin agar pemerintah tidak terbebani dengan persoalan yang melibatkan pilihan politik dirinya. Namun demikian Moeldoko memastikan bahwa proses hukum terus berlanjut. Mereka akan melanjutkan gugatan ke PTUN untuk menyoal AD/ ART Demokrat versi AHY yang mengalami perubahan dalam Kongres ke-5 Partai Demokrat tahun 2020 lalu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun