Jokowi meminta danau dan sungai Jakarta dikeruk supaya aliran lancar. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juaini, menjawab dengan percaya diri: tanpa disuruh pun Pemprov DKI sudah rutin melakukan pengerukan danau dan kali.
Faktor lain penyebab banjir Jakarta menurut Anies adalah kiriman air dari provinsi tetangga yang ada di hulu, Jawa Barat. Beruntung Ridwan Kamil memilih pernyataan netral tanpa menuding pihak manapun. Aman.
Banjir jelas bencana. Tetapi cara seorang kepala daerah menghadapinya bisa punya implikasi politis. Mungkin positif, bisa juga negatif.
Jokowi saat jadi Gubernur DKI mampu mengelola bencana banjir dan berhasil meyakinkan publik lewat komunikasi media yang efektif dan simpatik. Dengan menunjukkan kesungguhan kerja dan menjalankan program secara konsisten, Jokowi lolos dari bencana politik gara-gara banjir.
Berbeda dengan Anies Baswedan.
Belum lekang ingatan publik soal skandal anggaran aibon-gate, persoalan banjir tahunan siap mengadang mantan Mendikbud tersebut.
Advokat Peradi, Petrus Selestinus, mengangkat wacana Hak Angket DPRD Jakarta untuk mengakomodir suara kemarahan publik terhadap Pemprov DKI yang gagal mengantisipasi banjir.
"Karena kemarahan publik akan berbuah melahirkan krisis kepercayaan publik yang meluas yang akan berakhir dengan gerakan meng-impeach Anies Baswedan dari kursi Gubernur DKI Jakarta melalui Pernyataan Pendapat atau Hak Angket DPRD DKI Jakarta."
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu juga menyoroti pemangkasan anggaran program penanggulangan banjir dua tahun berturut-turut.
Pada tahun 2018 DKI memangkas anggaran tersebut sebesar Rp 242 milyar. Tahun berikutnya dana antisipasi banjir disunat lebih besar lagi, Rp 500 milyar.
Pemotongan anggaran tersebut disinyalir berakibat terhambatnya pembebasan lahan yang diperlukan untuk menata kelancaran aliran sungai di ibukota. Selain normalisasi ada juga proyek pembuatan inlet sodetan yang menghubungkan Ciliwung dengan  Kanal Banjir Timur (KBT) di Bidara Cina.
