Mohon tunggu...
Telisik Data
Telisik Data Mohon Tunggu... Penulis - write like nobody will rate you

Fakta dan data otentik adalah oase di tengah padang tafsir | esdia81@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Lawan Politik Berkurang tetapi Jokowi Siapkan 25.000 Komponen Cadangan

23 Januari 2021   04:25 Diperbarui: 23 Januari 2021   04:25 862
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi pelatihan militer (Foto: Antara/ Budi Candra Setya).

Kecepatan situasi yang berubah dan perlunya kerja ekstra cepat di sisi lain menuntut pemerintah bertindak taktis dan strategis. Belum soal SDM.

Langkah antisipatif Jokowi mempersiapkan 25.000 komponen cadangan (komcad) termasuk langkah jitu. Tahap pertama mulai perekrutan tahun 2021 dan tahun berikutnya 2022 angka tadi akan bertambah lagi. Sasaran utama komcad yaitu warga 18-35 tahun untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran selama 3 bulan.

Peraturan Pemerintah No 3/ 2021 Pasal 1 angka 9:

"Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama."

Selain komcad, ada pula wacana revitalisasi pam swakarsa (kelompok warga penjaga keamanan) yang dilontarkan Kapolri baru Komjen Listyo Sigit. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang liar dan fluktuatif garis komando harus jelas. Hanya saja perlu diwaspadai agar milisi pengamanan itu tidak lantas jadi media pembenihan ormas persekutif  atau kriminal.

Dari segi keamanan dan ketertiban pundak Kapolri Listyo Sigit memang sudah sarat beban dari awal. Kondisi pandemi yang menguras tabungan ekonomi warga dapat sewaktu-waktu menjadi pemicu meningkatnya angka kriminalitas. Apalagi jika bansos tidak cepat terdistribusi dan tidak tepat sasaran.

Berkaitan dengan saat-saat kritis seperti sekarang maka kerja keras dan kerja cerdas saja tidak cukup. Solidaritas warga dan kerja hati juga harus jalan. Jangan sampai ada menteri atau kepala daerah yang tertangkap KPK lagi.***

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun