Menyoal Suara Akademisi dan Megakorupsi kala Jokowi Dipaksa "Bermain" 3 Periode

Jokowi memang sudah membantah  2 kali, pada tahun 2019 dan tahun ini. Namun penyangkalan tersebut menjadi ambyar dan persepsi Jokowi berkepentingan memperpanjang masa jabatan tak terhindarkan.

Selain itu penyangkalan Jokowi kemudian dipatahkan pula oleh dua pembanding lain yang meski dipaksakan tetapi cukup efektif. Pertama, penolakannya membahas pilpres saat menjadi Gubernur DKI tetapi kemudian ia bersedia dicalonkan. Yang kedua, saat kampanye tidak akan mengimpor beras tetapi kemudian saat ini Menperindag akan impor 1 juta ton. Aspek-aspek dinamika yang terjadi di dalam proses-proses perubahan keputusan dipangkas hingga tersisa ujung dan pangkal saja.

Dalam konteks penguasaan parlemen (bergabungnya Gerindra) yang sedianya bertujuan memperlancar legislasi program kerja, hal ini dijadikan pula poin yang memberatkan. Seperti isu kudeta Demokrat, penguasaan parlemen disebutkan sebagai langkah koalisi istana untuk memuluskan amandemen UUD 1945.

Lantas bagaimana pihak Jokowi menanggapi?

Secara formal-normatif  Jokowi dan pembantu-pembantunya mengedepankan langkah konstitusional dalam merespons isu-isu aktual. Polemik dualisme Demokrat diserahkan kepada independensi hukum dan AD/ ART partai, sedangkan urusan masa jabatan presiden ditegaskan sebagai kewenangan MPR. Namun demikian di kalangan loyalis isu yang diangkat cenderung berbeda.

Saat ini kalangan loyalis menyoroti pemberantasan megakorupsi bernilai total puluhan triliun yang menyangkut banyak pejabat pada masa lalu. Kasus e-KTP, Asabri, Jiwasraya, hingga terbaru yaitu  penetapan tersangka kasus Bank Bukopin yang menyeret Dirut Bosowa, Sadikin Aksa.

Jokowi juga seolah menggarisbawahi ihwal pemberantasan korupsi ini dengan mengangkat lagi kasus Hambalang. Dalam rapat terbatas (15/3) bersama Menpora tempo hari terungkap rencana untuk menuntaskan pembangunan proyek mangkrak Wisma Atlet yang menjebloskan banyak  kader Demokrat ke penjara.

Menjelang akhir masa pandemi memasuki kenormalan baru --semoga-- agaknya pedal gas sudah diinjak kuat-kuat. Sebagian mungkin untuk Pilpres 2024; sementara sebagian lagi untuk urusan lain. Jokowi tak perlu risau lagi soal periode ketiga, jadi sebaiknya gaspol saja pada langkah kongkrit pemberantasan megakorupsi selain pemulihan ekonomi.***