Apresiasi Belanda Soal Kedaulatan NKRI, Jokowi Seperti Sedang Menohok Inggris

Jokowi punya cara unik dalam menyampaikan pesan politik. 

Terkait politik luar negeri, salah satu (satu-satunya?) referensi yang bisa kita lacak adalah penegasan kedaulatan NKRI atas laut Natuna ketika bersinggungan dengan China. Jokowi menggelar rapat di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 untuk merespon isu tersebut.

Kemarin Jokowi kembali mengangkat kembali soal kedaulatan NKRI ketika mengadakan jumpa  pers dengan Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda. Sebelumnya materi pembahasan yang dibicarakan adalah soal perdagangan antar kedua negara, terutama soal ekspor sawit kita yang dipermasalahkan Eropa. Mark Rutte sudah tiga kali berkunjung ke Indonesia.

Kok bisa-bisanya bahas soal dagang nyelonong bicara soal kedaulatan?

"Sebagai penutup, saya sampaikan apresiasi kepada pemerintah Belanda yang secara konsisten, tegas menghormati kedaulatan NKRI."

Saat ini Indonesia sedang menghadapi gerakan separatisme di Papua yang diperhalus bahasanya dengan gerakan KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata. Gelombang kerusuhan yang terjadi belakangan ini sudah menelan puluhan korban jiwa. Panglima TNI dan Kapolri bahkan harus rela berhari-hari  memantau dan mengendalikan situasi di sana agar tidak semakin bergejolak.

Selain menetapkan Veronica Koman  sebagai tersangka terkait dengan gelombang kerusuhan tersebut, pemerintah juga menengarai peran aktif Benny Wenda  sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab.

Veronica Koman adalah WNI yang sempat mengenyam beasiswa pemerintah ketika menempuh studi di Australia. Sedangkan Benny Wenda saat ini menetap dan mendapat suaka politik di Inggris.  Tahun 2002 Benny kabur dari penjara di Jayapura karena aktivitas politiknya seputar tuntutan referendum .

Isu Papua ini bagaikan bara dalam sekam.

Gerakan separatis yang  berkembang di sana mendapatkan dukungan politik dari beberapa negara kecil di Oceania seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Keduanya adalah anggota negara persemakmuran, negara-negara bekas jajahan Inggris.

Vanuatu dan Solomon memang negara kecil, tetapi induknya yaitu Inggris adalah negara besar. Selain Inggris, Australia juga kerap usil soal Papua.  Negara kanguru ini juga adalah anggota negara persemakmuran.

Inggris memang tidak secara terang-terangan mendukung separatisme Papua dan menyatakan mengakui kedaulatan NKRI. Tetapi atas nama demokrasi provokasi pelarian politik yang mengancam kedaulatan negara lain dibiarkan bebas bersuara, tidak peduli jatuhnya korban jiwa akibat konflik horizontal.

Indonesia sejak Marty Natalegawa menjadi menteri luar negeri (2013) sudah menyoal Inggris dalam keterlibatannya secara tidak langsung dalam kasus Papua. Saat ini juga KBRI London sudah memprotes keras ketidakpedulian Inggris atas aktivitas politik warganya yang merugikan Indonesia.  Hubungan diplomatik yang terjalin baik antara Indonesia-Inggris bisa terganggu.

Tambah rumit persoalannya jika benar bahwa kasus Papua adalah proxy Amerika yang gerah dengan kedekatan hubungan China-Indonesia dalam perdagangan. Hal ini pernah dibahas dalam artikel  kompasianer Prayitno Ramelan. Inggris adalah sekutu Amerika Serikat di masa lalu dan di masa sekarang.   

Siapa pun di belakang itu Jokowi sebagai Presiden NKRI harus berani lebih keras menyuarakan protes kepada mereka, tidak perlu lewat sindiran. Mereka adalah bangsa-bangsa yang terbiasa berkomunikasi dengan bahasa lugas, meskipun juga tidak malu main belakang.

Indonesia juga harus lebih aktif dalam komunikasi politik di wilayah negara-negara Pasifik. Diplomasi dan kerjasama perdagangan bisa menjadi jembatan untuk menegaskan kedaulatan politik  Indonesia atas wilayahnya.***