Luhut dan Erick Dibidik, Indonesia Bisa Kalah dalam Perang Nikel

Isu reshuffle terus dilambungkan usai rekaman  pidato Jokowi saat rapat kabinet diunggah Setneg di kanal youtube.

Fadli Zon menganggap Jokowi drama jika gertakan pada awak kabinet tak segera berlanjut PHK. Dari kalangan pro-Jokowi juga demikian. Sejumlah menteri digadang-gadang harus lengser dengan sederet catatan hitam. Dari berbagai sumber, dua dari beberapa menteri yang harus turun adalah Luhut Binsar Panjaitan  dan Erick Thohir.

Menko Marves LBP masuk daftar usulan reshuffle terutama karena isu China. Sudah terlalu sering stigma sebagai agen atau antek China disematkan kelompok oposan pada mantan jenderal Kopassus tersebut. Hal itu antara lain berkaitan dengan menguatnya kerjasama RI-China hingga menggeser Jepang dari posisi dua di bidang investasi.

Alasan Luhut masuk rekomendasi untuk dicopot adalah kerjasama dengan China membahayakan ideologi. Namun, segampang itukah ideologi bisa berubah?

Faktanya,  Amerika Serikat sebagai biang kapitalisme ternyata bekerja sama dengan komunis China dalam banyak hal. Demikian pula Saudi Arabia yang tidak alergi bergaul dengan Beijing. Pun sebaliknya dari sisi Indonesia, menjalin pertemanan dengan banyak pihak  tak hanya dengan China, dan tak harus terkekang untuk tidak bekerjasama dengan negeri tirai bambu tersebut.

Selain Luhut, tagar #erickout --mengacu pada Menteri BUMN Erick Thohir-- juga sempat trending lusa kemarin di twitter. Tagar itu  yang dibumbui debat Adian Napitupulu dengan Staf Khusus BUMN, Arya Sinulingga, adalah pengerucutan dari desakan-desakan agar Erick out dari kabinet.

Mengapa Luhut dan Erick dibidik?

Dalam pidato pembukaan rapat kabinet  tanggal 18/ 06/ 2020 keduanya tidak disentil Jokowi secara terbuka seperti halnya kementerian kesehatan atau pemberdayaan usaha mikro. Saat itu Jokowi fokus menyorot anggaran penanganan Covid-19, bantuan sosial, serta pemberdayaan UMKM.

Baterai lithium akan mengubah peta ekonomi global 

Satu hal menarik yang menghubungkan Luhut dan Erick adalah komitmen mereka untuk membangun industri baterai kendaraan listrik berbasis nikel yaitu baterai lithium.

Baterai lithium adalah produk penyimpanan energi listrik yang bersifat  portable seperti baterai HP. Aspek strategis ini tentu esensial karena BBM sebagai sumber energi konvensional mobil dan motor akan tergeser. Negara-negara petrodollar sedang menatap senjakala, mafia migas harus segera mencari lapak baru.

Saat ini baru 4 negara yang masuk industri baterai lithium: Amerika Serikat, China, Polandia, dan Korea Selatan. Indonesia bisa menjadi yang kelima kalau tidak ada yang menjegal; baik dari luar maupun dari dalam. Catat: penjegalan dari dalam! Atau sangat mungkin terbentuk duet kepentingan, agen luar dan oknum dari dalam.

Pemerintah menginginkan Indonesia segera masuk industri baterai lithium dengan memanfaatkan potensi nikel kita yang luar biasa. Mulai tanggal 1 Januari 2020 ekspor nikel mentah dilarang yang membuat Uni Eropa kalang kabut mencari pasokan. Sebaliknya, Indonesia terus mematangkan rencana pengolahan nikel agar dapat menyokong sistem ketahanan energi nasional.

Target pemerintah, 2023 Indonesia jadi pemain kelima industri baterai lithium global. Sekali lagi kalau tidak ada yang menggembosi.

Menko Marves Luhut (katadata.id, 5/ 9/ 2019):

"Ini bukan soal China-China lagi. Tapi semua investor punya kepentingan sama. Mencari efisiensi energi."

Menteri BUMN Erick Thohir bersinergi dengan Menko Marves dari segi eksekusi dan regulasi pengelolaan.  Sejumlah BUMN terkemuka ditugaskan untuk mengawal bisnis nikel-baterai lithium ini. Mimpi mantan Ketua Tim pemenangan Jokowi-Maruf ini adalah Indonesia punya solusi energi setidaknya dalam 10 tahun ke depan lewat jalur elektrifikasi kendaraan (cnbcindonesia, 13/ 06/ 2020).

Menteri BUMN Erick Thohir:

"Mimpi yang lebih besar yaitu konsorsium Pertamina, Telkom, PLN, Inalum untuk mencari solusi energi dalam arti baterai listrik karena ke depan mobil motor yang paling mahal baterai 50%-nya. Ini kita coba jangka panjang 10 tahun ke depan ini kita coba cari dan ga tanggung tanggung yang ikut konsorsium kan ini raja-rajanya BUMN."

