BIN, Badan Intelijen Negara, mengatakan bahwa untuk keberadaan Kerajaan Agung Sejagat dan Sunda Empire sudah terdeteksi sejak lama (kompas.com, 18/01/2020). Begitu juga dengan Kesultanan Selaco tentunya yang bahkan sudah terdaftar di Kemenkum HAM dan juga diketahui Kesbangpol Pemda Tasik.
Sangat disayangkan mengapa harus menunggu sampai jatuh korban, para pengikut yang tertipu.
Para "abdi dalem" Keraton Agung Sejagat diketahui harus menyetor sejumlah uang jutaan rupiah agar bisa pansos, panjat sosial, menjadi bagian dari kerajaan, dekat dengan ratu dan raja. Mereka berasal dari beragam profesi; Â antara lain buruh tani dan sales asuransi.
Sebelum jadi masalah besar, pemerintah setempat seharusnya kritis, karena jelas tidak sinkron antara eksistensi pemerintahan kerajaan-kerajaan itu dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sah. Apakah statusnya daerah istimewa? Ormas? Ataukah entitas kebudayaan?
Jelas janggal sekali kemunculan isu-isu yang menggegerkan publik tersebut. Timing-nya terlalu berdekatan sehingga jelas terlihat sebagai sebuah peristiwa outliers. Terlalu banyak contoh rentetan kejadian tak lazim di republik ini yang sepertinya begitu telanjang. Â
Apakah masih mungkin hal itu terjadi sebagai produk sosial yang alami, ataukah memang ada pawang yang mengendalikannya.
Apapun itu harus diselesaikan.
Yang terpenting juga, masalah-masalah terkait pemberantasan megakorupsi saat ini harus kita kawal.
Bersyukur hingga saat ini belum terjadi konflik horizontal yang diakibatkan oleh munculnya gagasan-gagasan halusinatif yang tidak ilmiah tersebut. Mudah-mudahan sekadar intermezzo saja, agar saraf tidak tegang.*** Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
