Masuknya kapal China di Natuna dijawab Jokowi dengan menggelar rapat di atas kapal perang KRI Imam Bonjol tepat di laut Natuna. Mantan Menteri Kelautan Susi membasmi habis kapal-kapal asing pencuri ikan termasuk yang berasal dari China.
Urusan masuknya nelayan dan kapal pemerintah asing  --entah China, Vietnam, atau Malaysia---bukanlah semata urusan pencurian ikan tetapi juga soal dignity, kedaulatan NKRI. Jelas-jelas wilayah kita dilanggar secara berulang dan terus menerus.
Tidak hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, TNI juga harus tegak dan tegas mengambil sikap. Jangan sampai gaya kerupuk kehujanan tampil di depan kekuatan asing.
Dosen UI, Hikmahanto Juwana menyatakan agar kita tidak ada tawar menawar dalam urusan kedaulatan di Natuna. Tidak ada negosiasi!
"Oleh karenanya yang dibutuhkan tidak sekedar protes diplomatik oleh pemerintah Indonesia, tetapi kehadiran secara fisik otoritas perikanan Indonesia di ZEE Indonesia. Mulai dari KKP, TNI AL dan Bakamla," tegas Hikmahanto pada Kumparan (31/12/2019).
Dalam masalah ini, pemerintah juga harus memperhatikan urusan perut nelayan Natuna. Mereka tidak melaut berarti tidak ada penghasilan.
Lalu bagaimana nasib keluarga mereka? Apakah pemerintah  mau kasih subsidi bulanan? Urusan mata pencaharian nelayan adalah urusan hidup sehari-hari. Tidak ada sangkut pautnya dengan dialog baik-baik ala Luhut yang bisa makan waktu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun.
Jangan sampai nelayan Natuna jadi fakir miskin di tepi laut kita sendiri yang kaya raya.
***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