Sudah ada 2 nama: Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian, terkait insiden di DPR kemarin agaknya kita perlu tambahkan satu nama ini: Orias Petrus Moedak, Dirut PT Inalum.

Orias yang diusir M Nasir, politisi Demokrat, dari rapat di Gedung DPR adalah pengendali produksi nikel nasional.  Komitmennya terkait industri baterai lithium adalah memastikan bahwa Inalum siap mengawal pasokan bahan baku utama yaitu nikel.

Dirut Inalum Orius Petrus Moedak (republika.co.id, 10/ 12/ 2019):

"Untuk baterai lithium kita mesti terlibat jangan sampai ketinggalan zaman. Bahan bakunya di kita kok. Kita memastikan aja bahwa yang direncanakan progresnya bagaimana, kalau kami kan siapkan nikelnya. Itu saja, kita pastikan kita siap bantu lah."

Masalah nikel dan TKA China                  

Permasalahan Indonesia dalam industri nikel adalah penguasaan teknologi pengolahannya. Hal tersebut harus kita maklumi karena ada pihak yang membodohi kita --selama puluhan tahun--  agar selalu menjual nikel mentah-mentah tanpa diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai ekonominya.

Salah satu negara rujukan industri nikel dan produk turunannya adalah China. Amerika memang juga iya, tapi siapa yang mau berbagi ilmu? Lebih masuk akal  mutualan dengan China  karena  mereka  bersedia mentransfer teknologinya kepada Indonesia.

Kondisinya mirip dengan kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam pembelian kapal selam. Indonesia mau beli tapi Korea harus ngasih tutorial kiat-kiat membuat kapal selam yang baik dan benar. Dua kapal yang  dibangun di Korea sudah selesai (KRI Ardadedali dan Nagapasa) dan 206 tenaga ahli kita dikirim untuk belajar. Yang satu lagi (KRI Alugoro) dibikin di Indonesia yang dikerjakan oleh PT PAL. 

Kapal selam bisa jalan pulang pergi, tetapi pabrik (smelter) masak harus dibuat di China terus dikirim ke Indonesia? Lagi pula tambang nikelnya ada di Sulawesi.

Syarat transfer teknologi itu sudah jadi aturan main kita dalam berbagai bentuk kerjasama bilateral dengan negara lain. Kalau  terus beli built up tanpa ikhtiar bikin sendiri, sampai kapan pun Indonesia tak bisa jadi produsen. Kasusnya seperti impor alat-alat kesehatan yang membuat kita seperti kecanduan narkoba.

Konsekuensi dari kerjasama pengolahan nikel Indonesia-China adalah adanya tenaga kerja asing asal negara tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang belum kita kuasai. Jumlah TKA menurut jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi, yaitu sebanyak 5.500 di Morowali (12%) dan di Konawe sebanyak 706 (6,3%). Penambahan 500 TKA yang Juni atau Juli ini akan didatangkan ke Konawe bertujuan untuk mempercepat pembangunan smelter (kompas.com, 28/ 05/ 2020).

Jodi Mahardi, jubir Menko Marves:

"Saya akan bicara apa adanya saja. Rencana kehadiran 500 TKA China sekitar akhir Juni atau awal Juli adalah untuk mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi RKEF (Rotary Kiln-Electric Furnace) dari China."

Isu TKA China itulah yang kemudian diolah dengan bumbu isu PKI dan demo RUU HIP, seolah-olah Indonesia akan segera menjadi komunis.

Fitnah tersebut tentu terang-terangan melecehkan TNI dan ormas NU yang dianggap seolah-olah bodoh dalam pemahaman ideologi. Pemerintahan Jokowi didukung penuh TNI-Polri dan K.H Maruf Amin adalah sesepuh NU. Bagaimana mungkin mereka berdiam diri menghadapi ancaman ideologi, juga elemen-elemen bangsa yang lainnya.

Justru yang sedang nyata terjadi adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah oleh gerakan pro khilafah yang tak segan melancarkan teror. Hingga saat ini serangan terhadap aparat terus terjadi. Tak hanya aparat setingkat Polsek atau Polres, bahkan setingkat mantan panglima yaitu Jenderal (Purn.) Wiranto sempat jadi korban serangan.

Isu komunisme hanyalah tunggangan sekelompok elit yang kepentingannya terganggu; atau terancam tergusur; atau yang kejahatan masa lalunya terancam diadili semisal kasus korupsi triliunan rupiah. Warga negara yang masih waras harus jeli memilah isu dan intrik-intrik di balik itu.

Indonesia harus berjuang keras agar industri-industri strategis dapat dikuasai secara mandiri. Pengolahan bijih nikel menjadi produk bernilai tinggi dan perintisan industri baterai lithium adalah salah satu dari sekian banyak di antaranya. Serangan politik terhadap pejabat-pejabat terkait  yang berkomitmen mewujudkannya perlu kita cermati dengan selidik: dari siapa atau kelompok mana; kemudian apa kepentingannya.***