Masa Depan Hubungan Indonesia dan China Pasca-Insiden Natuna

Sikap Jokowi terhadap China dalam kaitannya dengan Natuna dan investasi mendapat perhatian khusus dari para analis Australia.

Salah satu kesimpulan Lembaga Riset Lowy Institute menyatakan bahwa minat Jokowi untuk mempertahankan hubungan baik dengan China bisa melemah jika (salah satunya) konflik Natuna terus terjadi.

Pragmatisme Jokowi -berdasarkan kesimpulan tersebut- memang beralasan; Indonesia berpijak pada hukum yang berlaku internasional yaitu Konvensi PBB UNCLOS 1982. Sementara China bertindak atas konsep yang lahir sepihak, the nine-dash line atau sembilan garis putus-putus warisan Dinasti Ming.

Bersamaan dengan kisruh di perbatasan tersebut satu hal yang perlu kita catat juga adalah kunjungan Megawati ke Jepang (detik.com, 06/01/2020).

Jepang adalah salah satu pesaing China dalam investasi proyek kereta cepat di Indonesia.

Dalam pembicaraan dengan Wakil Presiden Soka Gakkai International, Hiromasa Ikeda, Megawati -tanpa menyebut Natuna- berbicara tentang masalah perdamaian dunia yang menjadi gagasan Soekarno.

Megawati:

"Ternyata Pak Ikeda yaitu yang senior itu pengagum Bung Karno dan kalau menurut saya pemikiran-pemikirannya itu banyak yang sama dengan pemikiran Bung Karno, jadi masalah perdamaian.

Kedua, juga ingin adanya sebuah proses kemanusiaan di dalam perdamaian dunia, lalu juga beliau kurang setuju dengan sistem militerisme. Sehingga maksudnya itu kan sama dengan konstitusi kita bahwa hak warga negara itu sama."

Kalau dikaitkan dengan aksi China yang suka ngetes-ngetes itu terasa sekali begitu mengena kata-kata Megawati. Bahwa gaya militerisme bukanlah gaya asli Indonesia, jadi tak perlulah pakai test the water- test the water segala. Mau dagang ayo, investasi oke, tapi kalau mau perang juga yo mari!

Apakah China masih mau bermain-main di Natuna dan apakah Jokowi masih berminat membina hubungan baik dengan China demi investasi, waktu yang nanti akan membuktikan.***