Fadli Zon dan Susi Berebut Opini, Siapa yang Dilirik Jokowi?

Ada apa dengan Fadli Zon dan Susi Pudjiastuti?

Mengikuti kabar penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo, Fadli dan Susi turut pula meramaikan jagat opini media. Uniknya kedua akun twitter mereka mencuit berita masa lalu berkaitan dengan ekspor benih lobster.

Setelah bungkam nyaris seharian Fadli Zon akhirnya buka mulut.

Tiga jam sebelum tulisan ini, anggota DPR Fraksi Gerindra itu membagi tautan berita mundurnya Edhy Prabowo. Setelah ditangkap KPK di Bandara Soetta dan menjadi tersangka, Menteri Edhy akhirnya mundur dari jabatan menteri dan wakil ketua umum di partainya.

Cuitan tersebut lantas diikuti tautan narasi lain. 

Isinya yaitu soal saran Fadli Zon kepada Menteri Edhy sebagai sesama Gerindra setahun lalu. Ia minta agar Edhy mempertimbangkan kebijakan lobster yang ditetapkan menteri pendahulu yaitu Susi.

Fadli Zon, (detik.com, 17/12/2019):`

"Saya sarankan pada kolega saya Menteri Edhy Prabowo untuk mempertimbangkan masukan dan kritik yang baik soal benih lobster.

Jangan apriori walau datang dari manapun apalagi dari pendahulu @susipudjiastuti yang punya nasionalisme tinggi. Saya yakin Menteri Edhy Prabowo akan bijak bersikap."

Empat belas jam sebelum cuit Fadli, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti juga mengangkat isu ekspor baby lobster kembali.

Yang dibagikan Susi yaitu link berita kompas.com Februari lalu seputar perdebatan dengan Effendi Gazali yang mendukung pembukaan kran ekspor benur si udang besar. 

Effendi Gazali adalah pejabat KKP yaitu sebagai Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik. Ia mengundang Susi untuk melakukan debat publik membahas pro-kontra kebijakan yang ia ambil.

Susi Pudjiastuti, mantan Menteri KKP:

"Keilmuan tinggi seorang guru besar, Doctor, dalam menjustifikasi / memperlihatkan/ meninggikan/ membenarkan Ignorances untuk Pembenaran Ekspor Bibit Lobster saya tidak berilmu dan saya berduka. Mari simak video ini."

Sepintas semua tampak normal jika kedua sosok itu berbicara tentang kebijakan benur lobster.

Fadli Zon menyoal saran yang tak didengar kolega Gerindranya; sementara Susi mengungkit kebijakan dirinya yang dibatalkan Edhy.

Akan tetapi jika memandang lowongan pekerjaan sebagai menteri Jokowi yang otomatis muncul, mau tak mau pikiran liar lantas bertanya apakah ini ada hubungannya dengan itu?

Soal naiknya nama Susi yang digadang publik agar kembali ke KKP sudah langsung terjadi begitu saja sejak berita penangkapan Edhy naik cetak. Tetapi mengapa pula Fadli tiba-tiba menyoal lobster lagi, apakah itu semata-mata karena kepedulian lingkungan ataukah berkaitan dengan lowongnya  jabatan?

Desas-desus isu pengganti Edhy sebagai Menteri KKP juga hangat menyinggung Fadli Zon sebagai kader Gerindra.  Sosok yang pernah masuk susunan kabinet versi Hambalang ini dilambungkan netizen sebagai bakal pengganti Edhy jika jatah menteri untuk Gerindra tetap berlaku.

Tentu bukan hanya Fadli Zon yang berpeluang; Ketum Prabowo bisa juga mempertimbangkan untuk mengajukan nama lain semisal Sandiaga Uno.

Jika Sandiaga Uno naik jadi menteri maka lengkaplah sudah sub-ordinasi Gerindra pada petahana. Drama pemilihan presiden tahun kemarin berakhir happy ending dan semua kandidat capres-cawapres berbahagia hidup damai di istana.

Penentu keputusan akhir adalah Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. Namun apabila membaca hasil riset theconversation.com tampaknya Jokowi tak akan mengikuti selera publik.

Menurut pengamatan Fabio Scarpello, kebijakan-kebijakan Susi mendapat perlawanan dari kubu yang sangat kuat. Tidak hanya mafia ikan yang terganggu, tetapi juga sejumlah pejabat legislatif, eksekutif, LSM, dan pengusaha merasa tidak nyaman dengan kebijakan Susi.

Berdasarkan studi selama 2018-2019, Dosen Politik University of Auckland tersebut menemukan bahwa meski perdagangan ikan ilegal turun 90% tetapi kekuasaan oligarki ekonomi-politik tak ingin lalat pengganggu hadir dalam pesta mereka. Sosok yang keras kepala seperti Susi harus disingkirkan dan diasingkan.

Maka tak jadi heran ketika Oktober lalu akhirnya Susi mental dari kursi KKP. 

Apa yang menjadi sorotan Fabio kemudian terbukti, kebijakan Menteri Edhy Prabowo langsung melucuti berbagai kebijakan Susi seperti penenggelaman kapal pencuri ikan, izin cantrang, dan izin ekspor baby lobster. Kebijakan terakhir itu yang membimbing Edhy ke pintu penjara.

Alat tangkap cantrang, kebijakan penerapannya menjadi salah satu polemik di KKP (kominfo.go.id).

Keputusan Jokowi memilih sosok pengganti Edhy akan membuka tabir bagaimana nasib visi kelautan pemerintahan nanti.

Jika Susi atau sosok yang se-tipe menjadi pilihan maka berarti ada perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi bila Jokowi bersikeras dengan kecenderungan penerapan kebijakan eksploitatif maka tak perlu heran jika Edhy-edhy yang lain akan menduduki jabatan Menteri KKP kembali.

Omong-omong kosong andai Jokowi memilih menteri yang pro konservasi, penulis cenderung memilih Susi daripada Fadli Zon. 

Alasannya, kalau Susi sudah jelas punya pengalaman, sementara Fadli belum terbukti. Jangan-jangan pandangannya soal lobster yang dicuit ulang cuma sekadar gimmick saja sementara wajah asli Fadli Zon yang sesungguhnya adalah "Edhy yang lain" juga.

Saat ini Jokowi sedang menimbang-nimbang mana sebaiknya yang akan menggantikan Edhy Prabowo dalam waktu dekat.***