Kekayaan alam laut Natuna bertahun-tahun menjadi jarahan asing dan menjadikan pesatnya industri perikanan negara-negara tetangga. China yang teritorinya sangat jauh bahkan tidak malu mengklaim perairan Natuna sebagai daerah penangkapan tradisional mereka.
Setelah  pemerintah melakukan kebijakan pengetatan pengawasan laut, aksi illegal fishing dan pelanggaran wilayah berkurang drastis. Ratusan kapal pencuri ikan besar dan kecil diadili dan "dihukum mati" sedangkan ribuan lainnya dihalau menjauh. Industri yang berbasis ikan curian kemudian kolaps karena kelimpungan mencari bahan baku.
Tidak hanya rawan pencurian, Natuna juga dekat dengan zona sengketa perbatasan antara China dan negara-negara ASEAN yaitu Philipina, Brunai, Vietnam, dan Malaysia.
Panasnya wilayah sengketa  tersebut suatu saat bisa merembet dan berdampak pada Indonesia. Kebijakan meningkatkan kehadiran militer di Natuna adalah langkah strategis sehingga kita dapat  berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan buruk yang akan terjadi.
Gerak cepat pemerintah sudah nyata hasilnya. Bulan Desember 2018, Panglima TNI meresmikan Satuan Terintegrasi TNI di Natuna yang merupakan pangkalan gabungan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Berdirinya pangkalan militer tersebut melegakan hati karena pengawasan laut menjadi lebih efektif sehingga dapat mempersempit gerak para pencuri dan pelanggar kedaulatan wilayah.
Menjaga kedaulatan hukum di laut memang penting, jauh lebih luas cakupannya dan tidak hanya sebatas kasus pencurian ikan. Maraknya penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pembajakan kapal, penyelundupan senjata dan berbagai kejahatan lain dapat ditekan sekecil mungkin dengan patroli laut yang intensif.
Industri perikanan di Natuna
Pembangunan pangkalan militer dan pengawasan wilayah perairan pasti menguras anggaran, untuk itu perlu juga dipikirkan timbal balik ekonomi yang menguntungkan.
Kekosongan pasokan bahan baku ikan untuk industri setelah illegal fishing  dibabat habis adalah peluang untuk diisi  dengan  suplai terkendali. Penangkapan ikan yang memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan perlu didukung oleh infrastruktur yang sesuai.
Berdirinya  Sentra Kelautan dan Perikanan  Terpadu (SKPT) di Natuna untuk mendukung industri perikanan adalah langkah yang tepat dari sisi ekonomi. Pemerintah membangun sarana pengisian BBM, cold storage, rumah transit, Tempat Pelelangan Ikan, jalan, tempat perbaikan  jaring dan mesin kapal; sehingga kegiatan penangkapan  ikan oleh  nelayan dapat berjalan lancar.
