Dianggap Gagal Antisipasi Banjir, Anies Baswedan Hadapi Ancaman Pemakzulan

Banjir yang menyambut di awal tahun 2020 memang dahsyat. 

Menurut BNPB, di Jabodetabek hingga hari kedua bencana tercatat ada 30 korban jiwa. Dari jumlah tersebut  9 di antaranya berasal dari Jakarta. Sementara untuk jumlah pengungsi sudah lebih dari 60.000 orang.

Keinginan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk fokus pada penanganan korban banjir sudah benar pada awalnya. Namun entah mengapa hal itu kemudian melenceng dari niat semula. Silang pendapat terjadi antara Anies dengan pemerintah pusat.

Anies terlibat perdebatan sengit dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono soal normalisasi sungai di Jakarta yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Menurut Anies urusan normalisasi sungai seharusnya ditangani pusat.

Basuki tangkas menjawab.

Memang urusan normalisasi sungai adalah tanggung jawabnya (Cisadane dan Ciliwung dikelola BBWSCC, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane). Namun penertiban bantaran di kiri dan kanan sungai adalah bagian Pemprov DKI, dan itu terkendala banyaknya warga yang menghuni wilayah itu.

Ketika  Basuki menyinggung manfaat normalisasi yang seharusnya 33 km dan baru selesai setengahnya, Anies menukas bahwa normalisasi bukan jaminan.  Kampung Pulo buktinya, terimbas luapan air meski sudah ada normalisasi sungai.

Tidak hanya dengan menteri, Anies juga terjebak polemik soal penyebab banjir dengan Presiden Jokowi.

Jokowi awalnya mengemukakan sebuah pernyataan normatif, sangat umum; bahwa salah satu faktor penyebab banjir adalah rendahnya disiplin warga dalam membuang sampah.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait hal itu, Anies mengatakan bahwa sampah bukanlah faktor. Bandara Halim Perdanakusuma  yang bersih pun tidak dapat mengelak dari genangan banjir. Menurutnya, curah hujan yang tinggi yang jadi penyebab.

Anies Baswedan, 02/01/2020: 

"Halim itu setahu saya tidak banyak sampah, tapi bandaranya kemarin tidak bisa berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak, tapi Bandara Halim kemarin tidak bisa digunakan."

Sebelumnya Pemprov DKI sempat terlibat jual beli komentar dengan istana soal antisipasi banjir.

Jokowi meminta danau dan sungai Jakarta dikeruk supaya aliran lancar. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juaini, menjawab dengan percaya diri: tanpa disuruh pun Pemprov DKI sudah rutin melakukan pengerukan danau dan kali.

Faktor lain penyebab banjir Jakarta menurut Anies adalah kiriman air dari provinsi tetangga yang ada di hulu, Jawa Barat. Beruntung Ridwan Kamil memilih pernyataan netral tanpa menuding pihak manapun. Aman.

Banjir jelas bencana. Tetapi cara seorang kepala daerah menghadapinya bisa punya implikasi politis. Mungkin positif, bisa juga negatif.

Jokowi saat jadi Gubernur DKI mampu mengelola bencana banjir dan berhasil meyakinkan publik lewat komunikasi media yang efektif dan simpatik. Dengan menunjukkan kesungguhan kerja dan menjalankan program secara konsisten, Jokowi lolos dari bencana politik gara-gara banjir.

Berbeda dengan Anies Baswedan.

Belum lekang ingatan publik soal skandal anggaran aibon-gate, persoalan banjir tahunan siap mengadang mantan Mendikbud tersebut.

Advokat Peradi, Petrus Selestinus, mengangkat wacana Hak Angket DPRD Jakarta untuk mengakomodir suara kemarahan publik terhadap Pemprov DKI yang gagal mengantisipasi banjir.

"Karena kemarahan publik akan berbuah melahirkan krisis kepercayaan publik yang meluas yang akan berakhir dengan gerakan meng-impeach Anies Baswedan dari kursi Gubernur DKI Jakarta melalui Pernyataan Pendapat atau Hak Angket DPRD DKI Jakarta."

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu juga menyoroti pemangkasan anggaran program penanggulangan banjir dua tahun berturut-turut.

Pada tahun 2018 DKI memangkas anggaran tersebut sebesar Rp 242 milyar. Tahun berikutnya dana antisipasi banjir disunat lebih besar lagi, Rp 500 milyar.

Pemotongan anggaran tersebut disinyalir berakibat terhambatnya pembebasan lahan yang diperlukan untuk menata kelancaran aliran sungai di ibukota. Selain normalisasi ada juga proyek pembuatan inlet sodetan yang menghubungkan Ciliwung dengan  Kanal Banjir Timur (KBT) di Bidara Cina.

Petrus Selestinus, advokat Peradi dan Koordinator TPDI (beritasatu.com).

Meskipun ancaman pemakzulan yang dilayangkan Petrus masih wacana dan mungkin masih jauh dari kenyataan, tetapi setidaknya hal itu akan memberikan tekanan politik pada Anies.

Ancaman terhadap kepemimpinan Anies sebelumnya juga pernah dilontarkan Nasdem DKI yang meminta pengajuan Hak Interpelasi terkait keluarnya Izin Mendirikan Bangunan di pulau hasil reklamasi. Bertolak belakang dengan sikap Anies yang sebelumnya mati-matian menolak reklamasi.

Jika pemakzulan masih berupa wacana, pertemuan dengan Jokowi sudah ada di depan mata.

Terdekat yang sedang menanti Anies adalah rapat terbatas 3 gubernur  dengan Presiden Jokowi, Jumat, 3/12/2019. Selain DKI, rapat tersebut akan mengkoordinasikan penanganan banjir di provinsi penyangga yaitu Banten dan Jawa Barat. 

Dalam rapat tersebut Anies punya kesempatan lebih banyak bagaimana sesungguhnya langkah-langkah yang akan ditempuh untuk penanganan dan pencegahan banjir.

Mudah-mudahan tidak ada lagi perdebatan  yang sia-sia. Anies Baswedan bisa memperbaiki kembali niatnya semula untuk fokus pada penanganan korban banjir bukan malah bersilat lidah. Jika tidak, Anies akan semakin kehilangan simpati dan bukan mustahil ancaman pemakzulan menjadi kenyataan.***